PLN seleksi lahan pemerintah untuk proyek PLTS dan penyimpanan energi

PLN Cari Lahan Kementerian untuk Padukan Panel Surya Skala Besar dengan Baterai Penyimpanan Energi

Indocrowdfunding.com – Percepatan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt yang digarap pemerintah Indonesia kini menghadapi persoalan mendasar: di mana panel-panel surya skala utilitas itu akan berdiri. PT PLN (Persero) tengah menyaring lahan-lahan milik kementerian dan lembaga negara yang dinilai layak untuk menampung instalasi PLTS sekaligus sistem penyimpanan energi berbasis baterai, atau battery energy storage system (BESS). Langkah ini menjadi krusial karena setiap megawatt kapasitas surya yang dibangun menuntut area tanah yang sangat luas, sementara jarak antara lokasi pembangkit dan pusat konsumsi listrik tidak boleh terlalu jauh agar efisiensi transmisi tetap terjaga.

Seleksi Lahan: Tantangan Geografis dan Kedekatan Beban

Fandi Gunawan Sianipar, Manager of Various Renewable Energy PT PLN (Persero) Head Office, menjelaskan bahwa koordinasi sudah dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Kehutanan untuk memetakan ketersediaan lahan pemerintah yang dapat dialihfungsikan. Proses penyaringan ini bukan sekadar administratif; ia menyangkut pertimbangan teknis yang ketat terkait topografi, aksesibilitas jaringan, dan jarak ke gardu induk.

“Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan-lahan milik kementerian yang bisa dimanfaatkan untuk proyek PLTS plus BESS.”

Pernyataan itu diutarakan Fandi dalam forum Industrial Summit 2026 yang berlangsung di Jakarta pada hari Kamis. Ia menambahkan bahwa sebagian lokasi yang sudah teridentifikasi ternyata berada di kawasan pegunungan atau terpencil dari pusat beban listrik, sehingga tidak semua lahan yang tersedia secara administratif otomatis memenuhi syarat teknis.

“Ternyata lahannya itu ada yang di gunung, ada yang jauh sekali dari beban. Sehingga kami harus melakukan penyaringan dan belum banyak.”

Alternatif Teknis: PLTS Terapung, Virtual Power Plant, dan Pembangkitan Tersebar

Menyadari keterbatasan lahan daratan, PLN tidak menutup diri dari pendekatan lain. Beberapa jalur pengembangan yang sedang dieksplorasi antara lain instalasi PLTS terapung di permukaan air, konsep virtual power plant (VPP) yang mengintegrasikan panel surya di atap bangunan-bangunan, serta skema pembangkitan tersebar atau distributed generation yang mendistribusikan kapasitas produksi ke titik-titik kecil di dekat konsumen.

“Beberapa sudah kita inovasi menggunakan PLTS terapung, bahkan ada tadi yang disampaikan VPP atau virtual power plants di atap, kemudian melakukan distributed generation.”

Pendekatan multi-lini ini memungkinkan PLN tetap mengejar target kapasitas tanpa bergantung sepenuhnya pada satu jenis lokasi. PLTS terapung, misalnya, memanfaatkan danau, waduk, atau tambang bekas yang sudah tidak aktif, sehingga tidak menambah tekanan pada lahan pertanian atau permukiman.

BESS dan Smart Grid: Menjawab Intermitensi Surya

Salah satu proyek unggulan dalam portofolio PLN adalah PLTS Mentari Nusantara I, yang dirancang dengan BESS terkolokasi langsung di sisi pembangkit. Fungsi baterai penyimpanan ini adalah meredam fluktuasi produksi listrik yang timbul akibat perubahan kondisi cuaca mendadak—awan tebal, hujan, atau senja—sehingga pasokan ke jaringan tetap stabil sepanjang hari.

Di sisi jaringan, PLN juga mengembangkan infrastruktur smart grid yang memberi fleksibilitas operasional. Ketika terjadi gangguan pada satu segmen transmisi, sistem dapat mengalihkan aliran daya melalui jalur cadangan secara otomatis, mengurangi risiko pemadaman luas. Kombinasi BESS dan smart grid inilah yang menjadikan instalasi surya skala besar layak secara teknis untuk diintegrasikan ke jaringan eksisting.

Hambatan Regulasi untuk Load Shifting

Walaupun aspek teknis terus maju, Fandi mengakui bahwa kerangka regulasi masih menjadi penghalang signifikan, terutama terkait pemanfaatan BESS untuk fungsi load shifting—yaitu menunda pelepasan energi tersimpan ke jam-jam puncak beban. Hingga saat ini, aturan yang mengatur mekanisme tersebut belum tersedia secara eksplisit.

“Karena saat ini regulasinya kan masih belum diatur untuk BESS untuk shifting, untuk load shifting itu masih belum. Mungkin itu tantangan dari kami.”

Ketiadaan regulasi ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dan operator, karena skema kompensasi, tarif, dan tanggung jawab operasional untuk penyimpanan energi yang berfungsi sebagai penyangga beban belum jelas dalam kerangka hukum energi nasional.

RUPTL 2025–2034 dan Angka Investasi

Program PLTS 100 GW kini tercantum dalam revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada awal Agustus menegaskan bahwa tahap pertama program tersebut direncanakan di Pulau Bali. RUPTL yang disahkan pada Mei 2025 menetapkan penambahan kapasitas total sebesar 69,5 gigawatt, yang terbagi menjadi 42,6 GW energi baru terbarukan (EBT), 10,3 GW sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW pembangkit fosil. Dalam kelompok EBT, PLTS memperoleh alokasi terbesar, yakni 17,1 GW.

Dari sisi finansial, RUPTL membuka peluang investasi agregat sebesar Rp2.967,4 triliun. Rinciannya mencakup Rp2.133,7 triliun untuk pembangkitan, Rp565,3 triliun untuk penyaluran dan transmisi, serta Rp268,4 triliun untuk kebutuhan pendukung lainnya. Khusus investasi pembangkit EBT senilai Rp1.682,4 triliun, porsi Rp1.341,8 triliun dialokasikan melalui skema independent power producer (IPP), sementara Rp340,6 triliun ditanggung langsung oleh PLN.

Dampak Makroekonomi dan Penghematan Impor

Analisis yang menyertai program PLTS 100 GW mengindikasikan potensi substitusi impor energi senilai 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS—setara Rp255,92 triliun sampai Rp513,62 triliun. Kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan mencapai hingga 26,6 miliar dolar AS, atau sekitar Rp472,75 triliun. Angka-angka ini menempatkan program surya bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan instrumen kebijakan fiskal dan perdagangan yang berdampak luas.

24 Ribu Hektare di Jawa dan Penyesuaian Infrastruktur

Sebelumnya, Kementerian ESDM bersama Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa yang berpotensi menopang implementasi program PLTS 100 GW. Lahan tersebut masih dalam tahap verifikasi bersama ketiga pihak—ESDM, ATR/BPN, dan PLN—sebelum ditetapkan sebagai lokasi final.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan bahwa pemerintah akan menyesuaikan dukungan infrastruktur secara paralel, termasuk penguatan jaringan transmisi dan penyediaan gardu induk PLN di sekitar lokasi pembangkit yang terpilih. Tanpa sinkronisasi pembangunan transmisi, kapasitas surya yang terpasang tidak akan dapat dievakuasi secara efisien ke pusat beban, sehingga investasi pembangkit menjadi tidak produktif.

Ke depan, keberhasilan program ini bergantung pada kecepatan penyelarasan regulasi, ketersediaan lahan yang lolos uji teknis, serta kemampuan PLN mengintegrasikan puluhan gigawatt kapasitas surya dan penyimpanan energi ke dalam jaringan yang saat ini masih didominasi pembangkit termal. Setiap keterlambatan pada salah satu pilar tersebut akan menggeser timeline transisi energi nasional secara keseluruhan.