KLH gandeng sejumlah PT kaji ekoregion pemulihan pascabencana Sumbar

Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Barat Kini Dilandasi Pemetaan Ekoregion Multidisiplin

Indocrowdfunding.com – Proses pemulihan wilayah Sumatera Barat yang terdampak bencana tidak lagi sekadar soal membangun kembali rumah dan jalan yang rusak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) kini menggerakkan pendekatan berbasis ekoregion yang melibatkan tiga perguruan tinggi besar untuk memastikan setiap langkah rekonstruksi selaras dengan karakter alam dan sosial masyarakat setempat. Langkah ini menjadi respons langsung terhadap kebutuhan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) yang harus ditempatkan secara tepat, bukan sekadar di lokasi yang tersedia.

Kerangka Kolaborasi dan Tujuan Strategis

Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Andalas (Unand) ditarik ke dalam kerja sama inventarisasi serta verifikasi lingkungan hidup pada wilayah ekoregion. Kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, yang berada di bawah Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH. Hasil kajian dimaksudkan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan arah pemulihan, khususnya penentuan lokasi Huntara dan Huntap bagi warga terdampak.

Hariani Samal, Direktur Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, menegaskan bahwa pendekatan ini melampaui logika pembangunan fisik semata. Ia menekankan bahwa setiap keputusan rekonstruksi harus mempertimbangkan bentang alam, ketersediaan sumber daya, fungsi ekologis, tingkat risiko bencana, serta karakter sosial-budaya komunitas setempat.

“Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya membangun kembali. Kita perlu memastikan pembangunan kembali sesuai dengan karakter lingkungan dan mampu mendukung keberlanjutan ruang hidup masyarakat.”

Apa Itu Pendekatan Ekoregion dan Mengapa Penting

Pendekatan ekoregion membagi suatu wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik lingkungan—mulai dari pola iklim, morfologi lahan, jenis ekosistem, komposisi flora dan fauna, hingga pola interaksi manusia dengan alam di sekitarnya. Dengan memetakan wilayah melalui lensa ini, pembuat kebijakan memperoleh gambaran yang jauh lebih utuh dibanding sekadar mengandalkan data administratif atau teknis sipil.

Sumatera Barat sendiri memiliki kerentanan bencana yang tinggi akibat topografinya yang bergelombang hingga pegunungan, kepadatan aliran sungai, serta aktivitas tektonik di kawasan Sumatra. Pemetaan ekoregion menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi zona-zona yang secara fisik tidak layak dihuni kembali, sekaligus menyoroti area yang masih dapat dikembangkan dengan catatan tertentu.

Cakupan Operasional: 14 Kabupaten/Kota dalam Tiga Minggu

Inventarisasi dan verifikasi dilaksanakan di seluruh 14 kabupaten/kota di Sumatera Barat melalui dua jalur kegiatan utama: verifikasi biofisik dan verifikasi sosial-budaya. Total 60 tim dikerahkan dalam operasi yang ditargetkan rampung dalam tiga minggu.

Peran masing-masing perguruan tinggi terbagi secara spesifik. UGM mengerahkan 10 tim untuk verifikasi biofisik lingkungan. UI menurunkan 10 tim yang berfokus pada verifikasi sosial-budaya. Sementara Unand, sebagai institusi yang paling memahami konteks lokal Sumbar, menggerakkan 40 tim yang menangani kedua aspek sekaligus—biofisik maupun sosial-budaya.

Verifikasi biofisik mencakup pengamatan kondisi topografi, sifat tanah, geologi, hidrologi, tutupan lahan, vegetasi, dan ekosistem, serta faktor lingkungan lain yang memengaruhi kesesuaian dan keberlanjutan pemanfaatan ruang. Di sisi lain, verifikasi sosial-budaya bertujuan memotret pola permukiman, jenis aktivitas ekonomi, mata pencaharian, kondisi sosial-budaya, pengetahuan lokal, serta kedekatan emosional dan fungsional masyarakat terhadap ruang hidupnya.

Suara dari Akademisi: Menjembatani Sains dan Kearifan Lokal

Junun Sartohadi, Kepala Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan UGM, menjelaskan bahwa kondisi relief Sumatera Barat secara inheren mencerminkan potensi ancaman bencana fisik yang dapat dikenali melalui citra satelit maupun observasi lapangan. Ia menambahkan bahwa setiap wilayah juga memiliki unit sosial-budaya tersendiri, termasuk struktur adat seperti wali nagari dan datuk yang memiliki otoritas atas wilayah tertentu.

“Hal ini bisa dikenali dengan mudah melalui citra maupun kondisi lapangan. Kemudian, bicara tentang wilayah itu juga ada namanya unit sosial budaya, di sini ada yang dinamakan wali nagari, datuk mereka punya wilayah.”

Sementara itu, Muhammad Nasir, Wakil Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup Unand, menyoroti peran kearifan lokal dalam membatasi eksploitasi sumber daya. Ia memberi contoh larangan adat menebang pohon tertentu karena spesies tersebut mungkin endemik atau memiliki fungsi ekologis khusus yang belum terdokumentasi secara ilmiah.

“Kearifan lokal di Sumbar itu, misalnya dilarang menebang kayu sebatang, itu kan artinya kalau kayu satu batang itu, mana tahu kayu itu endemik atau spesifik tidak boleh, nah itu yang mau didata. Betul ndak daerah ini hidup apa di situ, tidak boleh dipakai, kalau mau berladang apa yang cocok ditanam.”

Implikasi bagi Kebijakan Pemukiman dan Tata Ruang

KLH menegaskan bahwa data lingkungan hasil inventarisasi dan verifikasi tidak akan menjadi satu-satunya dasar penentuan lokasi Huntara maupun Huntap. Data tersebut akan dipadukan dengan pertimbangan lain—termasuk aspek kemanusiaan, ketersediaan lahan, dan aspirasi masyarakat—sebelum keputusan akhir diambil. Dengan demikian, pendekatan ekoregion berfungsi sebagai lapisan analisis tambahan yang memperkaya basis keputusan, bukan sebagai pengganti pertimbangan sosial-politik.

Bagi masyarakat Sumatera Barat yang masih dalam fase pemulihan, langkah ini membawa konsekuensi praktis: penempatan hunian sementara dan permanen ke depan akan lebih memperhatikan apakah suatu lokasi secara ekologis aman, apakah sumber daya alam di sekitarnya masih mampu menopang kehidupan, dan apakah praktik adat setempat menghendaki pembatasan tertentu terhadap pemanfaatan lahan. Pendekatan multidisiplin ini, yang menggabungkan sains lingkungan, ekologi sosial, dan antropologi lokal, diharapkan mengurangi risiko bencana berulang sekaligus menjaga keberlanjutan ruang hidup masyarakat Minangkabau dalam jangka panjang.