Dasco bakal koordinasi ke Kemensetneg soal nasib pegawai Hotel Sultan

Dasco Berencana Koordinasi dengan Kemensetneg terkait Karyawan Hotel Sultan

Dasco bakal koordinasi ke Kemensetneg soal – Jakarta, Antara News – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan mengkoordinasikan urusan nasib para karyawan Hotel Sultan setelah lahan dan bangunan eks hotel tersebut dikeluarkan oleh pemerintah. “Saya berharap dan akan melakukan komunikasi dengan pihak Kemensetneg,” ujarnya saat diwawancara di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis. Dasco menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan para karyawan tetap diperhatikan meskipun Hotel Sultan telah diambil alih sebagai aset negara.

Eksekusi Pengosongan Lahan Hotel Sultan Dilakukan Pemerintah

Pemerintah melakukan eksekusi pengosongan lahan serta bangunan eks Hotel Sultan di Blok 15, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Kamis pagi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat fungsi GBK sebagai aset pemerintah setelah selama hampir 50 tahun dipakai oleh PT Indobuildco. Eksekusi berdasarkan putusan dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst serta Nomor 1/PDt.Eks/2026/PN.Jkt.Pst.

Sebelumnya, Hotel Sultan beroperasi selama sekitar setengah abad, menjadi salah satu tempat wisata dan layanan perhotelan yang ikonik di Jakarta. Pemindahan pengelolaan ke pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas pengelolaan GBK, namun perlu dijaga agar tidak merugikan para karyawan yang sudah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Dasco menekankan pentingnya dialog untuk mencari solusi yang adil bagi para pekerja tersebut.

Wamensesneg Pastikan Karyawan Akan Diperhatikan

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro, dalam jumpa pers setelah eksekusi, menyatakan pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan karyawan eks Hotel Sultan. “Jadi, intinya kami tidak ingin mereka setelah mengambil alih aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Kami ingin memanusiakan mereka,” katanya. Juri menambahkan bahwa Kemensetneg telah meminta Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) untuk tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada para pekerja.

Menurut Juri, para karyawan eks Hotel Sultan akan didata secara rinci dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan aktifitas di lingkungan GBK. Untuk mendukung proses ini, PPKGBK telah membuka posko serta saluran komunikasi langsung bagi para pekerja. “Jangan khawatir terkait dengan karyawan, kami buka posko dan saluran komunikasi agar mereka bisa berinteraksi langsung dengan PPK GBK,” terangnya. Langkah ini diharapkan meminimalkan dampak negatif akibat perpindahan pengelolaan lahan.

Kemitraan untuk Menjaga Kesejahteraan Karyawan

Dasco menyoroti perlu adanya kolaborasi antara DPR RI dan Kemensetneg guna memastikan kesejahteraan karyawan tetap terjaga. “Pengelolaan yang dilakukan oleh Kemensetneg nantinya kita harapkan bisa memberikan ruang bagi para pekerja yang selama ini sudah berkontribusi di sana,” tambahnya. Ia juga mengatakan bahwa karyawan Hotel Sultan akan menjadi fokus utama dalam upaya transisi yang berkesinambungan.

Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah proaktif untuk memastikan para karyawan tidak hanya diberi informasi, tetapi juga diberikan peluang kerja atau bantuan lainnya di GBK. “Kami akan ajak mereka secara langsung, data kebutuhan mereka, dan lakukan komunikasi yang efektif,” ujarnya. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial di sekitar kawasan GBK.

Proses Pendataan dan Bantuan yang Disiapkan

PPKGBK, sebagai lembaga pengelola kawasan GBK, diharapkan menjadi mitra dalam proses pendataan karyawan eks Hotel Sultan. Juri menyebutkan bahwa semua data akan dikumpulkan secara lengkap untuk memudahkan rencana pemerintah dalam memberikan dukungan. “Kami siapkan sistem komunikasi yang terbuka, agar para karyawan bisa mengajukan kebutuhan mereka,” jelasnya. Ini termasuk bantuan berupa pelatihan atau pemenuhan kebutuhan dasar selama proses peralihan berlangsung.

Kebutuhan para karyawan eks Hotel Sultan menjadi fokus utama dalam rencana pemerintah. Meski lahan mereka diambil alih, langkah-langkah seperti pembukaan posko dan saluran komunikasi dirancang untuk memberikan kepastian serta kesempatan bagi para pekerja untuk beradaptasi. Juri menekankan bahwa komunikasi dua arah akan dilakukan agar semua kebutuhan dan aspirasi mereka terdengar.

Pengelolaan GBK Akan Fokus pada Manfaat Publik

Menurut Juri, pengelolaan GBK kini lebih menekankan fungsi sebagai ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. “Dengan memperhatikan nasib para karyawan, kita bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara dan kesejahteraan individu,” katanya. Pemindahan pengelolaan lahan diharapkan tidak hanya menegaskan kembali hak negara atas GBK, tetapi juga meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Dasco menambahkan bahwa koordinasi dengan Kemensetneg bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga upaya untuk memastikan semua aspek karyawan tidak terabaikan. “Kami ingin menegaskan bahwa nasib para pekerja tetap menjadi prioritas dalam pengambilalihan lahan,” ujarnya. Ini menunjukkan komitmen DPR RI untuk memantau kebijakan pemerintah dalam hal tersebut.

Peluang Kerja Baru di GBK

Juri Ardiantoro menegaskan bahwa para karyawan eks Hotel Sultan akan diberikan peluang kerja baru di kawasan GBK. “Kami akan membangun kemitraan dengan mereka, agar bisa memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki di lingkungan baru ini,” kata dia. Ini berarti bahwa tidak hanya kebutuhan material yang diperhatikan, tetapi juga potensi pengembangan karier para pekerja tersebut.

Dengan adanya posko dan saluran komunikasi, para karyawan eks Hotel Sultan diharapkan bisa terlibat aktif dalam perencanaan pengelolaan GBK. Juri menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di kawasan tersebut. “Kami ingin mereka tetap menjadi bagian dari GBK, baik dalam bentuk pekerjaan maupun keterlibatan lainnya,” tambahnya.

Hasil Koordinasi DPR dan Kemensetneg

Koordinasi antara DPR RI dan Kemensetneg akan menjadi penentu dalam penyelesaian nasib karyawan Hotel Sultan. Dasco mengatakan bahwa rencana ini memerlukan analisis mendalam untuk mengetahui kebutuhan serta kemampuan para pekerja. “Kita perlu memahami bagaimana mereka bisa beralih ke posisi baru, atau diberi bantuan pendampingan selama proses ini berlangsung,” jelasnya.

Juri Ardiantoro menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya maksimal untuk menjaga kesejahteraan para karyawan. “Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan akibat pengambilalihan lahan,” ujarnya. Proses pendataan dan komunikasi ini dianggap penting untuk menghindari konflik maupun ketidakpuasan dari para pekerja.

Langkah-Langkah untuk Meminimalkan Dampak Negatif

Menurut Juri, ada beberapa langkah yang akan diambil untuk memastikan perpindahan pengelolaan tidak menimbulkan dampak negatif berlebihan. “Kami akan melakukan kajian untuk mengetahui apakah ada alternatif pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka,” katanya. PPKGBK juga akan terus berkoordinasi dengan Kemensetneg guna mempercepat proses penyelesaian.

Dasco berharap bahwa kebijakan ini menjadi contoh bagaimana pemerintah bisa menggabungkan efisiensi pengelolaan dengan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. “Selama ini, GBK menjadi aset yang tidak dimanfaat