Airlangga sebut lokasi PFII di Bali masih dalam tahap evaluasi

Penentuan Titik PFII di Bali Belum Final, Airlangga: Masih Dievaluasi

Indocrowdfunding.com – Pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Pulau Dewata masih belum menemukan titik pasti. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemilihan lokasi spesifik di Bali belum diputuskan dan masih melewati proses penilaian internal pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia ditemui di lingkungan Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Kamis.

“Bali masih dalam tahap evaluasi.”

Ketidakpastian mengenai koordinat eksak kawasan PFII di Bali telah memicu spekulasi publik selama beberapa waktu. Sejumlah nama wilayah beredar di ruang pemberitaan, mulai dari kawasan Bali Utara, area yang dikenal dengan sebutan Kura-Kura, hingga kawasan Sanur di sisi timur pulau. Namun, Airlangga memilih tidak membuka detail geografis lebih lanjut. Ia hanya mengonfirmasi satu hal: lahan yang akan digunakan merupakan milik Danantara, entitas pengelola aset negara yang baru dibentuk.

“Bukan, lokasinya di salah satu lokasi milik Danantara.”

Keterlibatan Danantara dalam penyediaan lahan mengisyaratkan bahwa pemerintah memilih jalur kepemilikan negara langsung untuk proyek berkelas internasional ini. Keputusan tersebut memiliki implikasi strategis: dengan menguasai aset tanahnya sendiri, negara dapat mengatur tata ruang, standar pembangunan, dan skema insentif fiskal secara terpadu tanpa bergantung pada negosiasi dengan pemegang hak lahan swasta. Hal ini juga mempercepat proses perizinan tata kota dan infrastruktur pendukung yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun.

Aturan Pelaksana Teknis Belum Terbit

Di samping persoalan lokasi, regulasi turunan dari Undang-Undang PFII juga belum rampung. Peraturan Pemerintah (PP) yang berfungsi sebagai aturan pelaksana teknis sebelumnya ditargetkan selesai pada 16 Agustus 2026. Namun, ketika ditanya mengenai progres penyusunan dokumen tersebut, Airlangga menjawab singkat dan tidak memberikan estimasi baru.

“Kita lihat nanti. Belum saya lihat (lebih lanjut) lagi.”

Keterlambatan atau penundaan dalam penerbitan PP ini berpotensi menggeser seluruh timeline operasional PFII. Tanpa kerangka hukum turunan yang jelas, otoritas pengawas, skema perpajakan khusus, serta mekanisme perizinan bagi lembaga keuangan asing tidak dapat dioperasionalkan. Para pelaku pasar internasional yang memantau perkembangan PFII umumnya menjadikan ketersediaan regulasi turunan sebagai prasyarat sebelum mengalokasikan modal.

Visi Dua Kota: Jakarta sebagai Gerbang, Bali sebagai Ekspansi

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memaparkan arsitektur PFII dalam dua fase geografis. Jakarta ditetapkan sebagai simpul awal yang akan menampung aktivitas inti pusat keuangan nasional. Bali, di sisi lain, disiapkan sebagai tahap pengembangan berikutnya dengan potensi membuka kawasan serupa di wilayah lain yang dinilai memiliki daya tarik bagi investor dan aliran dana besar dari luar negeri.

Pemilihan Bali bukan tanpa alasan. Pulau tersebut telah lama menjadi magnet bagi ekspatriat, pelaku bisnis internasional, dan komunitas wealth management. Kehadiran infrastruktur pariwisata kelas dunia, konektivitas udara internasional, serta basis populasi asing yang mapan menjadikan Bali kandidat natural untuk menampung aktivitas seperti family office, treasury center, dan manajemen kekayaan lintas batas. Kombinasi antara daya tarik geografis dan kedekatan dengan pusat keuangan Asia-Pasifik memperkuat posisi Bali dalam peta PFII.

Cakupan Sektor dan Standar Internasional

PFII dirancang bukan sekadar sebagai klaster gedung perkantoran, melainkan sebagai ekosistem jasa keuangan berstandar global. Presiden Prabowo menegaskan bahwa PFII akan menjadi wajah baru pusat keuangan Indonesia yang berorientasi pada investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial dengan parameter internasional.

Sektor yang dapat beroperasi di dalam kawasan PFII sangat luas, meliputi:

perbankan konvensional dan syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi, pasar modal dan derivatif, bursa karbon, perdagangan bullion (emas dan logam mulia), fintech dan pembayaran digital, keuangan syariah, family office, treasury center korporasi multinasional, hingga manajemen investasi institusional.

Paket Insentif dan Kepastian Hukum bagi Investor Asing

Untuk menarik lembaga keuangan dan investor global, pemerintah menyiapkan sejumlah instrumen pendukung. Di antaranya adalah jaminan kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba, fasilitas perpajakan khusus bagi kegiatan yang memenuhi kriteria tertentu, penerbitan golden visa bagi eksekutif dan profesional kunci, serta mekanisme perizinan yang kompetitif dan cepat. Seluruh itu akan diimbangi dengan standar kepatuhan (compliance) yang ketat agar PFII tidak menjadi surga regulasi longgar, melainkan pusat keuangan yang kredibel di mata otoritas pengawas internasional.

Keberhasilan PFII pada akhirnya bergantung pada satu variabel utama: kepercayaan. Investor institusional global tidak akan memindahkan pusat operasi atau membuka kantor cabang tanpa keyakinan bahwa kerangka hukum, perlindungan properti intelektual, dan mekanisme penyelesaian sengketa di kawasan tersebut setara dengan standar yang berlaku di Singapura, Dubai, atau London. Setiap keterlambatan dalam penerbitan PP atau ketidakjelasan lokasi fisik akan memperpanjang periode ketidakpastian yang justru menjadi hambatan terbesar bagi arus modal.