Agam usulkan 1.000 hektare lahan terlantar diaktifkan kembali ke pusat

Agam Dorong Revitalisasi Seribu Hektare Sawah yang Terabaikan Pasca-Bencana

Indocrowdfunding.com – Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengajukan proposal besar-besaran kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia agar sekitar 1.000 hektare lahan sawah yang telah lama ditinggalkan petani dapat diaktifkan kembali pada tahun 2027. Usulan ini mencakup tidak hanya pembukaan lahan yang tertimbun material longsor, tetapi juga perbaikan jaringan irigasi yang rusak di berbagai kecamatan di wilayah Agam. Langkah ini dinilai krusial mengingat sebagian besar lahan yang terlantar merupakan korban langsung bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan tersebut pada akhir 2025.

Akar Masalah: Bencana dan Infrastruktur Irigasi yang Kolaps

Wilayah Agam secara geografis berada di kawasan perbukitan dan pegunungan yang menjadikannya sangat rentan terhadap longsor, banjir bandang, serta kerusakan infrastruktur pertanian akibat cuaca ekstrem. Ketika hujan deras mengguyur dalam durasi panjang, lapisan tanah di lereng-lereng bukit kehilangan daya ikat dan material lumpur serta batu-batu besar mengalir ke dataran rendah tempat sawah-sawah produktif berada. Akibatnya, lahan pertanian yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi petani setempat berubah menjadi gundukan tanah yang tidak dapat diolah.

Selain tertimbun material longsor, banyak petak sawah di Agam juga kehilangan akses air karena saluran irigasi rusak atau tersumbat. Tanpa pasokan air yang memadai, petani tidak memiliki pilihan selain membiarkan lahannya menganggur. Kondisi ini menciptakan lingkaran setiam: lahan tidak diolah, pendapatan turun, dan petani kehilangan motivasi untuk kembali bertani.

Proposal ke Kementerian: Pembukaan Lahan dan Rehabilitasi Irigasi

Kepala Dinas Pertanian Agam, Heri Prasetyo Wibowo, menjelaskan bahwa usulan tersebut telah disampaikan pada tahun berjalan dan diharapkan terealisasi oleh Kementerian Pertanian pada tahun berikutnya. Ia menegaskan bahwa cakupan lahan yang diusulkan tersebar di sejumlah kecamatan, bukan terpusat di satu titik, sehingga dampaknya akan dirasakan secara lebih merata oleh petani di berbagai wilayah kabupaten.

“Kita sudah mengusulkan pada tahun ini dan berharap direalisasikan Kementerian Pertanian pada tahun depan,” ujar Heri Prasetyo Wibowo di Lubuk Basung, Minggu.

Menurutnya, paket usulan yang dikirim ke kementerian tidak berhenti pada sekadar penggalian atau pembukaan lahan. Komponen perbaikan irigasi menjadi bagian integral dari proposal tersebut. Tanpa saluran air yang berfungsi, pembukaan lahan saja tidak akan menghasilkan produktivitas yang berarti. Petani membutuhkan jaminan pasokan air yang stabil agar sawah dapat kembali ditanami padi secara berkelanjutan.

Rehabilitasi 311 Hektare: Langkah Awal yang Sudah Terwujud

Sebelum proposal seribu hektare tersebut diproses, Pemkab Agam telah memperoleh alokasi rehabilitasi sawah seluas 311 hektare untuk tahun 2026. Lokasi yang direhabilitasi dalam tahap ini merupakan petak-petak sawah yang paling parah terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Keberhasilan rehabilitasi tahap awal ini menjadi dasar kepercayaan bahwa mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dan kementerian pusat dapat berjalan efektif.

Angka 311 hektare tersebut, meskipun signifikan, baru mewakili sekitar sepertiga dari total lahan yang diusulkan untuk diaktifkan kembali. Artinya, masih tersisa sekitar 689 hektare yang menunggu realisasi pada tahap berikutnya. Skala ini menunjukkan bahwa pemulihan pertanian Agam bukan proyek satu musim tanam, melainkan proses bertahap yang membutuhkan komitmen anggaran dan teknis dari tingkat pusat.

Implikasi bagi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Petani

Sumatera Barat secara historis merupakan salah satu lumbung padi di Pulau Sumatera. Kabupaten Agam, dengan topografinya yang berbukit, memiliki tradisi pertanian padi yang mengakar kuat di kalangan masyarakat setempat. Ketika ribuan hektare sawah ditinggalkan akibat bencana, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani pemilik lahan, tetapi juga oleh rantai pasok pangan di tingkat kabupaten hingga provinsi. Harga beras lokal dapat naik, dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah meningkat.

“Dengan terbukanya lahan ini, maka menambah pendapatan petani dan produktifitas padi di Agam akan meningkat,” kata Heri Prasetyo Wibowo.

Peningkatan produktivitas padi yang diharapkan dari revitalisasi seribu hektare ini juga memiliki dimensi sosial. Petani yang kembali mengolah lahannya akan memperoleh pendapatan yang lebih stabil, mengurangi tekanan untuk bermigrasi ke sektor non-pertanian. Bagi daerah yang sebagian besar mata pencaharian warganya masih bertumpu pada pertanian, pemulihan lahan sawah bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan instrumen pengentasan kemiskinan dan stabilisasi ekonomi lokal.

Tantangan di Depan Mata

Walaupun proposal telah disampaikan, realisasi di lapangan menghadapi sejumlah tantangan teknis. Lahan yang tertimbun material longsor membutuhkan pengerjaan mekanis berskala besar untuk mengembalikan kontur tanah ke kondisi yang layak tanam. Jaringan irigasi yang rusak di kawasan berbukit memerlukan desain ulang saluran agar aliran air tetap efisien tanpa memicu erosi baru. Selain itu, koordinasi antar-kecamatan untuk memastikan distribusi lahan yang adil dan akses air yang merata memerlukan perencanaan yang matang.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, petani Agam dapat kembali menabur benih pada musim tanam berikutnya dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Namun, keterlambatan dalam proses birokrasi atau keterbatasan anggaran pusat dapat menggeser timeline tersebut. Bagi ribuan keluarga petani di Agam, setiap musim tanam yang terlewat berarti kehilangan pendapatan yang tidak dapat dikompensasi di kemudian hari. Oleh karena itu, percepatan realisasi proposal ini menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.