Main Agenda: Pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2027 ditetapkan Rp27,33 triliun

Pagu Indikatif Kementerian ESDM Tahun 2027 Ditetapkan Rp27,33 Triliun

Main Agenda – Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan alokasi anggaran untuk tahun 2027, yang ditetapkan sebesar Rp27,33 triliun. Penetapan ini berdasarkan Surat Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi XII DPR RI, Senin lalu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa dari total pagu tersebut, sekitar 82 persen atau Rp22,48 triliun dialokasikan untuk program strategis dan infrastruktur di sektor energi. Sisanya terbagi menjadi lima persen untuk kegiatan publik nonfisik dan tiga belas persen untuk belanja operasional.

Pembagian Anggaran Berdasarkan Unit Eselon I

Anggaran Kementerian ESDM 2027 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Menurut Tri, rincian dana mencakup beberapa unit eselon I, antara lain:

• Sekretariat Jenderal: Rp532,75 miliar
• Inspektorat Jenderal: Rp124,46 miliar
• Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi: Rp11,35 triliun
• Ditjen Ketenagalistrikan: Rp10,46 triliun
• Ditjen Mineral dan Batubara: Rp702 miliar
• Dewan Energi Nasional: Rp78,6 miliar
• Ditjen Penegakan Hukum: Rp86,38 miliar
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM): Rp881,43 miliar
• Badan Geologi: Rp749,49 miliar
• BPH Migas: Rp474,43 miliar
• Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE): Rp1,8 triliun
• Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA): Rp105,31 miliar

Tri menyatakan bahwa pembagian dana ini dilakukan untuk memastikan fokus pada pengembangan infrastruktur dan program energi nasional. Penetapan anggaran tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan energi masyarakat dan mempercepat modernisasi sektor energi.

Program Prioritas di Tahun 2027

Dalam pembahasan anggaran, Tri mengungkapkan sejumlah inisiatif utama yang akan digarap Kementerian ESDM. Salah satunya adalah pembangunan satu ruas pipa transmisi gas Semarang–Solo–Yogyakarta senilai Rp702,3 miliar. Proyek ini akan menggunakan skema kontrak tahun jamak dari 2026 hingga 2028. Selain itu, ada juga rencana untuk membangun pipa transmisi gas Cirebon–Bandung dengan anggaran Rp577 miliar.

Program konversi energi juga menjadi fokus utama. Kementerian ESDM mengalokasikan dana Rp815 miliar untuk pengadaan kompor listrik, serta Rp635 miliar untuk konversi motor listrik. Selain itu, pembangunan tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) direncanakan pada 2026–2027 dengan nilai total Rp58,58 miliar.

Dalam bidang energi terbarukan, Kementerian ESDM menyiapkan dana untuk pengadaan konverter kit bagi petani. Totalnya mencapai Rp158,5 miliar untuk 4.000 paket konverter. Tri menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan akses energi listrik di daerah pedesaan, terutama bagi peternak dan pengusaha pertanian.

“Pagu indikatif yang ditetapkan mencakup program strategis dan infrastruktur energi, yang menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan global serta kebutuhan lokal,” ujar Tri dalam sesi rapat.

Program Listrik Desa dan Infrastruktur Gas

Salah satu proyek strategis yang mendapat perhatian besar adalah program listrik desa. Dalam 2026–2027, Kementerian ESDM menyediakan dana Rp9,7 triliun melalui skema kontrak tahun jamak. Program ini mencakup 3.054 lokasi dengan anggaran Rp8,77 triliun, serta 101 lokasi tambahan pada 2027–2028 senilai Rp977,57 miliar.

Di bidang gas bumi, pemerintah menetapkan dana Rp3,9 triliun untuk membangun satu ruas pipa gas Dumai–Sei Mangkei (Dusem) dalam periode kontrak tahun jamak 2025–2027. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas distribusi gas ke daerah-daerah industri dan masyarakat.

Kementerian ESDM juga merencanakan pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) untuk 959.232 sambungan rumah. Proyek ini akan dikerjakan dalam dua tahap, yaitu 2026–2027 dan 2027–2028, dengan total anggaran Rp5,2 triliun. Pembangunan ini akan diselesaikan melalui kerja sama dengan pelaku usaha dan lembaga terkait.

Kapal Geomarin V dan Proyek Infrastruktur Lainnya

Salah satu inisiatif infrastruktur yang menarik adalah pembangunan kapal Geomarin V. Proyek ini akan dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak dengan anggaran Rp100,86 miliar. Kapal ini direncanakan untuk mendukung eksplorasi dan pemetaan sumber daya alam di perairan Indonesia.

Tri Winarno menambahkan bahwa pagu indikatif 2027 juga mencakup dana untuk kegiatan publik nonfisik sebesar Rp1,3 triliun. Keempatnya meliputi kegiatan sosial, edukasi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, belanja operasional sektor energi akan mendapatkan Rp3,56 triliun, yang akan digunakan untuk menjaga kelancaran operasional institusi terkait.

Dengan pagu indikatif ini, Kementerian ESDM berharap dapat mendorong pertumbuhan sektor energi nasional. Angka Rp27,33 triliun menjadi dasar untuk memenuhi target produksi dan distribusi energi hingga akhir tahun 2027. Seluruh program ini diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan energi terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Meski angka yang signifikan, Tri menekankan bahwa dana tersebut akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan prioritas. “Program yang diusulkan tidak hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas energi dan perekonomian,” jelasnya.

Dengan peningkatan infrastruktur dan pengembangan teknologi, Kementerian ESDM berupaya menjadi penggerak utama dalam transisi energi ke arah yang lebih hijau dan efisien. Anggaran yang ditetapkan diharapkan bisa menc