Berapa usia pensiun anggota Polri? simak aturan terbarunya

Batas Usia Pensiun Anggota Polri Kini Dibedakan Berdasarkan Pangkat

Indocrowdfunding.com – Ketentuan masa purnatugas bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami penyesuaian setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 mulai berlaku pada 17 Juni 2026. Regulasi yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu menetapkan batas usia pensiun yang berbeda untuk tiap kelompok kepangkatan.

Perubahan ini mengakhiri ketentuan umum sebelumnya yang menetapkan usia pensiun anggota Polri pada 58 tahun. Dalam aturan terbaru, tamtama dan bintara dapat bertugas hingga usia paling tinggi 59 tahun. Sementara kelompok perwira, mulai dari perwira pertama sampai perwira tinggi, memiliki batas masa dinas paling tinggi 60 tahun.

Perbedaan tersebut tercantum dalam Pasal 30 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 2026. Selain mengatur batas usia reguler, undang-undang ini juga membuka kemungkinan perpanjangan terbatas bagi kondisi tertentu serta memuat mekanisme transisi bagi personel yang telah dekat dengan usia pensiun saat aturan diberlakukan.

Rincian usia pensiun untuk setiap golongan

Pembagian batas usia purnatugas dirancang mengikuti golongan kepangkatan anggota Polri. Untuk tamtama dan bintara, masa dinas dapat berlangsung hingga usia maksimal 59 tahun. Kelompok ini mencakup personel yang menjalankan beragam fungsi operasional maupun tugas pelayanan kepolisian sesuai penugasan masing-masing.

Adapun perwira pertama memperoleh batas usia pensiun hingga paling tinggi 60 tahun. Batas yang sama berlaku bagi perwira menengah dan perwira tinggi. Dengan demikian, anggota berpangkat perwira dalam tiga kelompok tersebut dapat menjalankan masa dinas satu tahun lebih lama dibanding ketentuan baru untuk tamtama dan bintara.

Secara ringkas, pengaturannya adalah sebagai berikut:

Tamtama dan bintara: maksimal 59 tahun.

Perwira pertama: maksimal 60 tahun.

Perwira menengah: maksimal 60 tahun.

Perwira tinggi: maksimal 60 tahun.

Terdapat pengaturan khusus bagi perwira tinggi dengan pangkat bintang empat. Masa dinasnya tetap dibatasi hingga usia 60 tahun, tetapi dapat diperpanjang paling lama satu tahun apabila terdapat kebutuhan. Perpanjangan itu harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden, sehingga tidak otomatis diberikan kepada setiap pejabat yang memasuki batas usia pensiun.

Perpanjangan bagi keahlian khusus dan jabatan fungsional

UU Nomor 5 Tahun 2026 tidak hanya mengatur batas usia sesuai pangkat. Pasal 30 ayat (7) juga menyediakan ruang bagi perpanjangan masa dinas anggota yang mempunyai keahlian khusus atau dinilai sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Perpanjangan dalam kondisi tersebut dapat diberikan paling lama satu tahun. Prosesnya dapat dilakukan atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau karena kebutuhan yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan itu menunjukkan bahwa kebutuhan organisasi dan karakter keahlian tertentu dapat menjadi pertimbangan, tetapi bukan berarti seluruh anggota dapat meminta tambahan masa dinas. Setiap perpanjangan memiliki batas waktu serta memerlukan dasar penetapan yang jelas.

Selain itu, anggota Polri yang menempati jabatan fungsional tidak mengikuti batas usia pensiun dalam Pasal 30 ayat (5). Usia purnatugas bagi kelompok ini mengikuti aturan perundang-undangan yang mengatur pejabat fungsional. Karena itu, status jabatan menjadi hal penting untuk diperiksa ketika menentukan masa dinas seorang anggota.

Ketentuan transisi untuk anggota yang mendekati masa purnatugas

Aturan baru juga mengantisipasi situasi anggota yang sudah berada di penghujung masa dinas ketika undang-undang mulai efektif pada 17 Juni 2026. Ketentuan peralihan diperlukan agar perubahan usia pensiun dapat diterapkan secara tertib kepada personel yang terdampak langsung.

Anggota Polri yang telah berusia 56 tahun pada saat undang-undang berlaku mengikuti batas usia pensiun yang baru. Sementara anggota yang sudah berusia 57 tahun ketika aturan mulai berlaku memperoleh perpanjangan masa dinas sampai usia 59 tahun.

Bagi anggota yang akan mencapai usia 58 tahun pada 2026, ketentuan peralihan juga memungkinkan perpanjangan hingga usia 59 tahun. Pengaturan ini memberikan kepastian bagi personel yang sebelumnya berada dalam kerangka batas usia pensiun 58 tahun dan kini memasuki masa transisi menuju aturan baru.

Dalam praktiknya, anggota yang mendekati purnatugas perlu memperhatikan usia, golongan kepangkatan, status jabatan, serta kemungkinan keberlakuan ketentuan transisi. Faktor-faktor tersebut menentukan apakah masa dinas berakhir pada usia 58, 59, atau 60 tahun sesuai kerangka hukum terbaru.

Ketentuan masih diuji di Mahkamah Konstitusi

Perubahan batas usia pensiun tersebut juga telah diajukan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi. Pada 7 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pertama untuk perkara Nomor 362/PUU-XXIV/2026. Pengujian mencakup Pasal 30 ayat (5) serta ketentuan peralihan dalam UU Nomor 5 Tahun 2026.

Dalam perkara itu, pemohon mempermasalahkan pembedaan usia pensiun menurut pangkat. Permohonan tersebut meminta agar batas usia purnatugas disamakan menjadi paling tinggi 58 tahun bagi seluruh anggota Polri.

Pada persidangan awal, majelis hakim menyampaikan sejumlah masukan untuk perbaikan permohonan. Pemohon diberi waktu 14 hari kerja untuk menyempurnakan berkas perkara. Tahap tersebut berarti pengujian masih berada dalam proses pemeriksaan dan belum menghasilkan putusan yang mengubah aturan pensiun.

Selama belum terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah atau membatalkan ketentuan terkait, usia pensiun anggota Polri tetap mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2026. Artinya, ketentuan maksimal 59 tahun bagi tamtama dan bintara serta maksimal 60 tahun bagi kelompok perwira masih menjadi aturan yang berlaku.

Perubahan regulasi ini penting dipahami tidak hanya oleh anggota Polri, tetapi juga oleh keluarga dan pihak yang berkaitan dengan perencanaan masa purnatugas. Penentuan usia pensiun kini tidak lagi dapat dilihat melalui satu angka umum, melainkan perlu disesuaikan dengan pangkat, jabatan, kondisi transisi, dan kemungkinan penugasan khusus yang diatur dalam undang-undang.