Kemenkum Babel harmonisasikan 59 rancangan produk hukum daerah

Kemenkum Babel harmonisasikan 59 rancangan regulasi daerah pada Triwulan III 2026

Indocrowdfunding.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelesaikan proses harmonisasi terhadap 59 rancangan produk hukum daerah selama Triwulan III Tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk membantu memastikan aturan yang disiapkan pemerintah daerah maupun DPRD tetap sejalan dengan ketentuan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi.

Dari seluruh rancangan yang telah melalui proses tersebut, terdapat 13 rancangan peraturan daerah atau raperda dan 46 rancangan peraturan kepala daerah atau ranperkada. Kegiatan harmonisasi menjadi bagian penting dalam pembentukan aturan daerah karena tidak hanya berkaitan dengan susunan bahasa hukum, tetapi juga kesesuaian materi, kewenangan pembentuk aturan, serta keterhubungan antara kebijakan pusat dan daerah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa harmonisasi perlu ditempatkan sebagai proses substantif dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, produk hukum yang lahir di daerah dapat mendukung pelaksanaan kebijakan tanpa menciptakan pertentangan dengan regulasi lain.

“Harmonisasi harus dipahami sebagai upaya substantif untuk menjaga keselarasan kebijakan pusat dan daerah dalam satu sistem hukum nasional,” kata Rahmat Feri Pontoh di Pangkalpinang, Sabtu.

Raperda Pangkalpinang dan ranperkada Bangka Tengah mendominasi

Komposisi rancangan yang diharmonisasikan menunjukkan kebutuhan pembentukan regulasi yang cukup aktif di sejumlah wilayah Bangka Belitung. Kota Pangkalpinang menjadi daerah dengan jumlah raperda terbanyak, yakni 10 rancangan. Sementara itu, Kabupaten Bangka Tengah mencatat jumlah ranperkada tertinggi dengan 33 rancangan.

Perbedaan antara raperda dan ranperkada juga menggambarkan jalur pembentukan aturan yang berbeda. Raperda dipersiapkan untuk menjadi peraturan daerah, sedangkan ranperkada merupakan rancangan aturan yang akan ditetapkan oleh kepala daerah dalam lingkup kewenangannya. Keduanya tetap perlu diperiksa secara cermat agar tidak melampaui kewenangan maupun menimbulkan ketidakpastian saat diterapkan.

Harmonisasi pada tahap sebelum penetapan dapat membantu daerah mengidentifikasi potensi tumpang tindih pengaturan lebih awal. Proses tersebut juga memberi ruang untuk menyesuaikan rancangan dengan kerangka hukum yang berlaku, sehingga aturan yang diterbitkan dapat lebih siap digunakan sebagai dasar pelayanan, tata kelola, maupun pelaksanaan program di daerah.

Rahmat menekankan bahwa sinkronisasi regulasi daerah tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan aturan yang tertib dan konsisten. Kesesuaian itu menjadi penting bagi pemerintah, lembaga pembentuk peraturan, serta masyarakat yang akan menjalankan atau terdampak oleh ketentuan tersebut.

“Kanwil Kemenkum Babel menekankan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” katanya.

Pendampingan juga mencakup naskah akademik dan raperda inisiatif

Selain mengharmonisasikan rancangan peraturan, Kanwil Kemenkum Babel turut memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan raperda inisiatif. Dukungan itu diberikan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD Kabupaten Belitung, DPRD Kabupaten Bangka, DPRD Kabupaten Bangka Selatan, serta DPRD Kabupaten Belitung Timur.

Fasilitasi serupa juga mencakup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Keterlibatan perangkat daerah dalam penyusunan naskah akademik menunjukkan bahwa pembentukan regulasi dapat berawal dari kebutuhan kebijakan pada bidang tertentu, termasuk urusan lingkungan hidup, sebelum diterjemahkan ke dalam rancangan aturan.

Naskah akademik memiliki fungsi penting dalam memberikan landasan pemikiran bagi sebuah rancangan peraturan. Dengan adanya tahap ini, pembentukan aturan tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa dokumen hukum, melainkan juga pada alasan, tujuan, dan arah pengaturan yang hendak dicapai. Pendampingan sejak fase awal dapat membantu menjaga agar rancangan yang disusun memiliki dasar yang lebih terarah ketika memasuki pembahasan berikutnya.

Bagi masyarakat, kualitas proses pembentukan peraturan berpengaruh pada kejelasan aturan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Regulasi yang selaras dengan ketentuan lebih tinggi diharapkan lebih mudah diterapkan dan memberi kepastian mengenai hak, kewajiban, maupun prosedur yang berlaku di wilayah masing-masing.

Komitmen menjaga kualitas regulasi daerah

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan komitmen institusinya untuk terus menjaga mutu peraturan perundang-undangan di daerah. Ia menilai keterlibatan Kanwil sejak tahapan perencanaan hingga pengharmonisasian dapat memperkuat kualitas produk hukum yang akan ditetapkan.

“Harapannya dengan adanya keterlibatan Kantor Wilayah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, dan pengharmonisasian, produk hukum daerah benar-benar selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan di masyarakat serta memberikan kepastian hukum,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif. Proses ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rancangan dapat ditempatkan dalam sistem hukum yang lebih luas. Ketika perencanaan, penyusunan, dan penyelarasan dilakukan secara berkesinambungan, daerah memiliki pijakan yang lebih kuat untuk menghasilkan aturan yang dapat dijalankan.

Dengan 59 rancangan yang telah diharmonisasikan pada Triwulan III Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Babel melanjutkan perannya dalam mendampingi pembentukan regulasi di Kepulauan Bangka Belitung. Fokusnya adalah menjaga keselarasan, mencegah konflik norma, dan mendorong hadirnya produk hukum daerah yang memberi kepastian bagi masyarakat.