Wagub Sumut minta Karang Taruna jalankan organisasi hingga ke desa

Karang Taruna Sumut Diminta Perkuat Jangkauan hingga Tingkat Desa

Indocrowdfunding.com – Peran pemuda dalam pembangunan daerah kembali menjadi sorotan ketika Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan bahwa organisasi kepemudaan Karang Taruna harus memperluas operasinya hingga ke akar rumput, yakni desa dan kelurahan. Penegasan itu disampaikan dalam pembukaan Temu Karya Karang Taruna Sumut 2026 yang digelar di Kantor Gubernur Sumut pada hari Sabtu. Acara tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru organisasi untuk menyusun arah kerja lima tahun ke depan.

Mandat Organisasi hingga ke Tingkat Terendah

Surya menekankan bahwa struktur kepengurusan yang akan dibentuk pasca-Temu Karya tidak boleh berhenti di level provinsi atau kabupaten. Ia meminta agar jaringan organisasi menjangkau setiap desa dan kelurahan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dalam pandangannya, soliditas, ketertiban administrasi, dan aktivitas rutin di tingkat paling bawah merupakan syarat agar Karang Taruna benar-benar hadir sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Kepengurusan yang akan terbentuk nanti harus membangun organisasi yang solid, tertib, dan aktif hingga tingkat desa bahkan kelurahan.”

Perintah ini sejalan dengan mandat konstitusional Karang Taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Pemuda. Secara nasional, organisasi ini berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan energi produktif anak muda ke berbagai sektor pembangunan. Namun, efektivitas mandat tersebut sangat bergantung pada seberapa jauh struktur organisasi mampu menembus lapisan masyarakat paling bawah, tempat persoalan kemiskinan, pengangguran, dan degradasi lingkungan paling nyata dirasakan.

Lembaran Baru dan Kekuatan Kolaborasi

Surya memosisikan Temu Karya 2026 sebagai titik awal bagi Karang Taruna Sumut untuk membuka babak baru. Ia menilai organisasi ini telah memiliki fondasi kepercayaan yang kuat di kalangan masyarakat karena telah lama berkiprah di berbagai bidang sosial dan kemasyarakatan. Kedekatan historis tersebut, menurutnya, menjadikan Karang Taruna mitra strategis bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah kabupaten dan kota dalam merancang program pembangunan berbasis partisipasi warga.

Lebih jauh, Surya menyoroti fungsi Karang Taruna sebagai perekat persaudaraan di tengah keberagaman etnis dan budaya yang mewarnai Sumatera Utara. Ia meyakini bahwa semangat kebersamaan merupakan modal sosial yang tak tergantikan dalam mendorong kemajuan daerah.

“Saya percaya, ketika pemerintah dan pemuda berjalan bersama, maka akan lahir lebih banyak gagasan, inovasi, dan aksi nyata memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.”

Visi “Sumut Berkah” dan Aksi Nyata

Dalam penutup pidatonya, Surya mengaitkan peran Karang Taruna dengan visi pembangunan daerah yang ia sebut “Sumut Berkah” — sebuah kerangka yang menargetkan Sumatera Utara sebagai wilayah unggul, maju, dan berkelanjutan. Ia menyerukan agar kolaborasi tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah konkret di setiap desa, kelurahan, hingga kabupaten dan kota, bukan sekadar wacana di ruang rapat.

“Mari kita wujudkan kolaborasi ‘Sumut Berkah’ menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Dimulai langkah sederhana dengan kerja sungguh-sungguh di setiap desa, kelurahan hingga kabupaten/kota di Sumatera Utara.”

Karang Taruna sebagai Mitra, Bukan Beban

Dari sisi nasional, Ketua Harian Pengurus Nasional Karang Taruna Sabam Rajagukguk hadir untuk menegaskan posisi organisasi sebagai mitra aktif pemerintah. Ia mengingatkan bahwa tugas Karang Taruna sangat luas, mencakup pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi pemuda, hingga konservasi alam dan lingkungan hidup.

“Kita karang taruna bukan jadi beban, tugas kita membantu kinerja pemerintah. Kita sama-sama mengabdi, memberi waktu, memberi tenaga untuk mendukung semua program pemerintah.”

Pernyataan Sabam ini penting karena kerap muncul persepsi bahwa organisasi kepemudaan hanya menjadi penerima dana tanpa kontribusi substantif. Dengan menegaskan orientasi pengabdian dan kerja nyata, ia berupaya meluruskan narasi tersebut sekaligus memperkuat legitimasi sosial Karang Taruna di mata publik.

Implikasi bagi Tata Kelola Pemuda di Sumatera Utara

Desakan agar Karang Taruna beroperasi hingga tingkat desa membawa konsekuensi praktis yang signifikan. Pertama, diperlukan mekanisme pendanaan yang mampu menjangkau struktur di level paling bawah tanpa birokrasi berlebihan. Kedua, kapasitas kader di desa dan kelurahan harus ditingkatkan melalui pelatihan rutin agar mereka mampu merancang program yang relevan dengan konteks lokal — mulai dari pengelolaan sampah, pemberdayaan UMKM pemuda, hingga pelestarian kearifan lokal. Ketiga, koordinasi lintas sektor antara Karang Taruna, pemerintah desa, dan perangkat daerah perlu dipermudah agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan.

Sumatera Utara, dengan populasi lebih dari 15 juta jiwa dan keragaman budaya yang kaya, memiliki kebutuhan besar akan partisipasi pemuda yang terstruktur. Jika mandat Temu Karya 2026 ini benar-benar diimplementasikan, Karang Taruna berpotensi menjadi tulang punggung pembangunan berbasis komunitas yang menjembatani kesenjangan antara kebijakan tingkat provinsi dan realitas di lapangan. Keberhasilan atau kegagalan implementasi akan menjadi ujian nyata bagi komitmen kedua belah pihak — pemerintah dan generasi muda — dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.