Menkum: Penerbitan surat KI dengan cepat hasil transformasi digital

Subulussalam Raih Pengakuan Hukum atas Gambus Lae Sukhaya Lewat Sistem Digital Kemenkum

Indocrowdfunding.com – Menkum – Kota kecil di ujung barat Aceh, Subulussalam, kini memiliki satu lagi benteng hukum yang melindungi warisan budayanya. Ekspresi budaya tradisional Gambus Lae Sukhaya resmi tercatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) setelah Wali Kota Rasyid Banchin menerima Surat Pencatatan KIK dari Kementerian Hukum. Yang membuat proses ini layak mendapat perhatian luas bukan sekadar kelulusannya, melainkan kecepatan dan kemudahan prosedur yang dilaluinya — sebuah indikator nyata bahwa transformasi digital di sektor kekayaan intelektual telah menyentuh wilayah paling terpencil di Indonesia.

Dari Meja Kerja ke Layar Gawai: Pergeseran Paradigma Layanan KI

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa percepatan penerbitan surat pencatatan kekayaan intelektual bukan kebetulan, melainkan buah dari kerja panjang pengembangan infrastruktur digital di kementerian tersebut. Dalam acara bertajuk Pasti Ada Solusi yang digelar di Jakarta pada Jumat, Supratman menjelaskan bahwa masyarakat tidak lagi perlu menempuh perjalanan jauh ke ibu kota untuk mengurus pencatatan hak cipta maupun KIK.

“Itu lah transformasi digital yang kami kembangkan. Untuk pencatatan hak cipta maupun Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebenarnya tidak perlu repot-repot datang ke sini karena semua bisa dilakukan dari daerah dan bisa dilakukan secara online.”

Pernyataan tersebut merujuk pada pergeseran fundamental dalam cara negara melayani warganya. Sebelumnya, pencatatan KI menuntut kehadiran fisik pemohon di kantor Ditjen Kekayaan Intelektual, membawa berkas fisik, dan menunggu proses verifikasi yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Kini, seluruh alur — mulai dari pengisian formulir, unggah dokumen pendukung, hingga penerbitan surat — dapat diselesaikan melalui platform daring tanpa meninggalkan wilayah asal pemohon.

Kasus Gambus Lae Sukhaya: Bukti Nyata di Lapangan

Rasyid Banchin menyampaikan apresiasinya secara langsung setelah menerima surat pencatatan tersebut. Ia menekankan bahwa pengajuan yang dilakukannya diselesaikan dalam rentang waktu yang sangat singkat, jauh di bawah ekspektasi lama tentang birokrasi pencatatan budaya.

“Saya dizi ingin mengapresiasi luar biasa kegiatan Menteri Hukum ini. Salam apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Menteri.”

Bagi masyarakat Subulussalam, pencatatan Gambus Lae Sukhaya bukan sekadar formalitas administratif. Gambus Lae Sukhaya merupakan instrumen musik tradisional yang telah diwariskan lintas generasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kultural kota tersebut. Tanpa pengakuan hukum formal, ekspresi semacam itu rentan dieksploitasi secara komersial tanpa kompensasi bagi komunitas pemiliknya, atau bahkan diklaim sebagai milik pihak luar. Pencatatan KIK memberikan landasan yuridis untuk menuntut perlindungan, pelestarian, pengembangan, sekaligus pemanfaatan yang adil atas kekayaan budaya tersebut.

Dimensi Ekonomi dan Keberlanjutan Budaya

Supratman menambahkan bahwa kemudahan akses layanan digital diharapkan mendorong lebih banyak daerah untuk memanfaatkan mekanisme pencatatan KIK. Tujuannya ganda: pertama, memastikan warisan budaya Indonesia memperoleh pengakuan hukum yang kuat dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang tanpa risiko kehilangan klaim kepemilikan. Kedua, pencatatan membuka jalan bagi pemanfaatan ekonomi yang sah — misalnya lisensi penggunaan motif, produksi turunan, atau integrasi ke dalam industri kreatif — dengan tetap menempatkan komunitas asal sebagai pemegang hak utama.

Di tingkat nasional, jumlah ekspresi budaya tradisional yang tercatat sebagai KIK masih jauh dari potensi sebenarnya. Ribuan komunitas adat, kelompok etnis, dan masyarakat lokal di seluruh kepulauan Indonesia memiliki pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan praktik budaya yang belum memperoleh pengakuan hukum formal. Transformasi digital yang kini diterapkan Kemenkum berpotensi memangkas hambatan geografis dan administratif yang selama ini menjadi alasan utama keterlambatan pencatatan.

Panggilan kepada Pemerintah Daerah

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko menegaskan bahwa kekayaan intelektual komunal merupakan aset bangsa yang menuntut penjagaan kolektif. Ia mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk secara aktif menginventarisasi berbagai bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, serta potensi KIK lainnya yang dimiliki masyarakat di wilayahnya.

“Harapannya, semakin banyak pemerintah daerah yang terdorong untuk mencatatkan Kekayaan Intelektual Komunalnya sehingga warisan budaya yang dimiliki memperoleh penegasan pelindungan hukum yang kuat dan terdokumentasi dengan baik.”

Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum menyatakan komitmennya untuk terus menyempurnakan layanan agar cepat, mudah, dan dapat diakses dari seluruh pelosok Indonesia. Dengan infrastruktur digital yang telah terbukti mampu melayani pemohon dari kota pesisir seperti Subulussalam, hambatan jarak dan biaya perjalanan yang selama ini menjadi penghalang utama pencatatan budaya daerah kini dapat ditepis secara signifikan. Tantangan berikutnya bukan lagi teknis, melainkan kesadaran dan kemauan politik di tingkat daerah untuk memanfaatkan mekanisme perlindungan yang telah tersedia.