Anggota DPR kritisi wacana “war ticket” haji
Dalam wawancara di Jakarta, Selasa, Maman Imanul Haq dari Komisi VIII DPR RI menyampaikan peringatan bahwa kebijakan pengurusan haji perlu tetap berlandaskan prinsip keadilan bagi para jamaah. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada kecepatan akses, tetapi harus mengutamakan keadilan. “Kebijakan harus berpihak pada keadilan jamaah, bukan sekadar adu cepat,” ujarnya.
Kritik terhadap sistem perebutan tiket
Maman menilai skema kompetisi berbasis teknologi dalam perebutan tiket haji perlu dikaji lebih dalam. Menurutnya, mekanisme ini berpotensi menguntungkan calon jamaah yang lebih canggih dalam mengakses sistem digital, sementara yang kurang beruntung bisa terabaikan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut seharusnya menjaga kesetaraan, terutama bagi jamaah yang sudah dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat.
