Legislator minta Polri usut kematian warga saat ricuh di Pejompongan

Kematian Pedagang Cermin di Pejompongan Picut Desakan DPR ke Polri untuk Ungkap Akar Kekerasan

Indocrowdfunding.com – Seorang pria berusia 59 tahun yang sehari-hari berjualan cermin di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, ditemukan tak bernyawa pada Kamis (27/8) malam ketika kerumunan massa memicu kericuhan di lingkungan sekitar Gedung DPR/MPR. Insiden ini terjadi beberapa jam setelah gelombang penyampaian aspirasi berlangsung di kawasan Senayan, dan kini menjadi sorotan tajam di parlemen. Anggota Komisi III DPR bernama Abdullah, yang akrab disapa Abduh, secara terbuka mendesak kepolisian agar tidak berhenti pada pelaku lapangan semata, melainkan menelusuri siapa yang menggerakkan, siapa yang memberi perintah, dan apa tujuan di balik aksi kekerasan tersebut.

Kronologi dari Sisi Keluarga

Sudarsi (56), istri almarhum BS, menuturkan bahwa suaminya memutuskan menutup lapak dagang lebih awal pada Kamis sore karena melihat kerumunan orang mulai berdatangan di sekitar rumah mereka. Setelah situasi tampak mereda, BS keluar rumah untuk memastikan kondisi lingkungan. Namun, ia tidak pernah kembali hingga larut malam. Sudarsi berupaya mencari suaminya tanpa hasil.

Keluarga baru memperoleh petunjuk keberadaan BS pada Jumat (28/8) dini hari, ketika sebuah video beredar dan mereka dapat mengenali sosok suaminya di dalamnya. Sudarsi mengungkapkan bahwa tidak ada anggota keluarga yang menyaksikan langsung bagaimana korban dipukul atau dibawa pergi.

“Kita tahunya dari video. Kita enggak ada yang lihat jelas posisi dia, posisi dia dipukulin, posisi dia dibawa, kita enggak tahu,” ungkap Sudarsi.

Setelah video itu, keluarga mendapat kabar bahwa BS telah dibawa ke Rumah Sakit Polri. Sudarsi menduga suaminya telah meninggal di lokasi kejadian sebelum sempat mendapat penanganan medis. Jenazah BS dimakamkan pada Jumat (28/8) di kawasan Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat.

Tuntutan Penyelidikan Menyeluruh

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Senin, Abduh menegaskan bahwa tugas kepolisian tidak boleh berhenti pada identifikasi pelaku fisik di lapangan. Ia meminta agar aparat membongkar seluruh rantai komando di balik aksi kekerasan tersebut.

“Informasi itu yang harus dibongkar oleh polisi. Siapa mereka, dari mana mereka datang, siapa yang menggerakkan, apa tujuannya, dan apakah ada yang memberikan perintah? Jangan berhenti hanya pada orang yang melakukan kekerasan di lapangan,” kata dia.

Abduh menekankan bahwa proses penyidikan harus dijalankan secara menyeluruh dan transparan. Menurutnya, ketertutupan justru akan memunculkan spekulasi di tengah masyarakat dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ia mengingatkan bahwa menjaga keamanan selama aksi demonstrasi merupakan kewenangan Polri, sehingga pengungkapan kasus secara terbuka menjadi tanggung jawab institusional, bukan sekadar pilihan.

Peluang Penerapan Pasal Berat

Soal aspek hukum, Abduh menyatakan bahwa penyidik memiliki ruang untuk menerapkan pasal yang lebih berat apabila bukti-bukti mengarah ke sana. Ia secara spesifik menyebut kemungkinan penerapan pasal pembunuhan berencana, dengan catatan bahwa unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa harus dapat dibuktikan secara meyakinkan.

“Semua yang terlibat dalam pengeroyokan ini berpotensi dijerat pasal pembunuhan berencana, tetapi tentu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang terdapat unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban,” kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal dari proses hukum. Setiap orang yang terbukti terlibat, tanpa memandang latar belakang sosial maupun afiliasi organisasinya, harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Tangkap semua massa tak dikenal yang terlibat dan proses sesuai hukum. Kalau memang terbukti ada keterlibatan organisasi, tentu harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Abduh.

Konteks dan Implikasi

Kawasan Pejompongan berbatasan langsung dengan kompleks Gedung DPR/MPR di Senayan, sehingga warga di lingkungan tersebut kerap terpapar langsung oleh dinamika aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan parlemen. Proksimitas ini membuat warga sipil, termasuk pedagang kecil seperti BS, berada dalam radius risiko ketika kerumunan massa berubah menjadi kericuhan. Insiden Kamis malam menambah daftar panjang kekhawatiran masyarakat tentang perlindungan warga sipil di sekitar titik-titik konsentrasi massa.

Abduh menutup pernyataannya dengan peringatan bahwa negara tidak boleh dipersepsikan lemah dalam menjaga ketertiban. Ia menilai bahwa apabila kekerasan jalanan dibiarkan tanpa konsekuensi hukum yang tegas, maka fungsi pokok negara dalam menjamin keamanan justru digantikan oleh aktor-aktor yang bertindak dengan cara preman.

“Jangan sampai negara dan pemerintah dinilai tidak mampu menjaga ketertiban dan keamanan hingga tugas pokok dan fungsinya seolah-olah digantikan oleh orang-orang yang melakukan kekerasan dengan cara preman,” imbuh dia.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polri belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai status penyidikan kasus kematian BS. Keluarga korban menunggu kejelasan hukum sekaligus kepastian bahwa proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.