Special Plan: Gubernur Bobby siap jembatani aspirasi ojol ke anggota DPR asal Sumut

Gubernur Bobby Nasution Berkomitmen Jembatani Aspirasi Pengemudi Ojol ke DPR RI

Special Plan – Medan – Dalam upayanya menanggapi aspirasi pengemudi ojek daring, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan pemerintah provinsi siap memfasilitasi komunikasi antara para pengemudi dengan anggota DPR RI daerah pemilihan Sumut. “Tuntutan ini akan kita tindaklanjuti, termasuk kami sampaikan ke DPR RI dapil (daerah pemilihan) Sumut,” ucap Bobby usai menerima Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat) di Kantor Gubernur Sumut, Kamis.

Regulasi Baru untuk Perlindungan Pekerja Ojol

Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi ini bertujuan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi ojek daring, yang sebelumnya kerap mengeluhkan ketidakadilan dalam sistem tarif dan biaya operasional. Salah satu aturan dalam regulasi ini melibatkan pembatasan tarif potongan yang dikenakan aplikator kepada pengemudi ojol, dimana besaran potongan maksimal 8% dibandingkan sebelumnya hingga 20%.

“Kebijakan ini merupakan hasil pertimbangan pemerintah terhadap berbagai aspirasi dan kebutuhan para pengemudi ojek daring,” tutur Bobby. Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut merupakan langkah awal untuk memastikan kesejahteraan para pekerja di sektor transportasi online, namun ada kebutuhan lebih lanjut agar peraturan ini diubah menjadi undang-undang.

Menurut Bobby, proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang. Meski demikian, ia bersikeras bahwa pemerintah provinsi tetap akan mempertemukan para pengemudi ojek daring dengan anggota DPR RI dapil Sumut, baik secara langsung maupun melalui upaya-upaya di tingkat pusat. “Kita juga siap mempertemukan abang-abang ojol ini menyampaikannya aspirasinya langsung ke DPR RI dapil Sumut, termasuk kita juga akan suarakan ke pusat,” jelas Bobby.

Program Berobat Gratis untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Selain mengupas regulasi, Pemprov Sumut juga menghadirkan Program Berobat Gratis yang memberi akses layanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk pengemudi ojol, hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk. Program ini diinisiasi sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan yang lebih mudah diakses, terutama bagi kelompok pekerja yang belum terdaftar dalam sistem kepesertaan BPJS Kesehatan.

Menurut informasi yang dihimpun, belasan ribu pengemudi ojek daring di Sumut telah memanfaatkan layanan kesehatan melalui program tersebut. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menyediakan layanan komprehensif, termasuk pemeriksaan rutin dan perawatan darurat. Bobby menyatakan bahwa program ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah yang mencoba mengakomodir kebutuhan para pekerja di sektor transportasi online.

Aspirasi Nasional dari Sobat

Ketua Solidaritas Ojol Bersatu, Timbul Siahaan, menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Pemprov Sumut terhadap kesejahteraan pengemudi ojol. Namun, ia menegaskan bahwa tuntutan mereka tidak hanya terbatas pada tingkat provinsi. “Tuntutan kami secara nasional adalah kenaikan tarif layanan penumpang, jasa pengantaran barang dan makanan, serta kehadiran Undang-undang Transportasi Online,” katanya.

Timbul juga menyoroti kebutuhan untuk menghapuskan biaya parkir di wilayah perkotaan bagi layanan pengantaran barang dan makanan. “Kami berharap biaya parkir tidak lagi menjadi beban tambahan bagi para pengemudi ojol, terutama saat mereka menjalankan tugas mengantarkan makanan atau barang ke tempat-tempat yang jauh dari akses jalan raya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Timbul menyebut bahwa pengemudi ojol kini memiliki manfaat tambahan berupa jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini masih perlu diperkuat agar lebih mampu menjawab tantangan sehari-hari para pekerja di sektor ini. “Kami juga ingin pengemudi ojol mendapatkan perlindungan yang lebih luas, termasuk akses ke perawatan kesehatan yang lebih mudah dan biaya operasional yang lebih terjangkau,” jelas Timbul.

Peran Pemerintah dalam Mengakomodir Kebutuhan Pengemudi Ojol

Menurut Bobby, pemerintah provinsi terus berupaya memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan para pengemudi ojol. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan institusi nasional, seperti DPR RI, untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar memberi manfaat kepada para pekerja. “Kami percaya bahwa dengan menjembatani aspirasi ini, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Bobby juga menegaskan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengakomodir kebutuhan pengemudi ojol tidak terbatas pada regulasi. Ia menyebutkan bahwa Pemprov Sumut akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pengusaha ojek daring dan masyarakat, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan harapan masyarakat. “Kami ingin membuat kebijakan yang tidak hanya mengatur, tapi juga memberdayakan para pengemudi ojol,” ujarnya.

Kehadiran Sobat sebagai wadah aspirasi pengemudi ojol menurut Timbul merupakan langkah yang penting untuk mengangkat suara para pekerja di sektor ini. Ia menekankan bahwa organisasi tersebut tidak hanya berfokus pada masalah tarif, tapi juga pada kondisi kerja yang lebih baik, seperti akses ke pelatihan atau perlindungan hukum tambahan. “Sobat akan terus menjadi suara masyarakat, termasuk pengemudi ojol, dalam upaya mendapatkan keadilan di bidang transportasi online,” pungkas Timbul.

Dengan berbagai langkah yang diambil, baik melalui regulasi maupun program kesejahteraan, Pemprov Sumut menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup pengemudi ojol. Namun, tantangan masih terus ada, terutama dalam menyeimbangkan kepentingan perusahaan aplikasi dengan hak para pekerja. Bobby menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan, termasuk menjajaki opsi untuk meningkatkan regulasi menjadi undang-undang. “Kita tidak akan berhenti sampai kebutuhan pengemudi ojol terpenuhi secara maksimal,” tegas Bobby.

Dalam konteks ini, kebijakan Pemprov Sumut menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah bisa memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah yang dihad