TNI siap ikuti regulasi sertifikasi HAM sebagai syarat naik jabatan

TNI Nyatakan Siap Terapkan Sertifikasi HAM untuk Kenaikan Jabatan

Indocrowdfunding.com – Markas Besar TNI menyatakan kesiapan untuk menjalankan aturan sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) apabila ketentuan tersebut nantinya ditetapkan sebagai prasyarat promosi jabatan bagi prajurit. Sikap itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas saat menghadiri TNI Fair 2026 di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu.

“Kalau emang itu ditentukan, ya kami siap. Nggak ada masalah.”

Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya Kementerian HAM menyiapkan kebijakan yang menempatkan Sertifikat HAM sebagai bagian dari persyaratan pengembangan karier aparatur negara, termasuk perwira TNI dan Polri. Rancangan kebijakan itu masih dibahas sehingga belum berlaku sebagai aturan final.

Pembekalan HAM Disebut Sudah Menjadi Bagian Pendidikan Prajurit

Muhammad Nas menjelaskan bahwa materi HAM telah diberikan kepada prajurit sepanjang proses pendidikan di lingkungan TNI. Pembahasan mengenai HAM juga berjalan beriringan dengan pemahaman hukum humaniter, yang berkaitan dengan perlindungan manusia dalam situasi konflik dan pelaksanaan tugas keamanan.

“Di kami namanya pembekalan HAM itu sudah ada. Malah HAM dan humaniter kita satu paket itu semuanya.”

Ia menilai bekal tersebut tercermin dalam penugasan banyak prajurit dan perwira yang menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat dengan tetap memegang ketentuan HAM. Karena itu, TNI menyatakan tidak melihat hambatan untuk menyesuaikan diri apabila pemerintah kemudian mengesahkan sistem sertifikasi sebagai syarat jabatan.

Dalam konteks karier militer, persyaratan tambahan seperti sertifikasi dapat menjadi instrumen untuk memastikan pejabat pada berbagai tingkat kepemimpinan memiliki pemahaman yang terukur atas prinsip perlindungan warga negara. Namun, mekanisme rinci, lembaga penerbit sertifikat, materi pembelajaran, serta tahapan penerapannya masih menunggu dasar regulasi yang resmi.

Rencana Sertifikat HAM untuk ASN, TNI, dan Polri

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai sebelumnya menyampaikan rencana perubahan regulasi agar Sertifikat HAM menjadi persyaratan wajib bagi aparatur sipil negara yang hendak memperoleh jabatan lebih tinggi. Gagasan tersebut juga diarahkan kepada jajaran kepemimpinan di TNI dan Polri.

Pada Senin, 24 Agustus, Pigai menyebut kebijakan itu disiapkan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang melibatkan aparatur negara. Sertifikasi dipandang dapat memperkuat pemahaman pejabat pemerintahan dan aparat keamanan sebelum mereka menerima tanggung jawab yang lebih besar.

“Pegawai eselon 2, kepala biro maupun eselon 1 harus punya Sertifikat HAM, itu jadi syarat wajib.”

Untuk lingkungan ASN, Pigai mengusulkan adanya ketentuan khusus dalam Undang-Undang ASN. Dalam skema yang ia sampaikan, pegawai negeri pada jabatan eselon II yang akan diangkat ke eselon I perlu melampirkan Sertifikat HAM sebagai salah satu syarat.

“Nanti saya minta Undang-Undang ASN diubah, harus ada pasal khusus, kalau pegawai negeri eselon 2 untuk diangkat sebagai eselon 1, salah satunya adalah melampirkan persyaratan Sertifikat HAM.”

Jenjang Kepemimpinan Menjadi Sasaran Penerapan

Kementerian HAM juga menyiapkan dorongan regulasi yang menyentuh sistem mutasi, promosi, dan demosi di kepolisian maupun TNI. Pengaturannya direncanakan melalui Peraturan Kapolri dan Peraturan Panglima TNI, sehingga penerapan sertifikat dapat terhubung dengan pola pembinaan karier yang berlaku di masing-masing institusi.

Pigai memberikan gambaran bahwa sertifikasi dapat diterapkan secara bertahap pada sejumlah jenjang kepemimpinan. Posisi seperti danramil atau kapolsek dapat memperoleh sertifikat, lalu sertifikasi kembali menjadi bagian dari proses ketika yang bersangkutan hendak melanjutkan karier ke jabatan lebih tinggi.

“Misalnya, danramil atau kapolsek, kita kasih sertifikat. Setelah itu kalau Kapolsek tersebut mau naik jadi kapolres, atau dandim, kami kasih sertifikat.”

Dalam penjelasannya, pola itu dapat berlanjut dari dandim menuju pangdam, serta pada jenjang yang lebih tinggi hingga Panglima TNI atau Kapolri. Rancangan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi dimaksudkan bukan sekadar sebagai pelatihan satu kali, melainkan bagian dari penguatan standar kepemimpinan di setiap tahap karier.

Keberlakuan kewajiban tersebut membutuhkan dasar hukum yang kokoh agar dapat masuk ke sistem kepegawaian dan promosi jabatan secara resmi. Pigai menyebut landasan kewenangan itu tengah dipersiapkan melalui Undang-Undang HAM yang sedang berproses di DPR RI. Selain itu, rancangan peraturan presiden yang menjadi salah satu fondasi kebijakan berada di Sekretariat Negara.

Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM

Sertifikasi HAM dirancang sebagai langkah preventif. Harapannya, pejabat dan aparat yang mengambil keputusan di lapangan memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai hak warga, batas kewenangan, serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan.

Bagi publik, pembahasan ini penting karena menyangkut kualitas tata kelola institusi negara dan standar yang digunakan dalam memilih pemimpin di lingkungan birokrasi serta aparat keamanan. Jika regulasinya telah selesai, pelaksanaannya akan memerlukan aturan yang jelas, proses pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan, dan penerapan yang konsisten di seluruh jenjang.

“Kalau semua peraturan-peraturan ini dikeluarkan, maka saya yakin saya akan bikin prestasi yang lebih baik, yaitu kita akan meminimalisir kejahatan atau pelanggaran HAM di seluruh Republik Indonesia.”