Sebanyak 340 imigran Rohingya masih ditampung di Aceh

Sebanyak 340 Imigran Rohingya Masih Ditampung di Aceh

Sebanyak 340 imigran Rohingya masih ditampung – Banda Aceh, Aceh – Dinas Imigrasi Aceh melaporkan bahwa hingga saat ini, terdapat 340 imigran etnis Rohingya yang masih berada dalam kondisi terlindungi di beberapa daerah di provinsi tersebut. Jumlah ini mencakup individu yang terdampar di berbagai titik pengungsi sepanjang periode tahun 2023 hingga 2025. Dalam sebuah pernyataan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, menyebutkan bahwa para pengungsi ini sedang diberi tempat istirahat sementara di lokasi yang telah ditentukan.

Dikutip dari laporan terkini, Tato Juliadin Hidayawan menjelaskan bahwa terdapat tiga lokasi utama tempat pengungsian untuk para imigran Rohingya, yaitu Mina Raya di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie; Aceh Utara; dan Seuneubok Rawang di Kabupaten Aceh Timur. Dari total 340 pengungsi, sebanyak 185 orang tercatat di Seuneubok Rawang, 82 orang berada di Mina Raya, serta 73 orang ditempatkan di Aceh Utara. Angka ini menunjukkan distribusi yang tidak merata di berbagai wilayah Aceh.

“Status mereka adalah pengungsi dari luar negeri. Karena tidak memiliki kependudukan resmi, mereka berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan,” ujar Tato Juliadin Hidayawan.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa para imigran Rohingya di Aceh memiliki status khusus sebagai pengungsi yang tidak dikenal secara resmi oleh negara asal mereka, yaitu Myanmar. Pemulangan mereka ke negara asal dinilai tidak mungkin dilakukan secara langsung, mengingat pengakuan kewarganegaraan masih menjadi isu utama. Tato juga menyebutkan bahwa organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM turut terlibat dalam memberikan bantuan logistik kebutuhan dasar bagi para pengungsi tersebut.

Menurut Tato Juliadin Hidayawan, pihak Imigrasi Aceh terus melakukan pendataan dan pengawasan terhadap para pengungsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka tercatat secara lengkap dan terkini. Dalam proses penanganan, ia menegaskan bahwa keamanan wilayah diurus oleh TNI dan Polri, sementara kebutuhan logistik ditangani berdasarkan Perpres 125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri. Peraturan tersebut memberikan kerangka kerja bagi pemerintah pusat, melalui daerah dan lembaga internasional, untuk menyediakan bantuan yang diperlukan.

“Pemerintah pusat, melalui pemerintah daerah dan organisasi internasional seperti UNHCR serta IOM, membantu memenuhi kebutuhan logistik pengungsi Rohingya,” tambah Tato Juliadin Hidayawan.

Dalam konteks tersebut, negara-negara lain yang bersedia menerima para pengungsi akan menjadi pilihan utama. Tato menjelaskan bahwa proses pemindahan ke negara ketiga diusahakan oleh UNHCR, dengan dukungan dari berbagai pihak. Meski demikian, ia mengakui bahwa keberadaan para pengungsi masih menjadi tantangan yang harus diatasi secara bersama-sama. “Kami terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan langkah-langkah penanganan yang efektif,” ujarnya.

Proses pendaratan imigran Rohingya di Aceh berlangsung secara berulang sepanjang periode 2023 hingga 2025. Titik pendaratan utama mencakup Kabupaten Pidie, Aceh Besar, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Kota Sabang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Aceh tetap menjadi pintu masuk yang strategis bagi para pengungsi yang terdampar akibat konflik di Myanmar. Tato menegaskan bahwa Dinas Imigrasi Aceh secara aktif memantau kondisi dan mengambil langkah-langkah pencegahan serta penanganan.

“Pendataan dan pengawasan terhadap para imigran tetap menjadi prioritas, terutama dalam upaya memastikan keberadaan mereka tetap terpantau dan tidak terlupakan,” tutur Tato Juliadin Hidayawan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Imigrasi Aceh juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga lokal untuk menyediakan fasilitas yang memadai. Penyediaan makanan, air, perlindungan, dan layanan kesehatan menjadi fokus utama, mengingat para pengungsi menghadapi kondisi yang tidak pasti sejak tiba di Aceh. Tato mengungkapkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan guna memastikan mereka dapat bertahan hingga ada solusi permanen.

Pengungsi Rohingya yang berada di Aceh juga diberikan pelatihan dasar dan pendidikan kependudukan. Ini bertujuan untuk membantu mereka memahami prosedur administratif serta membangun hubungan dengan masyarakat sekitar. “Langkah ini tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara psikologis dan sosial,” papar Tato.

Pendirian titik pengungsian di Aceh dianggap sebagai bentuk respons terhadap krisis pengungsi yang terus berlanjut. Meski situasi di Aceh relatif stabil, para pengungsi tetap membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak. Tato Juliadin Hidayawan menekankan bahwa penanganan ini adalah bagian dari upaya bersama dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi yang tidak memiliki tempat berlindung.

Sementara itu, pemerintah setempat juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas penampungan. Dengan adanya program penanganan yang terstruktur, diharapkan kebutuhan para pengungsi dapat terpenuhi secara bertahap. “Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan penampungan dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” ujar Tato.

Pembicaraan tentang masa depan para pengungsi Rohingya di Aceh terus berlangsung. Tato Juliadin Hidayawan menyatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari kemungkinan penempatan ke negara ketiga yang lebih mampu memberikan perlindungan jangka panjang. “Proses ini memerlukan waktu, tetapi kami yakin bahwa solusi akan tercapai seiring dukungan dari berbagai lembaga internasional dan pemerintah daerah,” pungkasnya.