Special Plan: Kedaulatan dinilai berpotensi jadi tantangan adopsi AI di ASEAN

Kedaulatan Dinilai Berpotensi Jadi Tantangan Adopsi AI di ASEAN

Special Plan – Dalam upaya mendorong pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) di kawasan Asia Tenggara, perhatian terhadap aspek kedaulatan negara semakin mendapat sorotan. Pada acara Asia Economis Summit 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu, Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura, Josephine Teo, mengingatkan bahwa konsep kedaulatan AI bisa menjadi hambatan bagi adopsi teknologi ini. Hal ini disebabkan oleh persepsi yang sering terbatas, di mana kedaulatan AI dianggap hanya sebagai pertarungan kepemilikan teknologi atau upaya dominasi dalam rantai pasok global.

Persepsi Terbatas Menghalangi Kolaborasi

Menurut Teo, pandangan ini kurang menyeluruh karena tidak mengakui bahwa kecerdasan buatan bisa dikembangkan secara bersama-sama tanpa mengorbankan kebebasan negara. “Dalam konteks ini, kebutuhan akan kedaulatan AI sering dianggap sebagai kompetisi antar-negara, terutama dalam membangun atau menguasai seluruh tahapan teknologi, mulai dari perangkat keras, model, data, hingga penerapan aplikatifnya,” jelasnya. Meski masuk akal, ia menekankan bahwa perspektif ini bisa menghalangi kolaborasi yang lebih luas, terutama di kawasan ASEAN yang memiliki keberagaman sumber daya dan prioritas strategis.

“Persoalan kepemilikan dan perlombaan untuk membangun atau menguasai seluruh rantai teknologi AI, mulai dari chip, model, data, hingga aplikasi. Pandangan ini dapat dipahami, tetapi cukup tidak realistis dan mungkin tidak membantu banyak negara,” tutur Teo.

Kedaulatan Harus Jadi Prioritas Nasional

Teo menegaskan bahwa keberadaan kedaulatan dalam penggunaan AI adalah hal yang sah dan wajar. Ia menekankan bahwa setiap negara harus mampu memanfaatkan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. “Kita perlu mengupayakan penggunaan AI yang bersifat inklusif, sehingga manfaatnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan populasi,” tambahnya. Namun, untuk mencapai hal itu, diperlukan investasi yang besar, terutama dalam mengembangkan infrastruktur teknologi digital dan sumber daya manusia yang terlatih.

Kedaulatan AI tidak bisa terwujud secara mandiri tanpa dukungan ekosistem yang komprehensif. Rantai pasok global teknologi AI yang rumit, seperti produksi chip dan pengumpulan data, menuntut kerja sama antar-negara. Hal ini berarti bahwa negara-negara ASEAN harus membangun kemitraan strategis, meskipun masing-masing memiliki kepentingan dan kebutuhan berbeda. “Pemerintah harus memastikan bahwa AI tidak hanya dianggap sebagai alat kompetisi, tetapi juga sebagai sarana pelayanan publik yang efektif,” ujarnya.

Strategi Pengembangan AI di ASEAN

Dalam menghadapi tantangan ini, Teo menyarankan tiga pendekatan utama untuk mengoptimalkan adopsi AI. Pertama, negara-negara ASEAN perlu menjamin kemampuan mengakses dan mengelola teknologi AI demi kepentingan bersama. Kedua, setiap negara harus memperoleh otonomi dalam memilih mitra teknologi, sumber daya, serta bentuk kerja sama yang sesuai dengan kondisi lokal. Ketiga, memperkuat fondasi ekosistem AI melalui dukungan institusi riset, komunitas pengembang, pelaku usaha, serta program pengembangan talenta digital.

Menurut Teo, ketiga langkah tersebut memerlukan komitmen yang tinggi dari setiap pihak. “Pencapaian tujuan ini tidak mudah, tetapi akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan kepentingan strategis negara,” imbuhnya. Ia menekankan bahwa pengembangan AI tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kebijakan yang selaras dengan kondisi sosial dan ekonomi kawasan.

Potensi Kedaulatan dalam Perkembangan Teknologi

Kedaulatan AI justru bisa menjadi peluang bagi negara-negara Asia Tenggara. Teo mengatakan bahwa kawasan ini memiliki posisi strategis untuk mengembangkan teknologi ini secara berkelanjutan. “Di sisi lain, ASEAN juga memiliki kekuatan dalam kerja sama internasional, yang bisa mempercepat adopsi AI di berbagai sektor,” terangnya. Peningkatan keterampilan AI bagi pelajar dan perusahaan teknologi menjadi bagian dari upaya ini, yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks ini, kesuksesan adopsi AI tergantung pada kemampuan negara-negara untuk menggabungkan sumber daya lokal dengan inovasi global. Infrastruktur digital yang terus berkembang, seperti pusat data baru, memberikan fondasi yang kuat untuk penggunaan teknologi ini. Menurut Teo, kapasitas pusat data di kawasan ASEAN diperkirakan meningkat lebih dari tiga kali lipat antara tahun 2025 hingga 2030. “Ini menunjukkan bahwa ASEAN memiliki potensi besar dalam mengembangkan AI, selama kita tetap fokus pada kerja sama yang efektif,” lanjutnya.

Kolaborasi sebagai Kunci Kekuatan ASEAN

Teo menyoroti bahwa kekuatan kawasan ASEAN tidak berasal dari keseragaman, tetapi dari kemampuan negara-negara untuk berkolaborasi meskipun memiliki perbedaan. “Jika kita bergerak bersama, maka kita bisa mencapai lebih banyak hal,” katanya. Keterlibatan masyarakat luas dalam penggunaan AI, serta peran pemerintah dalam mendukung inisiatif digital, menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan pengembangan teknologi ini.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan di kawasan ASEAN mulai mengintegrasikan AI ke dalam operasional mereka. Inisiatif ini diharapkan bisa mempercepat penerapan teknologi kecerdasan buatan di berbagai bidang, seperti pelayanan publik, pertanian, dan industri. “Pendekatan yang tepat adalah menggabungkan kekuatan lokal dengan pengetahuan global, sehingga AI bisa menjadi alat untuk memperkuat kapasitas negara,” pungkas Teo. Ia menambahkan bahwa keberhasilan adopsi AI akan tergantung pada kesadaran kolektif tentang kebutuhan untuk membangun ekosistem yang mandiri namun inklusif.

Di sisi lain, populasi yang muda dan terbiasa dengan teknologi digital menunjukkan potensi adaptasi yang cepat. Ini menjadi keuntungan bagi ASEAN dalam mempercepat penerapan AI. Namun, prioritas anggaran seperti perawatan lansia, layanan kesehatan, dan pendidikan tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Teo mengingatkan bahwa adopsi AI harus diintegrasikan dengan sektor-sektor ini, agar manfaat teknologi tidak hanya sekadar inovasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan rakyat.

Perkembangan teknologi AI di ASEAN juga dipengaruhi oleh kebijakan hukum dan regulasi yang mendukung. “Kita perlu menciptakan kerangka regulasi yang fleksibel, tetapi tetap memberikan perlindungan terhadap data dan kepentingan strategis masyarakat,” terangnya. Dengan menyeimbangkan antara kontrol negara dan kebebasan inovasi, ASEAN bisa menjadi pusat kecerdasan buatan yang kompetitif di tingkat global. Teo optimis bahwa dengan strategi yang tepat, tantangan dalam adopsi AI bisa diubah menjadi peluang untuk kemajuan bersama.

Keseimbangan antara Kedaulatan dan Inovasi

Terakhir, Teo menekankan bahwa kedaulatan AI bukanlah hambatan, tetapi bagian dari strategi pengembangan yang sehat. “Kita harus memahami bahwa teknologi ini adalah alat, bukan tujuan. Oleh karena itu, kita perlu