BEI pastikan penetapan Saham Berbasis Hijau mengacu standar global

Standar Global Jadi Jangkar Penetapan Saham Hijau di Bursa Efek Indonesia

Indocrowdfunding.com – Kekhawatiran terhadap praktik greenwashing—yakni klaim keberlanjutan yang tidak berdasar—semakin menguat di kalangan investor global. Di tengah tekanan untuk menunjukkan komitmen lingkungan, sejumlah emiten di berbagai negara mulai menyematkan label “hijau” pada aktivitas bisnis mereka tanpa memenuhi parameter teknis yang ketat. Menyadari risiko tersebut, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan bahwa mekanisme Green Equity Designation (GED) atau Penetapan Saham Berbasis Hijau yang akan diterapkan di pasar modal domestik sepenuhnya mengacu pada kerangka prinsip internasional, bukan formulasi lokal yang berdiri sendiri.

Langkah ini bukan sekadar formalitas administratif. Dengan mengadopsi standar yang telah teruji di bursa-bursa utama dunia, BEI berupaya memastikan bahwa setiap saham yang memperoleh predikat hijau di Indonesia memiliki bobot kredibilitas yang setara dengan instrumen serupa di pasar luar negeri. Bagi investor institusional maupun ritel, hal ini berarti mengurangi ketidakpastian terkait apakah suatu klaim keberlanjutan benar-benar dapat diverifikasi atau sekadar narasi pemasaran.

Prinsip Internasional sebagai Acuan Tunggal

Rony Suniyanto Djojomartono, Senior Manager of Indices and ESG Business Development BEI, menyampaikan hal tersebut dalam sesi edukasi yang ditujukan bagi jurnalis pasar modal di Jakarta pada hari Jumat. Ia menekankan bahwa tim penyusun standar di BEI tidak menciptakan kerangka penilaian baru, melainkan mengadopsi prinsip yang sudah menjadi konsensus global.

“Jadi kita tidak membuat prinsip-prinsip yang baru, tapi kita menggunakan prinsip internasional,” ujar Rony.

Penilaian ESG dalam konteks GED mencakup beberapa dimensi utama: aspek finansial, keselarasan dengan taksonomi keberlanjutan, asesmen oleh pihak ketiga independen, tata kelola perusahaan, serta tingkat keterbukaan informasi atau disclosure yang diwajibkan kepada publik. Kelima pilar ini saling melengkapi untuk membentuk evaluasi holistik sebelum suatu emiten dapat memperoleh predikat hijau.

Komparasi dengan Bursa Internasional

Dalam proses penyusunan kerangka GED, tim BEI melakukan pemetaan komparatif terhadap sejumlah bursa yang telah lebih dulu mengimplementasikan skema serupa. Bursa-bursa yang menjadi rujukan antara lain Nasdaq di Amerika Serikat, bursa di Brasil, Swiss, dan Filipina. Pembanding ini dipilih karena masing-masing telah memiliki pengalaman operasional dalam mengelola daftar saham hijau dan menghadapi tantangan verifikasi klaim keberlanjutan.

“Jadi memang, market mana yang menjadi komparasi kita dalam menyusun standar Green Equity Decision yang ada di perusahaan Indonesia. Tapi memang secara standar kita menggunakan acuan ke World Federation of Exchanges (WFE) Green Equity Principles,” ujar Rony.

Dari sisi adopsi, Nasdaq tercatat sebagai pasar yang paling maju dalam implementasi GED. Berdasarkan data yang dihimpun BEI, sekitar delapan perusahaan tercatat di Nasdaq telah memperoleh predikat hijau. Di sisi lain, bursa di Brasil dan Filipina masing-masing baru memiliki sekitar dua emiten yang berhasil melewati proses penetapan. Perbedaan jumlah ini mencerminkan variasi tingkat kematangan pasar serta kedalaman basis data keberlanjutan di tiap yurisdiksi.

Taksonomi: Filter Teknis Anti-Greenwashing

Di antara seluruh komponen penilaian, aspek taksonomi menempati posisi strategis. Taksonomi keberlanjutan menetapkan daftar sektor industri beserta kriteria kuantitatif yang harus dipenuhi agar suatu aktivitas dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan hijau atau kegiatan transisi menuju keberlanjutan. Tanpa pemenuhan parameter tersebut, perusahaan tidak dapat secara sepihak mengklaim bahwa operasinya bersifat ramah lingkungan.

Sebagai ilustrasi konkret, Rony menyinggung sektor energi. Di sektor ini, terdapat ambang batas emisi tertentu yang harus dipenuhi agar suatu proyek atau aktivitas dapat masuk ke dalam kategori hijau. Batasan tersebut dirancang cukup ketat sehingga tidak semua pelaku usaha di sektor energi dapat dengan mudah memenuhi syarat. Dengan demikian, predikat hijau menjadi pembeda yang bermakna, bukan sekadar label dekoratif.

“Taksonomi ini juga menjadi salah satu upaya untuk meredam terkait dengan adanya kekhawatiran greenwashing,” ujar Rony.

Peran Asesmen Pihak Ketiga

Mekanisme GED tidak berhenti pada pemenuhan kriteria taksonomi secara administratif. BEI juga mengintegrasikan asesmen oleh pihak ketiga independen sebagai lapisan verifikasi tambahan. Artinya, status hijau yang diberikan kepada suatu emiten tidak semata-mata didasarkan pada pernyataan atau laporan internal perusahaan tersebut. Sebaliknya, terdapat proses penilaian eksternal yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan dapat diaudit ulang oleh regulator maupun investor.

Kombinasi antara taksonomi yang ketat dan verifikasi pihak ketiga menciptakan dua lapis perlindungan: lapisan pertama menyaring klaim yang tidak memenuhi parameter teknis, sementara lapisan kedua memastikan bahwa data yang dilaporkan perusahaan telah diverifikasi oleh entitas independen. Arsitektur ganda ini sejalan dengan praktik terbaik yang diterapkan oleh bursa-bursa di Eropa dan Amerika Utara.

Implikasi bagi Pasar Modal Indonesia

Bagi investor domestik, penerapan GED yang selaras standar global membuka akses ke instrumen investasi yang memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi. Investor dapat menggunakan predikat hijau sebagai salah satu filter dalam proses seleksi portofolio, dengan keyakinan bahwa label tersebut telah melewati proses verifikasi berlapis. Bagi emiten, mekanisme ini sekaligus menjadi insentif untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan dan tata kelola lingkungan, karena predikat hijau membawa implikasi reputasi dan potensi aliran dana dari investor yang berorientasi ESG.

Dengan mengadopsi prinsip WFE Green Equity Principles sebagai fondasi, BEI menempatkan pasar modal Indonesia dalam orbit standar internasional sejak tahap awal implementasi. Pendekatan ini meminimalkan risiko fragmentasi regulasi dan memastikan bahwa predikat hijau yang diterbitkan di Jakarta memiliki daya saing dan keterbandingan dengan instrumen serupa di pasar global.