Danantara siapkan Rp456 miliar untuk selamatkan proyek LRT City

Danantara Suntik Rp456 Miliar ke Proyek LRT City, Janji Selesaikan Nasib 2.000 Konsumen

Indocrowdfunding.com – Proyek hunian vertikal LRT City yang dikembangkan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), kini memasuki fase penyelesaian dengan intervensi langsung dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Lembaga pengelola investasi negara itu telah mengalokasikan dana sebesar Rp456 miliar guna menuntaskan berbagai persoalan yang membelenggu proyek tersebut sejak beberapa waktu lalu. Langkah ini ditujukan untuk melindungi lebih dari 2.000 konsumen yang telah membayar uang muka atau cicilan unit hunian namun belum menerima serah terima kunci.

Mekanisme Suntikan Modal

Dony Oskaria, yang menjabat Chief Operating Officer (COO) Danantara, menjelaskan bahwa dana Rp456 miliar tersebut akan disalurkan dalam bentuk equity injection—yakni suntikan modal langsung—kepada Adhi Karya maupun entitas anak yang bertindak sebagai pengembang proyek. Dengan skema ini, Danantara tidak sekadar memberikan pinjaman, melainkan mengambil posisi sebagai pemegang saham untuk memastikan kelanjutan pembangunan hingga tuntas.

“Iya, itu komitmen kita. Nanti bentuknya equity injection untuk penyelesaian proyek (LRT City),” ujar Dony.

Pendekatan ini berbeda dari penanganan proyek-proyek mangkrak pada umumnya, di mana pemerintah biasanya hanya mendorong negosiasi ulang antara pengembang dan konsumen. Kali ini, negara hadir sebagai investor aktif yang menanggung beban penyelesaian secara finansial.

Konteks Krisis Konsumen

LRT City merupakan proyek hunian vertikal yang berlokasi di kawasan pengembangan terpadu di sekitar koridor LRT Jabodebek. Sejak awal pemasaran, proyek ini menyasar segmen pembeli rumah pertama dan pekerja muda yang mengandalkan tabungan bertahun-tahun untuk mewujudkan kepemilikan hunian. Ketika pembangunan tersendat dan serah terima unit tidak kunjung tiba, ribuan konsumen mendapati dana mereka terkunci tanpa kepastian hukum maupun jadwal penyelesaian.

Dony menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini bukan sekadar urusan bisnis, melainkan soal keadilan terhadap masyarakat kecil yang telah mengorbankan tabungan mereka.

“Bagi saya itu penting sekali bahwa kita tidak boleh merugikan orang, dan itu saya sampaikan kepada seluruh manajemen.”

“Bayangkan orang menyisakan uangnya, menempatkan uangnya, itu uang tabungannya. Apalagi itu uang untuk rumah pertama. Itu dzolim namanya.”

Pernyataan tersebut disampaikan Dony seusai pembukaan Danantara Housing Expo 2026 yang digelar di NICE PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis. Acara pameran perumahan nasional itu menjadi panggung bagi Danantara untuk mengumumkan komitmen penyelesaian proyek-proyek hunian yang bermasalah.

Langkah Operasional dan Rapat Direksi

Sebelum pengumuman publik, Dony telah menggelar rapat tertutup bersama jajaran Direksi PT Adhi Karya pada Selasa, 11 Agustus. Agenda pertemuan mencakup pemetaan perkembangan konstruksi, identifikasi keluhan masyarakat, serta penyusunan jalur komunikasi yang lebih efektif antara pengembang dan penghuni.

“Semua keluhan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti. Komunikasi dengan penghuni juga perlu diperkuat, agar persoalan yang ada bisa segera diselesaikan.”

Dony menekankan bahwa pengelolaan kawasan LRT City harus berjalan secara bertanggung jawab. Penyelesaian pembangunan fisik sekaligus penanganan hak-hak konsumen menjadi bagian dari mandat yang diberikan pemerintah kepada Adhi Karya.

“Jadi teman-teman yakin lah sama saya. Saya sudah ketemu dengan mereka (developer LRT City), kita akan selesaikan kurang lebih untuk menyelesaikan 2.000 sekian saudara-saudara kita yang sudah membayar itu. Saya membutuhkan penyelesaian itu Rp456 miliar, itu akan kita lakukan, jelas ya.”

Peran Kementerian PKP dan Audit Investigasi

Di sisi pemerintah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebelumnya telah menginisiasi langkah-langkah lanjutan untuk merespons keluhan konsumen LRT City. Maruarar mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Kepala BPKP M Yusuf Ateh serta Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria guna menyelaraskan strategi penyelesaian.

Kementerian PKP juga telah meminta para konsumen menyusun kronologi kejadian, mengumpulkan dokumen perjanjian jual-beli, serta merumuskan usulan solusi yang mereka anggap wajar. Di sisi lain, jajaran direksi baru ADCP diinstruksikan untuk menyusun kronologi proyek lengkap beserta proposal penyelesaiannya.

Sebagai langkah pengawasan independen, Maruarar mengusulkan pelaksanaan audit investigasi terhadap proyek hunian vertikal LRT City kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit ini bertujuan mengungkap secara menyeluruh penyebab mandeknya proyek, termasuk aspek keuangan, kontraktual, dan tata kelola yang mungkin menjadi akar permasalahan.

Implikasi bagi Pasar Properti dan Kepercayaan Publik

Kehadiran Danantara dengan alokasi Rp456 miliar mengirim sinyal kuat bahwa negara tidak akan membiarkan proyek-proyek strategis berskala besar dibiarkan mangkrak tanpa penyelesaian. Bagi sektor properti Indonesia, langkah ini berpotensi mengubah persepsi investor dan konsumen terhadap proyek-proyek yang sebelumnya dianggap berisiko tinggi. Namun, efektivitas intervensi ini akan sangat bergantung pada transparansi pelaksanaan, kecepatan eksekusi di lapangan, serta akuntabilitas penggunaan dana yang disuntikkan.

Bagi 2.000-an konsumen yang telah menunggu berbulan-bulan, janji penyelesaian ini menjadi titik balik yang menentukan apakah kepercayaan mereka terhadap pengembang dan regulator akan pulih atau justru semakin terkikis oleh keterlambatan lanjutan.