Main Agenda: Satu NIK untuk semua data, Kalsel perkuat sistem sosial

Satu NIK untuk semua data, Kalsel perkuat sistem sosial

Main Agenda – Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah fokus pada upaya integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai langkah strategis dalam memperkuat manajemen sistem sosial. Tujuan dari inisiatif ini adalah memastikan bahwa program-program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam pernyataannya, Muhammad Hidayatullah, Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Selatan, menjelaskan bahwa pendaftaran akun Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah selesai, dan kini memasuki tahap pengisian data. “Kami berharap DTSEN dapat menjadi jembatan penghubung kebutuhan data lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, berbasis NIK penduduk. Dengan demikian, data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Integrasi data sebagai solusi penyelarasan informasi

Hidayatullah menegaskan bahwa integrasi data berbasis NIK diharapkan menyerupai sistem yang sudah terbukti efisien di sektor perpajakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan data secara lebih terukur dan terpadu. “Aktivasi akun DTSEN menjadi langkah awal dalam memperbaiki tata kelola data di daerah, sekaligus menjawab tantangan terkait ketidakselarasan informasi antar-instansi,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini masih banyak data sektoral yang belum terhubung secara optimal antar-satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan adanya Portal Data Kalimantan Selatan, diharapkan kebutuhan data tersebut dapat terpenuhi secara lebih mudah dan terintegrasi.

Dalam penjelasannya, Hidayatullah menyebut bahwa penggabungan data berbasis NIK menjadi kunci untuk meminimalkan duplikasi informasi dan meningkatkan akurasi. “Perkembangan saat ini memang masih banyak data di beberapa SKPD yang belum saling terkoneksi. Harapannya, portal data ini dapat menjadi penghubung antar-instansi,” ujarnya. Integrasi ini juga dianggap sebagai upaya untuk memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih lengkap dan terstruktur. Dengan NIK sebagai identifikasi unik, data yang terkumpul dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kendala utama dalam penerapan sistem

Selain tantangan integrasi data, kurangnya pemahaman teknis pelaksana dari berbagai SKPD juga menjadi hambatan dalam penerapan DTSEN. Hidayatullah mengatakan bahwa sosialisasi dan rapat koordinasi diperlukan untuk memastikan semua pihak memiliki kesamaan persepsi terhadap sistem ini. “Alhamdulillah, kita sudah melakukan pendaftaran untuk akun DTSEN yang terdiri dari Bappeda dan Diskominfo. Akunnya sudah kita aktivasi, dan insyaallah akan kita tindak lanjuti dari pertemuan ini untuk mengisi data-data yang diperlukan,” katanya. Ia menekankan bahwa komunikasi antar-instansi menjadi prioritas untuk mencegah kesalahan dalam pengolahan data.

Menurut Hidayatullah, penggunaan DTSEN tidak hanya berdampak pada efisiensi administrasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan publik. “Dengan sistem ini, data yang dihimpun dari berbagai sektor dapat digunakan untuk memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” imbuhnya. Integrasi data berbasis NIK diharapkan mampu menjadi fondasi untuk kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di daerah yang memiliki berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Ia juga menyebut bahwa keberhasilan program kesejahteraan bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola data secara terpadu.

Langkah awal menuju transformasi digital

Sebagai bagian dari transformasi digital, DTSEN di Kalimantan Selatan menjadi contoh nyata tentang upaya penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hidayatullah menjelaskan bahwa penggabungan data lintas sektor tidak hanya mempermudah proses pelayanan, tetapi juga mencegah kesenjangan informasi yang sering terjadi. “Dengan sistem ini, kita bisa memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai kondisi masyarakat, termasuk kebutuhan mereka di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian,” katanya. Ia menambahkan bahwa integrasi data akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengevaluasi keberhasilan program sosial secara real-time.

Hidayatullah menyebut bahwa penyelesaian akun DTSEN adalah langkah penting dalam mewujudkan data yang terpadu. “Dari awal, kita sudah mengatur proses pendaftaran secara rapi, dan sekarang fokusnya adalah pada pengisian data. Ini adalah babak baru dalam peningkatan sistem manajemen informasi,” ujarnya. Ia juga meminta kerja sama dari semua SKPD dalam memastikan data yang diinput akurat dan sesuai dengan kebutuhan. “Kita perlu kolaborasi yang baik agar DTSEN bisa berjalan maksimal,” kata Hidayatullah. Ia menargetkan bahwa sistem ini akan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Selain itu, Hidayatullah mengatakan bahwa integrasi data juga menjadi solusi untuk mengatasi masalah data yang tidak terkait secara langsung. “Jika setiap instansi memiliki data sendiri-sendiri, maka tidak akan mungkin tercapai keterpaduan program,” ujarnya. Ia mencontohkan bahwa data kesehatan dan pendidikan yang terintegrasi dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil lebih mungkin tepat sasaran.

Masa depan sistem data berbasis NIK

Menurut Hidayatullah, proses integrasi data berbasis NIK merupakan langkah yang diperlukan dalam menghadapi tantangan pembangunan di Kalimantan Selatan. “Sistem ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai layanan yang memadai, termasuk layanan digital,” katanya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan DTSEN akan bergantung pada komitmen semua pihak untuk mengisi data secara terus-menerus. “Setiap SKPD harus aktif dalam memasukkan informasi ke dalam sistem, sehingga kita bisa memantau perkembangan secara real-time,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Hidayatullah juga menyebutkan bahwa DTSEN tidak hanya berdampak pada sektor sosial, tetapi juga pada ekonomi. “Dengan data yang terpadu, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih akurat dan memberikan bantuan yang lebih tepat,” katanya. Ia menambahkan bahwa penggunaan NIK sebagai identifikasi utama diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data, terutama yang sering terjadi karena kebingungan antar-instansi. “Kita perlu meningkatkan kesadaran bahwa data ini adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang harus dihargai,” ujarnya.

Pemerintah Kalimantan Selatan juga berharap bahwa integrasi data ini akan mempercepat proses pemberdayaan masyarakat. Dengan mengakses data yang lebih lengkap, pemerintah dapat memetakan kebutuhan setiap kelompok dengan lebih efektif. Hidayatullah menjelaskan bahwa sistem DTSEN akan menjadi alat untuk memperkuat implementasi kebijakan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat. “Kita perlu menyelaraskan data dari berbagai sektor agar kebijakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan rencana, tetapi juga sesuai dengan kondisi nyata,” katanya. Ia menegaskan bahwa integrasi data adalah bagian dari perbaikan sistem tata kelola informasi yang saat ini masih banyak kekurangan.