Topics Covered: BNPT: Stabilitas keamanan nasional prasyarat keberhasilan pembangunan

BNPT: Stabilitas Keamanan Nasional Prasyarat Keberhasilan Pembangunan

Topics Covered – Dalam sebuah wawancara di Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa kestabilan keamanan nasional merupakan fondasi penting bagi pencapaian pembangunan yang sukses. Kepala BNPT, Eddy Hartono, menegaskan hal ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, yaitu ‘Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri’. Menurutnya, tanpa lingkungan yang aman, upaya pembangunan nasional akan menghadapi tantangan besar.

Eddy menambahkan bahwa stabilitas keamanan nasional bukan hanya tujuan, tetapi juga faktor utama yang mendukung kinerja pembangunan. Pernyataannya dilontarkan dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Senin. Dalam konteks ini, ia menyoroti bahwa BNPT akan mengalokasikan anggaran tahun 2027 secara strategis untuk mewujudkan rencana aksi nasional yang dirancang dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

“Stabilitas keamanan nasional adalah kondisi kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” jelas Eddy. Ia menekankan bahwa BNPT berkomitmen untuk menjadikan keamanan sebagai pilar utama dalam upaya mengembangkan Indonesia secara berkelanjutan.

Pelaksanaan RAN PE tahun 2027, menurut Eddy, akan mengarah pada beberapa langkah utama. Pertama, penguatan upaya pencegahan melalui peningkatan ketahanan masyarakat terhadap ancaman ekstremisme. Kedua, pengembangan program deradikalisasi yang lebih efektif dalam mengurangi pengaruh ideologi ekstrem. Ketiga, sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mengatur tindakan penanggulangan terorisme. Keempat, kerja sama internasional yang lebih terpadu untuk menghadapi tantangan terorisme yang semakin dinamis dan transnasional.

Dalam penyusunan RAN PE, BNPT juga fokus pada penguatan kapasitas masyarakat sipil sebagai garda depan dalam memerangi radikalisme. Upaya ini mencakup pemberdayaan melalui pendidikan, pelatihan, serta sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Eddy menjelaskan bahwa penggunaan anggaran akan dirancang secara komprehensif untuk mendukung keempat aspek tersebut. “Kita harus memastikan bahwa masyarakat tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga bisa proaktif menghadapi ancaman ekstremisme,” imbuhnya.

Tantangan Terorisme dalam Dinamika Pembangunan

Menurut Eddy, terorisme yang semakin berkembang dalam bentuk transnasional memerlukan respons yang lebih cepat dan efektif. Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, menurutnya, akan memperkuat kemampuan negara dalam mengantisipasi ancaman kejahatan terorganisir. Dengan dukungan dari berbagai pihak, BNPT berharap bisa menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Bukan hanya sekadar menjaga keamanan, BNPT juga menyoroti pentingnya stabilitas sosial dalam membangun ekonomi. “Tanpa kesatuan masyarakat, bahkan yang paling aman sekalipun, pertumbuhan ekonomi akan sulit berjalan lancar,” katanya. Ia menambahkan bahwa program pemberdayaan masyarakat akan menjadi komponen kunci dalam mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa Indonesia.

Langkah Strategis dalam Implementasi RAN PE

Pelaksanaan RAN PE tahun 2027 akan melibatkan beberapa strategi krusial. Pertama, penguatan kelembagaan dalam memperkuat kelembagaan BNPT dan institusi terkait. Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kebangsaan dan pemahaman tentang radikalisme. Ketiga, penerapan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola informasi terkait ekstremisme. Keempat, kolaborasi dengan organisasi internasional dalam pengembangan strategi penanggulangan terorisme.

Eddy juga menyoroti bahwa program deradikalisasi harus diperkuat dengan pendekatan yang holistik. “Deradikalisasi tidak hanya tentang memutus hubungan dengan ideologi ekstrem, tetapi juga mengembangkan alternative pemikiran yang lebih positif,” katanya. Selain itu, ia menekankan pentingnya pendekatan preventif, karena upaya penindakan biasanya hanya menangani gejala, bukan akar masalah.

“Pencegahan lebih baik daripada penindakan. Kita harus fokus pada pengurangan potensi teroris sejak dini, bukan hanya menangani hasil akhirnya,” ujar Eddy. Ia mencontohkan bahwa penguatan ketahanan masyarakat bisa dilakukan melalui pelatihan keterampilan, akses pendidikan, serta peningkatan partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad, menyampaikan dukungan terhadap strategi BNPT. Menurutnya, pendekatan pencegahan adalah kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh. “Jika kita hanya fokus pada penindakan, maka kita hanya menekan gejala tanpa mengubah akar permasalahan,” tegas Anwar. Ia menekankan bahwa pencegahan harus menjadi ujung tombak dalam memerangi terorisme.

Menurut Anwar, pendekatan pencegahan tidak kalah pentingnya dibandingkan tindakan represif. “Upaya ini tidak hanya mengurangi kejadian terorisme, tetapi juga mencegah munculnya generasi baru teroris,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pencegahan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk peran pemerintah, dunia usaha, dan lembaga-lembaga keagamaan.

Kemitraan dengan DPR dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional

Dalam rapat kerja yang diadakan, Komisi XIII DPR RI menyetujui berbagai langkah yang ditawarkan BNPT. Salah satu keputusan utama adalah alokasi anggaran yang lebih besar untuk program pemberdayaan masyarakat sipil. “Ini menjadi langkah penting dalam membangun kestabilan nasional, yang merupakan prasyarat utama pembangunan jangka panjang,” kata Anwar.

Anwar menyoroti bahwa pendekatan pencegahan harus didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan. “Kita perlu memastikan bahwa program ini bisa berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan,” tambahnya. Ia juga menekankan bahwa pencegahan terorisme memerlukan kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah dan lembaga-lembaga lain.

“Jika kita tidak mencegah, maka kita akan terus-menerus menghadapi ancaman yang semakin berat. Pencegahan jauh lebih efektif, karena kita bisa mengubah mindset masyarakat sejak dini,” ujar Anwar. Menurutnya, program deradikalisasi dan penguatan ketahanan sosial akan menjadi pendekatan yang lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada penindakan terorisme.

Dalam rangka menghadapi tantangan ekstremisme, BNPT berharap bisa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu. Eddy menjelaskan bahwa upaya tersebut tidak hanya mencakup kebijakan nasional, tetapi juga peran individu dalam menjaga keutuhan bangsa. “Setiap warga neg