KSPSI: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui jadi sejarah perjuangan

Persetujuan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dinilai Menjadi Momentum Penting bagi Buruh

Indocrowdfunding.com – KSPSI – Persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk menjadi undang-undang disambut sebagai tonggak penting dalam perjalanan perjuangan pekerja di Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut keputusan itu sebagai peristiwa bersejarah bagi kalangan buruh.

Andi menyampaikan tanggapannya saat menyambut pimpinan DPR RI yang mendatangi massa dari sejumlah serikat pekerja di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa. Kehadiran para pekerja di kawasan parlemen berlangsung seiring agenda pengambilan keputusan atas RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna DPR.

“Hari ini adalah sejarah luar biasa buat perjuangan buruh Indonesia. Tepuk tangan buat DPR RI, kawan-kawan, luar biasa,” kata Andi melalui pengeras suara.

Bagi KSPSI, disahkannya rancangan tersebut merupakan hasil yang telah lama dinantikan oleh pekerja. Aturan baru ini dipandang sebagai bagian penting dari upaya memperkuat kepastian pelindungan bagi tenaga kerja melalui pengaturan yang berdiri sendiri.

Disetujui dalam Rapat Paripurna DPR

DPR RI memberikan persetujuan terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Sidang itu digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, sekitar tiga pekan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi terkait pengesahan rancangan tersebut menjadi undang-undang. Peserta rapat kemudian menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan Maharani.

Pengesahan ini menjadi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut, antara lain, meminta pembentuk undang-undang untuk memisahkan pengaturan mengenai ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pemisahan pengaturan itu memiliki arti penting dalam pembentukan hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur pelindungan tenaga kerja, pembahasan mengenai hak dan kepentingan pekerja ditempatkan dalam satu kerangka legislasi tersendiri. Hal ini juga menjadikan pengaturan ketenagakerjaan tidak lagi semata-mata berada dalam susunan Undang-Undang Cipta Kerja.

Seruan Mengawal Hak Pekerja

Andi menilai persetujuan RUU tersebut sebagai kemenangan bagi kaum buruh. Ia juga mengaitkan langkah itu dengan upaya nyata yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pelindungan ketenagakerjaan.

“Jadi teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, kita harus nanti bersyukur,” kata Andi.

Namun, pengesahan undang-undang tidak dipandang sebagai akhir dari kerja organisasi pekerja. Andi mengajak serikat-serikat buruh untuk tetap konsisten memperjuangkan kepentingan pekerja dan mengawal pelaksanaan perlindungan yang telah diperjuangkan.

“Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia akan tetap setia di garis perjuangan yang sama untuk mengawal hak-hak buruh Indonesia,” ujarnya.

Seruan tersebut mencerminkan pandangan bahwa proses legislasi dan perjuangan di lapangan saling berkaitan. Bagi organisasi buruh, terbentuknya undang-undang merupakan langkah formal yang penting, sementara pengawalan terhadap hak pekerja tetap menjadi bagian dari agenda bersama setelah pengesahan dilakukan.

Keputusan DPR juga menandai respons lembaga pembentuk undang-undang terhadap arahan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menjadi dasar bagi penyusunan pengaturan ketenagakerjaan secara terpisah. Dengan pengesahan ini, proses tindak lanjut terhadap putusan tersebut telah memasuki tahap penting sebelum batas waktu yang ditentukan Mahkamah Konstitusi.

Arti Penting bagi Tata Kelola Ketenagakerjaan

Pelindungan ketenagakerjaan berkaitan langsung dengan hubungan antara pekerja, pemberi kerja, dan negara dalam kehidupan ekonomi. Karena itu, hadirnya aturan khusus di bidang ini menjadi perhatian besar bagi serikat buruh. Bagi pekerja, kepastian hukum merupakan unsur yang relevan dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur yang tersedia.

Perhatian yang ditunjukkan massa aksi di depan parlemen memperlihatkan besarnya arti pembahasan RUU tersebut bagi kelompok pekerja. Dukungan yang disampaikan KSPSI sesudah rapat paripurna juga mempertegas bahwa pengesahan undang-undang ini dipandang sebagai capaian kolektif dalam sejarah gerakan buruh Indonesia.

Setelah persetujuan DPR, fokus berikutnya berada pada pengawalan terhadap pelaksanaan undang-undang serta keberlanjutan perjuangan untuk hak pekerja. KSPSI melalui Andi Gani Nena Wea menyatakan komitmen untuk tetap berada di garis perjuangan bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia.

Dengan demikian, pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan bukan hanya menjadi peristiwa legislasi di parlemen, tetapi juga menjadi momentum yang disambut para pekerja sebagai bagian dari perjalanan panjang memperjuangkan pelindungan dan hak buruh di Indonesia.