Special Plan: BEM Bersatu tolak gerakan mahasiswa ditunggangi kepentingan politik
BEM Bersatu Tolak Gerakan Mahasiswa Ditunggangi Kepentingan Politik
Special Plan – Jakarta, Selasa – Aliansi mahasiswa yang dikenal sebagai BEM Bersatu menyatakan penolakan terhadap peran gerakan mahasiswa yang digunakan untuk kepentingan politik praktis. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Rahmat Djimbula, seorang juru bicara dari organisasi tersebut, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta. “Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis,” ujar Rahmat. Menurutnya, gerakan mahasiswa harus tetap menjadi wadah suara rakyat, bukan alat untuk menunjang ambisi elite dalam permainan kekuasaan politik.
Mengkritik Aksi Mahasiswa yang Kehilangan Arah
Pernyataan Rahmat muncul sebagai respons terhadap berbagai aksi mahasiswa yang belakangan ini dirasa mulai kehilangan fokus. Ia menyoroti minimnya kajian mendalam, lemahnya argumentasi, serta ketidakjelasan substansi tuntutan dalam kegiatan tersebut. “Kondisi ini membuat muncul pertanyaan, apakah gerakan mahasiswa masih berpihak kepada rakyat atau telah tercemar oleh agenda politik tertentu,” jelasnya. Kritik ini mengindikasikan bahwa BEM Bersatu memandang adanya pergeseran dari tujuan sosial menuju tujuan politik dalam beberapa aksi yang dilakukan.
“Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan.” – Rahmat Djimbula
Dalam konteks ini, BEM Bersatu juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap prioritas isu yang dipilih dalam gerakan. Menurut aliansi, kebutuhan mendasar masyarakat seperti akses pangan dan kesejahteraan terabaikan, sementara perhatian justru tertuju pada isu yang tidak mendesak. “Program Makan Bergizi Gratis, yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan gizi masyarakat, justru menjadi target penolakan, meski tata kelola tetap perlu diperbaiki,” tambah Rahmat. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara upaya memperbaiki sistem dengan fokus pada isu yang dianggap lebih relevan.
Indikasi Keterlibatan Politisi dalam Gerakan Mahasiswa
BEM Bersatu juga memperlihatkan bukti-bukti bahwa aktor politik praktis terlibat dalam pengambilan alih gerakan mahasiswa. Salah satu contohnya adalah kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, yang diduga berperan dalam beberapa aksi. “Penolakan terhadap program MBG semakin kuat karena terdapat indikasi keterlibatan politisi dalam mengarahkan arah gerakan,” ungkap Rahmat. Ia menambahkan bahwa mobil Fortuner yang digunakan oleh salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Nama Setyo Sularso sendiri terhubung dengan keluarga dari Jenderal TNI Andhika Perkasa, tokoh yang aktif dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
“Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andhika Perkasa.” – Rahmat Djimbula
Keterlibatan politisi ini semakin kuat dengan hadirnya Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan diadakan di Bandung pada 18 Juni 2026. Dalam forum tersebut, ia berdiskusi bersama tokoh-tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. “Keberadaan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso dalam acara yang sama memperkuat dugaan bahwa terdapat jejaring politik yang mengendalikan gerakan ini,” terang Rahmat. Ia menilai hal ini menunjukkan bahwa agenda mahasiswa tidak sepenuhnya independen dari kepentingan pihak luar.
Panggilan untuk Sterilisasi Gerakan dari Intervensi Politik
Rahmat Djimbula juga mendesak penghapusan segala bentuk intervensi politik praktis dari gerakan mahasiswa. “Kami menyerukan sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan intervensi lain yang bersifat politik,” ucapnya. Selain itu, BEM Bersatu mendukung kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan syarat adanya perbaikan tata kelola. “Program ini harus tetap berjalan, tetapi perlu dikelola secara transparan dan akuntabel agar tidak disalahgunakan,” tambah Rahmat.
“Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI).” – Rahmat Djimbula
BEM Bersatu juga mengajak mahasiswa Indonesia untuk terus mengawal proses hukum terkait pengusutan kasus korupsi. “Kami menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai agenda utama, yang justru sering kali ditinggalkan oleh gerakan yang terpengaruh oleh kepentingan politik,” kata Rahmat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan gerakan mahasiswa tergantung pada kemampuan mereka untuk tetap kritis dan objektif dalam mengevaluasi tuntutan-tuntutan yang diusung.
Dalam mengakhiri pernyataannya, Rahmat meminta kepada seluruh pihak untuk memastikan bahwa gerakan mahasiswa tetap independen dan berpihak pada kepentingan rakyat. “BEM Bersatu akan terus berupaya menjaga kemurnian gerakan mahasiswa agar tidak terkontaminasi oleh intervensi dari kalangan elite politik,” tukasnya. Dengan pendekatan ini, aliansi berharap mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap peran mahasiswa dalam memperjuangkan isu-isu nasional.
Penolakan BEM Bersatu terhadap penggunaan gerakan mahasiswa untuk kepentingan politik praktis menjadi isu yang relevan dalam konteks reformasi. Gerakan mahasiswa selama ini dianggap sebagai salah satu kekuatan yang mampu memberikan suara langsung kepada pemerintah. Namun, jika kekuasaan tersebut dijalankan dengan tujuan politik, maka kredibilitas gerakan akan terkikis. Pernyataan dari BEM Bersatu ini juga mengingatkan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi pihak yang independen, tidak hanya menjadi alat untuk menyuarakan kepentingan tertentu.
Dengan berbagai bukti yang disampaikan, BEM Bersatu berharap masyarakat dan pihak terkait dapat memperhatikan peran politik dalam gerakan mahasiswa. “Kami ingin menunjukkan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa harus memiliki dasar yang kuat dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal,” tutup Rahmat. Harapan ini menjadi langkah awal dalam upaya memperkuat kemandirian gerakan mahasiswa di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.
