Forum ulama satukan komitmen tolak politik uang di Muktamar ke-35 NU

Menolak Transaksi Politik di Ambang Muktamar ke-35 NU: Para Ulama Serukan Pemurnian Proses AHWA

Indocrowdfunding.com – Perdebatan soal integritas moral dalam pemilihan kepemimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama kembali memanas menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Di tengah ketegangan internal yang belum sepenuhnya mereda, Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) bersama jajaran pengurus syuriyah, tanfidziyah, dan para pengasuh pesantren secara terbuka menyerukan agar praktik politik uang atau risywah ditolak mentah-mentah dalam seluruh tahapan pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Halaqah di Jakarta: Panggilan Moral untuk Muktamirin

Seruan tersebut dilontarkan dalam forum Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama yang mengusung tema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA),” digelar di Jakarta pada Jumat (21/8). Kehadiran sejumlah tokoh senior organisasi menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar keluhan internal, melainkan persoalan yang menyentuh fondasi legitimasi NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.

KH Abdul Manan Ghoni, tokoh NU yang juga menjabat Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), menegaskan bahwa seluruh pengurus PWNU dan PCNU memiliki kewajiban hukum untuk melawan praktik suap dalam proses AHWA. Ia tidak memberikan ruang kompromi dalam pernyataan itu.

“Segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA, wajib tanpa terkecuali.”

Ghoni melanjutkan dengan nada yang lebih tajam, menyebut bahwa menerima suap merupakan bentuk kebobrokan moral tertinggi yang tidak boleh dinormalisasikan oleh para peserta muktamar.

“Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasikan oleh para muktamirin.”

Isilah yang Belum Tuntas: Catatan KH Samsul Ma’arif

Salah satu narasumber utama dalam halaqah tersebut, KH Samsul Ma’arif selaku Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta, menyoroti persoalan yang lebih dalam: proses ishlah atau rekonsiliasi antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Menurut Ma’arif, upaya ishlah yang sebelumnya dijalankan hanya bersifat formalistik di permukaan dan tidak pernah benar-benar menyelesaikan akar persoalan di antara kedua tokoh tersebut.

“Ishlah itu hanya formalistik di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah muktamar, namun saya menolaknya.”

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa friksi internal NU tidak berhenti pada satu episode, melainkan terus mengendap dan berpotensi memengaruhi dinamika pemilihan di muktamar. Bagi pembaca yang mengikuti perkembangan organisasi, konteks ini penting: NU memiliki tradisi musyawarah yang sangat kuat, sehingga ketegangan antara dua figur puncak organisasi selalu menjadi sorotan luas di kalangan nahdliyin.

Tantangan Geopolitik dan Transformasi Lembaga Pendidikan

KH Adnan Anwar, yang turut hadir dalam halaqah, mengangkat dimensi lain dari persoalan kepemimpinan. Ia meminta agar calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU memahami secara utuh lanskap geopolitik global serta tantangan struktural yang dihadapi organisasi. Anwar menilai bahwa kepemimpinan PBNU saat ini menghadapi dinamika yang berbeda secara fundamental dibandingkan era Kiai Said Aqil Siradj, khususnya dalam aspek pengaderan kader dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan NU.

Perbandingan historis ini relevan mengingat NU mengelola ribuan pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pergeseran kebijakan pendidikan nasional, digitalisasi, serta kompetisi global menuntut kepemimpinan yang mampu membaca arah perubahan tanpa mengorbankan identitas keilmuan tradisional.

Kriteria Kealiman dan Pelanggaran Prosedural

KH Mukti Ali Qusyairi, Penasehat LBM PWNU DKI, menekankan bahwa kriteria pemilihan calon AHWA harus menempatkan kealiman dan ketertiban pendidikan sebagai parameter utama. Ia mengingatkan bahwa Kiai Said Aqil Siradj pernah mendampingi empat Rais Aam secara berurutan tanpa menimbulkan persoalan besar seperti yang terjadi saat ini.

“Beliau (Kiai Said-red) pernah mendampingi empat Rais Aam dan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini.”

Ketua FUN, KH Mujib Qulyubi, menambahkan bahwa PBNU telah menerbitkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA yang memuat lima poin. Namun, dalam pelaksanaannya, ia menduga terdapat pelanggaran baik pada tataran prosedural maupun substansial. Bagi Mujib, tujuan utama sistem AHWA adalah menghindari politik uang, tetapi realitas di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya.

“Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya.”

Panggilan Kembali ke Niat Dasar: Khidmah, Bukan Transaksi

Mujib menyerukan agar seluruh muktamirin mengembalikan niat dasar ber-NU sebagai bentuk pengabdian atau khidmah, bukan sebagai arena transaksi. Ia juga mengingatkan para pemegang hak suara di tingkat PWNU, PCNU, dan PCINU untuk menjaga independensi serta kehormatan organisasi dalam menghadapi Muktamar ke-35.

Di balik retorika moral ini terdapat implikasi praktis yang signifikan. Muktamar ke-35 NU akan menentukan arah kebijakan organisasi yang memiliki jutaan anggota dan ribuan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Jika proses pemilihan AHWA tercoreng oleh praktik transaksi, legitimasi keputusan muktamar akan dipertanyakan, dan kepercayaan publik terhadap NU sebagai rujukan keagamaan bisa tergerus. Para ulama yang hadir dalam halaqah di Jakarta tampaknya menyadari bahwa waktu untuk bertindak belum habis, tetapi jendela itu semakin menyempit seiring mendekatnya tanggal pelaksanaan muktamar di Jombang.