Topics Covered: Pengamat sayangkan pembubaran diskusi, kampus harus jadi ruang dialog

Pengamat Kritik Pembubaran Diskusi di Kampus, Apa yang Terjadi di UGM Jadi Tanda Kekurangan Demokrasi

Topics Covered – Jakarta – Sejumlah pengamat politik, termasuk Ayip Tayana, menyampaikan kekecewaannya terhadap penghentian diskusi yang diadakan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurutnya, kampus seharusnya menjadi tempat untuk menjalankan dialog demokratis, di mana berbagai ide dan perspektif bisa saling diuji dan diperkenalkan. Ayip, yang juga Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, menekankan bahwa ruang seperti itu sangat penting untuk memperkuat keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Diskusi yang Dihentikan Mahasiswa

Diskusi tersebut dihadiri oleh tiga tokoh publik, termasuk Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Mereka datang ke Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6) malam, dengan harapan bisa menjelaskan kebijakan mereka langsung di depan mahasiswa. Namun, acara tersebut dibubarkan oleh peserta diskusi yang marah, membuat suasana menjadi tidak kondusif.

“Kampus seharusnya menjadi ruang dialog, di mana gagasan diuji dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara dan menjelaskan pandangannya,” kata Ayip dalam keterangan di Jakarta, Rabu (18/6).

Ayip menilai bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi sistem demokrasi. Forum yang seharusnya menjadi media untuk menyatukan pandangan antara pejabat publik dan generasi muda justru berubah menjadi ruang pertarungan emosi. Mahasiswa, yang berhak menyampaikan kritik, memang bisa merasa marah, tetapi perwakilan pemerintah juga wajib menjawab dan menjelaskan sikap mereka dengan jujur.

Paradoks dalam Penghakiman

Ayip menyoroti paradoks yang terjadi dalam peristiwa ini. Selama ini, pejabat sering dikritik karena dianggap terlalu jauh dari masyarakat dan enggan berinteraksi langsung di kampus. Namun, ketika mereka memilih hadir di tempat yang dianggap kritis, seketika itu pula mereka menjadi subjek dari penilaian yang tajam. “Di sinilah letak paradoksnya, selama ini pejabat sering dikritik karena dianggap jauh dari masyarakat, tidak mau datang ke kampus, mereka hanya mau bicara di forum yang aman,” ujarnya.

“Tetapi saat ada pejabat yang datang langsung ke kampus ‘tanpa tedeng aling-aling’, duduk berhadapan dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan terbuka terhadap kritik, forum justru berubah menjadi ruang penghakiman,” tambah Ayip.

Dalam konteks ini, Ayip menilai bahwa tiga pejabat yang hadir di UGM telah menunjukkan langkah penting. Mereka tidak hanya mau bertemu dengan mahasiswa, tetapi juga bersedia mendengarkan berbagai pertanyaan, serta mengakui bahwa mereka bisa dievaluasi oleh audiens. Ini sejatinya merupakan contoh yang baik untuk mengembangkan sikap dialog dalam kebijakan pemerintah.

Penguatan Demokrasi Melalui Interaksi Langsung

Ayip menegaskan bahwa frekuensi kunjungan pejabat ke kampus sangat berpengaruh pada kualitas demokrasi. Dengan hadir secara langsung, para pejabat bisa memperkenalkan kebijakan mereka secara langsung, sementara mahasiswa bisa menguji kebijakan itu dengan pertanyaan yang tajam. “Semakin sering pejabat datang ke kampus, semakin baik bagi demokrasi. Mahasiswa dapat menguji kebijakan secara langsung, dan pejabat juga bisa mendengar persoalan yang mungkin tidak muncul dalam laporan birokrasi,” kata Ayip.

Menurutnya, kesempatan seperti ini bisa memperkaya pemahaman antara pemerintah dan akademisi. Mahasiswa, yang seharusnya menjadi bagian dari proses demokrasi, bisa memberikan masukan yang berkontribusi pada pengambilan keputusan. Namun, Ayip menekankan bahwa dialog hanya akan berjalan efektif jika kedua belah pihak sama-sama bersikap terbuka. Mahasiswa tidak hanya boleh mengekspresikan kekecewaan, tetapi juga memberi ruang kepada narasumber untuk menjelaskan konsep mereka secara jelas.

Langkah yang Harus Diperluas

Ayip berharap pemerintah tidak menjadikan kejadian di UGM sebagai alasan untuk menjauhi kampus. Sebaliknya, ia menyarankan agar lebih banyak forum seperti ini diadakan. “Pemerintah harus berani hadir di tempat yang kritis, bahkan di hadapan orang-orang yang tidak suka dengan mereka,” katanya.

Di sisi lain, Ayip juga mengingatkan mahasiswa untuk tetap menjaga semangat kritik tanpa menghilangkan ruang bicara. Ia menegaskan bahwa kampus adalah tempat kekuasaan diuji dengan argumentasi, bukan tempat perbedaan pendapat dikalahkan oleh kemarahan. “Dialog hanya dapat berjalan apabila kedua pihak sama-sama siap,” ucapnya.

“Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya sekedar dialog, tetapi harus lebih banyak dialog yang jujur, terbuka, dan beradab. Sebab kampus seharusnya menjadi tempat kekuasaan diuji dengan argumentasi, bukan tempat perbedaan pendapat dikalahkan oleh kemarahan,” lanjut Ayip.

Pembubaran diskusi di UGM, menurut Ayip, adalah tanda bahwa momentum dialog masih kurang memadai. Ia berharap peristiwa ini bisa menjadi pengingat bagi para pejabat dan mahasiswa untuk terus memperkaya interaksi mereka. Dengan memperbanyak pertemuan langsung di kampus, proses demokrasi diharapkan bisa semakin dinamis dan transparan.

Sebagai konsekuensi dari peristiwa tersebut, Ayip menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah harus diperiksa melalui berbagai perspektif, bukan hanya dalam satu forum. Kampus, sebagai institusi pendidikan, dikenal sebagai tempat tempat kelahiran ide-ide baru, dan ruang seperti itu harus dijaga agar tetap menjadi wadah yang bermakna. “Pemerintah tidak boleh menjadikan kejadian tersebut sebagai alasan untuk menjauhi kampus,” tegasnya.

Di sisi mahasiswa, Ayip menilai mereka perlu meningkatkan keterbukaan dalam berbicara. Pertanyaan kritis adalah bagian penting dari proses demokrasi, tetapi pertanyaan tersebut harus didasari oleh kesadaran untuk mendengarkan jawaban. Ia mencontohkan bahwa diskusi di UGM seharusnya menjadi model bagi peristiwa serupa di kampus-kampus lain, di mana ruang dialog bisa tetap terjaga meskipun ada perbedaan pendapat.

Dengan demikian, Ayip berharap masyarakat, terutama generasi muda,