New Policy: BNPP raih peningkatan signifikan pada capaian Reformasi Birokrasi 2025

BNPP Capai Peningkatan Signifikan dalam Reformasi Birokrasi 2025

New Policy – Jakarta, Minggu — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Indonesia mencatatkan kemajuan signifikan dalam evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) 2025. Pada penilaian terbaru, lembaga ini meraih indeks sebesar 81,48 dengan kategori A- (Memuaskan dengan Catatan), meningkat dari nilai 73,88 pada tahun 2024 yang diberi label BB. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen BNPP dalam memperbaiki tata kelola organisasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

Aksi Bersama Mendorong Perubahan

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP, Belly Isnaeni, dalam pernyataan resmi menyampaikan apresiasi terhadap upaya seluruh pegawai dalam mendorong reformasi birokrasi. “Hasil ini tidak terlepas dari kolaborasi dan komitmen semua pihak dalam membangun sistem birokrasi yang lebih profesional, transparan, serta berfokus pada pelayanan masyarakat,” ujarnya. Predikat A- menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan BNPP telah memberikan dampak nyata, terutama dalam memperkuat akuntabilitas dan efektivitas kerja.

“Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja bersama seluruh pegawai BNPP dalam membangun birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Predikat A- menjadi bukti bahwa upaya pembenahan tata kelola organisasi yang selama ini dilakukan telah menunjukkan hasil yang positif,” kata Belly dalam keterangan di Jakarta.

Menurut Belly, peningkatan kinerja RB BNPP berkat beberapa capaian strategis yang diukur melalui indikator khusus. Di antaranya, BNPP berhasil mendapatkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan skor sempurna 100 persen, serta mencatatkan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 91,69. Selain itu, indikator Reformasi Hukum mencapai angka 99,50, sementara Indeks Perencanaan Pembangunan mencapai 98,36. Kombinasi angka-angka tersebut mencerminkan peningkatan kualitas manajemen dan layanan di lingkungan BNPP.

Program yang Memberikan Dampak Nyata

BNPP juga mengungkapkan progres dalam aspek Zona Integritas, dengan kedua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan Motamasin mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Predikat tersebut menunjukkan komitmen BNPP untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas, terutama di wilayah perbatasan yang rentan terhadap praktik korupsi. Selain itu, lembaga ini terus mengembangkan program Reformasi Birokrasi Tematik, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kehidupan warga perbatasan, BNPP aktif dalam berbagai inisiatif seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan hilirisasi, dan penguatan ketahanan pangan. “Kinerja birokrasi tidak hanya dinilai dari efisiensi internal, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, kami terus mengarahkan program ke arah pengembangan layanan yang bermanfaat secara langsung bagi warga,” jelas Belly.

“Reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai perbaikan proses internal organisasi semata, tetapi juga tentang bagaimana birokrasi mampu menghadirkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program yang dijalankan BNPP terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara,” ujar Belly Isnaeni.

Peningkatan Layanan Publik di Kawasan Perbatasan

Sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi Tematik, BNPP berkontribusi dalam peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan di daerah perbatasan. Lembaga ini juga memastikan pengelolaan perbatasan yang lebih terstruktur, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. “Dengan pendekatan yang lebih holistik, BNPP bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kehidupan warga perbatasan,” tambah Belly.

Peningkatan tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja, tetapi juga pada kepuasan masyarakat. Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa kepuasan terhadap layanan publik meningkat secara signifikan, mencapai 91,69. Angka ini mencerminkan tanggung jawab BNPP dalam memastikan kebutuhan warga perbatasan terpenuhi, seperti akses ke layanan kesehatan yang lebih merata dan peningkatan kualitas pendidikan.

Kerja yang Belum Selesai

Walaupun capaian RB 2025 mencerminkan kemajuan, evaluasi juga menyoroti aspek yang masih perlu diperbaiki. Belly Isnaeni menyebutkan bahwa beberapa rekomendasi harus direspons lebih lanjut, seperti penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!. “BNPP juga harus meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta kualitas statistik sektoral agar hasil reformasi lebih optimal,” lanjutnya.

“Meski berhasil mencatatkan peningkatan yang signifikan, hasil evaluasi juga memberikan sejumlah catatan perbaikan yang perlu menjadi perhatian BNPP ke depan. Di antaranya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas statistik sektoral,” tutur Belly Isnaeni.

Belly menegaskan bahwa BNPP siap mewujudkan perbaikan berkelanjutan dengan mengimplementasikan seluruh rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Komitmen untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi akan terus dipertahankan, agar lebih efektif, akuntabel, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan,” katanya.

Dengan peningkatan signifikan ini, BNPP berharap dapat menjadi contoh bagi lembaga pemerintah lain dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kami berkomitmen untuk menjadikan perbatasan sebagai pusat pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya sebagai zona administratif,” imbuh Belly. Target ini menjadi arah pengembangan strategis BNPP ke depan, di tengah tantangan yang tetap ada di sektor perbatasan.

Evaluasi RB 2025 juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber day