Satgas PRR minta program pemulihan bencana Kementan di Aceh dipercepat

Aceh Desak Percepatan Pemulihan Lahan Pertanian Pascabencana: Realisasi Baru 52,9 Persen, Waktu Menipis

Indocrowdfunding.com – Tekanan waktu menjadi kata kunci utama dalam upaya pemulihan sektor pertanian Aceh. Pos Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh secara terbuka mendesak Kementerian Pertanian untuk mempercepat seluruh program pemulihan bencana yang masih berjalan. Permintaan ini disampaikan di Banda Aceh pada Kamis, dengan catatan bahwa hingga akhir Agustus realisasi anggaran baru menyentuh angka 52,9 persen dari total pagu yang dialokasikan.

Safrizal ZA, selaku Kepala Pos Wilayah Satgas PRR Aceh, menegaskan bahwa capaian di atas separuh memang patut diapresiasi sebagai hasil kerja kolektif. Namun, ia mengingatkan bahwa sisa waktu yang tersedia sepanjang tahun 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan bukan lagi pilihan melainkan keharusan agar target nasional dapat terpenuhi.

“Realisasi di atas 50 persen hingga akhir Agustus menunjukkan kerja keras semua pihak. Tetapi waktu yang tersisa di 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan mutlak diperlukan agar target bisa tercapai.”

Skala Anggaran dan Status Per Sektor

Secara agregat, program pemulihan pertanian di Aceh menelan pagu sebesar Rp515,22 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp272,37 miliar telah terserap atau setara dengan 52,9 persen. Angka ini mencakup beberapa komponen kegiatan yang masing-masing memiliki tingkat kemajuan berbeda.

Komponen dengan progres relatif baik adalah optimasi lahan persawahan berkerusakan ringan (oplah). Dengan pagu Rp91 miliar yang tersebar di 16 kabupaten/kota, realisasi telah mencapai 58,46 persen. Kegiatan ini melibatkan perguruan tinggi negeri di Aceh, termasuk Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam), yang turut serta dalam pendampingan teknis dan pemantauan lapangan.

Sebaliknya, rehabilitasi lahan sawah berkerusakan sedang masih tertinggal jauh. Dari anggaran Rp200,42 miliar, baru Rp64,34 miliar atau sekitar 32 persen yang terealisasi. Kegiatan ini mencakup wilayah Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie Jaya, dengan pelibatan kelompok tani serta personel TNI dalam proses pemulihan.

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di 13 kabupaten/kota mencatat realisasi Rp6,34 miliar dari pagu Rp11,66 miliar, atau sekitar 54 persen. Kabupaten yang tercakup meliputi Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya (Abdya), Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Infrastruktur jalan ini menjadi prasyarat agar hasil panen dapat diangkut keluar dari area persawahan tanpa hambatan logistik.

Irigasi: Sektor dengan Capaian Tertinggi

Dari seluruh komponen program, jaringan irigasi mencatat progres paling signifikan. Dari pagu Rp147,47 miliar, realisasi anggaran telah mencapai Rp110,68 miliar atau 75,1 persen. Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa jaringan irigasi tersier di 13 kabupaten/kota hampir rampung dengan tingkat penyelesaian sekitar 96 persen, sementara sistem irigasi perpipaan di wilayah yang sama telah mencapai 88 persen.

Capaian ini memiliki implikasi langsung bagi produktivitas pertanian. Tanpa pasokan air yang memadai dan terkelola, lahan yang telah direhabilitasi tidak akan mampu menghasilkan panen secara konsisten. Dengan demikian, percepatan pada sektor irigasi menjadi prioritas ganda: menyelesaikan sisa pekerjaan teknis sekaligus memastikan distribusi air merata ke seluruh blok persawahan yang telah dipulihkan.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Transparansi

Safrizal ZA menekankan bahwa percepatan tidak dapat dibebankan pada satu entitas saja. Ia berharap perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program. Kolaborasi lintas sektor inilah yang, menurutnya, akan memastikan manfaat pemulihan segera dirasakan petani dan pada gilirannya memperkuat ketahanan pangan di tingkat provinsi.

Di samping aspek teknis, ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam seluruh proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan mekanisme yang memungkinkan semua pemangku kepentingan mengambil peran aktif dalam mengawal jalannya program.

“Ini penting, bukan hanya sebagai kewajiban memenuhi keterbukaan informasi publik, tapi dengan transparansi semua pihak bisa ambil bagian dalam kerja percepatan rehab rekon.”

Konteks lebih luas menunjukkan bahwa pemulihan pertanian di Aceh bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang selama bertahun-tahun bergantung pada sektor agraris. Keterlambatan dalam penyelesaian program berarti keterlambatan pula dalam pemulihan mata pencaharian ribuan petani di berbagai kabupaten. Dengan sisa waktu yang semakin menipis pada tahun 2026, setiap minggu yang terbuang berpotensi memperpanjang siklus kerentanan pangan di wilayah yang sudah lama berjuang memulihkan diri dari dampak bencana.