Latest Program: MTI: Pemberdayaan angkutan umum di daerah jadi solusi efektif

MTI: Pemberdayaan angkutan umum di daerah jadi solusi efektif

Latest Program – Jakarta – Dalam sebuah wawancara di Jakarta, Senin, Djoko Setijowarno, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menyatakan bahwa pengembangan transportasi umum di tingkat daerah bisa menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Menurutnya, dengan memanfaatkan sistem yang sudah ada, pemerintah tidak perlu membangun dari awal, seperti yang telah terbukti di Kabupaten Magelang dan Semarang. “Pemberdayaan angkutan umum lokal di tingkat daerah dapat menjadi solusi efektif tanpa harus memulai dari nol,” ujarnya.

Strategi Pembenahan dengan Alokasi Dana Terukur

Dalam mengatasi masalah mobilitas masyarakat, Djoko menyarankan pemerintah mengalokasikan Rp10 triliun untuk menginisiasi pembuatan transportasi umum modern di 200 kota. “Dengan dana sebesar itu, masyarakat di kota kecil hingga kota besar bisa menikmati layanan transportasi yang memadai,” katanya. Angka ini menjadi bukti bahwa penggunaan anggaran yang tepat dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkualitas bagi penduduk perkotaan. Sebagai contoh, program buy the service (BTS) yang dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 memiliki pagu anggaran Rp582 miliar, yang cukup untuk menjaga operasional transportasi umum di 10 kota metropolitan dan kota besar. “Angka ini menunjukkan bahwa alokasi yang terukur bisa memperluas aksesibilitas mobilitas bagi masyarakat,” tambahnya.

“Setidaknya masyarakat di kota kecil hingga kota besar sudah dapat menikmati transportasi umum yang mumpuni,” ujarnya.

Dari sisi manfaat ekonomi, pemberdayaan angkutan umum memiliki potensi untuk mengurangi tekanan harga BBM. Kenaikan biaya energi sering kali memicu inflasi, sehingga dengan menyediakan angkutan murah atau gratis untuk pelajar, buruh, dan kelompok berpenghasilan rendah, pemerintah bisa memberikan “subsidi langsung” yang tepat sasaran. Selain itu, dana sebesar Rp10 triliun lebih efisien dibandingkan subsidi motor listrik yang membutuhkan anggaran sekitar Rp30 triliun. “Subsidi kendaraan listrik pribadi bersifat individual, sementara penguatan transportasi umum bisa menjangkau lebih banyak orang,” jelas Djoko.

Contoh Penerapan di Magelang dan Semarang

Dalam konteks konkret, Kabupaten Magelang dan Semarang telah menunjukkan hasil yang signifikan. Pemanfaatan 10 persen dari pembagian opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), yang mencapai Rp6,1 miliar, berhasil digunakan sebagai dana insentif angkutan pedesaan (angkudes) sebesar Rp2,5 miliar. Melalui skema ini, sekitar 78 armada angkudes mampu melayani hampir 900 pelajar secara gratis setiap harinya. “Ini tidak hanya menjamin aksesibilitas pendidikan, tetapi juga mendukung kelangsungan usaha operator lokal,” tutur akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang.

“Melalui insentif sebesar Rp135 ribu per hari operasional sekolah, 78 armada angkudes pada tahun 2026 mampu melayani sekitar 900 pelajar secara gratis setiap harinya,” bebernya.

Dengan penggunaan dana yang lebih strategis, MTI berharap pengembangan transportasi umum bisa menjadi alat untuk meredam gejolak sosial. Jika angkutan sekolah yang layak diterapkan, masyarakat bisa mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sehingga mengurangi tekanan pada anggaran subsidi. “Pengalaman di daerah seperti Magelang menunjukkan bahwa kebijakan ini bisa memberikan dampak multiplikasi,” lanjut Djoko.

Manfaat Multiplikasi dari Strategi MTI

Dalam kaitannya dengan penguatan sistem transportasi, Djoko menyoroti beberapa manfaat strategis. Pertama, angkutan umum menjadi jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat. Kedua, penggunaan anggaran lebih efisien dibandingkan subsidi kendaraan listrik yang memerlukan dana lebih besar. Ketiga, kebijakan ini bisa mengurangi risiko unjuk rasa karena menjawab kebutuhan mobilitas secara langsung. “Transportasi umum adalah isu sensitif yang menyentuh akar rumput masyarakat,” kata Djoko.

“Masyarakat cenderung lebih kooperatif terhadap kebijakan energi pemerintah jika tersedia alternatif mobilitas yang murah dan berkualitas,” bebernya.

Keempat, peningkatan keselamatan transportasi. Djoko menyebutkan banyak kecelakaan lalu lintas melibatkan pelajar yang menggunakan sepeda motor karena tidak adanya pilihan lain. Dengan adanya angkutan sekolah yang terintegrasi, risiko kecelakaan di usia produktif bisa ditekan. Kelima, pemerataan pembangunan dan konektivitas regional. Dana Rp10 triliun bisa digunakan untuk modernisasi armada, yaitu mengganti kendaraan lama dengan unit baru yang nyaman dan aman. “Selain itu, pemerintah bisa merangkul operator lokal ke dalam sistem formal,” tambahnya.

Transformasi Sistem melalui Digitalisasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, pemerintah juga perlu mendorong digitalisasi. Implementasi sistem pembayaran nontunai dan pelacakan posisi armada secara real time di kota-kota kecil/menengah bisa menjadi langkah yang efektif. “Ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan angkutan umum,” jelas Djoko. Lebih lanjut, dia menekankan bahwa skema ini memiliki dampak lingkungan yang positif, seperti mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya dan memperbaiki tata ruang kota.

“Penyediaan angkutan umum di 200 kota akan mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya polusi udara dan meningkatnya ruang publik untuk penggunaan yang lebih produktif,” ujarnya.

Dengan alokasi dana yang terukur, MTI berharap kebijakan ini bisa menjadi solusi jangka panjang. Bukan hanya untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi saat ini, tetapi juga sebagai fondasi pengembangan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. Djoko menambahkan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak hanya mengakomodasi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menciptakan sistem yang inklusif dan efisien. “Pemberdayaan angkutan umum adalah langkah yang lebih rasional dan berdampak luas dibandingkan langkah-langkah subsidi lainnya,” pungkasnya.