Hukum kemarin, KPK geledah rumah Dirjen hingga Nusron bantah mundur

Perkembangan hukum: penggeledahan ATR/BPN hingga klarifikasi Nusron Wahid

Indocrowdfunding.com – Sejumlah perkara hukum kembali menyita perhatian pada Jumat, mulai dari langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pengembalian uang oleh anggota DPRD DKI Jakarta, hingga penetapan tersangka dalam proyek sanitasi di Kepahiang. Di tengah rangkaian itu, Kementerian ATR/BPN juga menegaskan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid tidak mengundurkan diri dari jabatannya.

Peristiwa-peristiwa tersebut menggambarkan berjalannya proses penegakan hukum pada sejumlah dugaan perkara yang berbeda. Setiap tahapan, baik penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, maupun penetapan tersangka, merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum menjadi putusan pengadilan.

KPK menggeledah rumah Lampri di Bekasi

KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN. Setelah mendatangi kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur, penyidik bergerak ke kediaman Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri, di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Lampri disebut sebagai tersangka dengan inisial LMP. Penggeledahan di rumahnya dilakukan pada Jumat malam sebagai kelanjutan dari pencarian alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Petang ini, tim penyidik beranjak melanjutkan penggeledahan di rumah tersangka LMP (Lampri) yang berlokasi di daerah Bekasi, Jawa Barat,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Kegiatan penggeledahan merupakan kewenangan penyidik untuk menemukan dan mengamankan dokumen, perangkat elektronik, atau barang lain yang dinilai relevan dengan pembuktian perkara. Barang yang diperoleh dalam proses itu dapat ditelaah lebih lanjut untuk mendukung penyidikan dugaan korupsi di lingkungan kementerian tersebut.

Kementerian ATR/BPN bantah kabar pengunduran diri Nusron

Seiring penyidikan yang berjalan, beredar informasi bahwa Nusron Wahid melepas jabatan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Kementerian ATR/BPN membantah kabar itu dan menyatakan tidak ada pernyataan pengunduran diri dari Nusron.

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi menegaskan bahwa isu tersebut tidak berasal dari pernyataan sang menteri. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah perhatian publik terhadap perkara di kementerian tersebut.

“Pak Menteri (Nusron Wahid) tidak ada pernyataan hal tersebut,” kata Uunk di Jakarta, Jumat.

Pemisahan informasi resmi dan kabar yang belum terkonfirmasi penting dalam situasi penyidikan. Proses hukum terhadap pihak tertentu tidak dengan sendirinya menunjukkan perubahan jabatan pejabat lain, kecuali terdapat keputusan atau pernyataan resmi yang menyatakannya.

Bebizie menyerahkan Rp895 juta kepada penyidik

Dalam perkara lain, KPK menyatakan anggota DPRD DKI Jakarta Bebizie Sri Mulyati telah menyerahkan uang sebesar Rp895 juta kepada penyidik. Penyerahan tersebut terjadi setelah ia diperiksa sebagai saksi dalam dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara pada 13 Agustus 2026.

Uang itu kemudian diamankan untuk kepentingan penyitaan. KPK menduga dana tersebut diterima Bebizie dari salah satu pihak yang memiliki kaitan dengan perkara yang sedang disidik.

“Yang bersangkutan telah kooperatif menyerahkan uang kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan, yakni sejumlah Rp895 juta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Jumat.

Pengembalian uang dalam proses penyidikan menjadi salah satu hal yang dapat ditelusuri penyidik sebagai bagian dari pencarian asal-usul dan aliran dana. Namun, pemeriksaan terhadap fakta serta pembuktian unsur pidana tetap dilakukan melalui tahapan hukum yang berlaku.

Empat tersangka proyek MCK di Kepahiang

Kejaksaan Negeri Kepahiang, Bengkulu, menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat atau SPALD-S, yang juga dikenal sebagai proyek MCK. Proyek itu berada di Kecamatan Seberang Musi.

Kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai Rp1,11 miliar. Empat tersangka terdiri atas dua pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan dua pihak dari sektor swasta.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kepahiang Johansen Crishtian Hutabarat menyampaikan penetapan tersangka dilakukan pada Jumat. Perkara tersebut berkaitan dengan pembangunan penyediaan subsistem air limbah domestik dengan pengolahan setempat.

“Hari ini Kejaksaan Negeri Kepahiang telah menetapkan empat orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan penyedia subsistem air limbah domestik pengolahan setempat,” katanya.

Program pengelolaan air limbah dan fasilitas sanitasi memiliki fungsi langsung bagi masyarakat. Karena itu, dugaan penyimpangan pada proyek semacam ini bukan hanya menyangkut penggunaan anggaran, melainkan juga keberlanjutan manfaat infrastruktur yang direncanakan bagi warga.

Febrie Adriansyah minta penjelasan soal 74 kilogram emas

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, meminta jaksa memberikan penjelasan mengenai kepemilikan 74 kilogram emas yang ditemukan di rumahnya di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Ia menyatakan persoalan tersebut telah diperiksa dan meminta agar status kepemilikan emas itu diperjelas, termasuk ada atau tidaknya kaitan barang tersebut dengan dirinya. Febrie menyampaikan hal itu saat berada di Gedung Kejari Jakarta Selatan pada Jumat.

“Itu kan sudah diperiksa dan saya juga minta itu di-clear-kan. Siapa yang punya, apakah keterkaitan dengan saya, itu kan sudah diberikan penjelasan kepada tim penyidik,” kata Febrie.

Febrie juga berharap hakim dapat menilai perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan pemerasan yang menjeratnya secara jernih. Perkara tersebut mulai dilimpahkan agar dapat segera memasuki tahap persidangan, tempat bukti, keterangan para pihak, serta argumentasi hukum diuji secara terbuka sesuai prosedur.