Pemkab Bogor: Rekonstruksi jalan Citeureup-Sukamakmur tuntas tahun ini

Infrastruktur Jalan Jadi Tulang Punggung Ambisi Ekonomi Bogor Timur

Indocrowdfunding.com – Wilayah timur Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tengah memasuki fase percepatan pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di balik rencana pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan tersebut, satu proyek infrastruktur menjadi kunci pembuka: rekonstruksi ruas jalan yang menghubungkan Desa Tajur di Kecamatan Citeureup dengan Kecamatan Sukamakmur. Proyek ini dijalankan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) dan dijadwalkan rampung pada tahun berjalan, 2026, setelah tahap pertama pengerjaan dimulai pada 2025.

Kolaborasi Daerah dan Pusat untuk Menembus Isolasi Timur

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa penanganan ruas jalan tersebut bukan sekadar proyek teknis, melainkan jawaban atas tuntutan warga timur yang selama bertahun-tahun mendesak perbaikan akses. Pernyataan itu ia sampaikan di Cibinong pada Selasa, saat menjelaskan kerangka kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dalam kerangka program IJD.

“Timur itu yang dikehendaki masyarakat dari dulu adalah perbaikan jalan dari mulai Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, hingga Sukamakmur.”

Mekanisme pendanaan dan pelaksanaan proyek ini menempatkan pemerintah pusat sebagai mitra langsung pemerintah daerah. Tahap konstruksi pertama telah dilaksanakan pada 2025, sementara tahap lanjutan dijadwalkan sepanjang 2026 hingga seluruh segmen Tajur–Sukamakmur dapat difungsikan secara penuh. Dengan demikian, konektivitas yang selama ini terhambat oleh kondisi jalan yang buruk akan terbuka secara bertahap dalam dua tahun anggaran.

“Maka jalan tersebut kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah. Dibangunlah di tahun 2025, dilanjutkan di tahun 2026, rekonstruksi jalan dari mulai Tajur hingga Sukamakmur.”

Jalan sebagai Fondasi Pemerataan, Bukan Sekadar Aspal

Bagi Susmanto, peningkatan konektivitas bukan tujuan akhir melainkan prasyarat bagi agenda yang lebih luas. Jaringan jalan yang memadai, dalam pandangannya, menjadi fondasi bagi pemerataan pembangunan lintas wilayah. Akses yang lancar tidak hanya mempercepat mobilitas harian warga, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lokal, memperpendek jarak menuju fasilitas pendidikan, serta memudahkan akses layanan kesehatan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat pedalaman timur.

Implikasinya nyata: petani dan pelaku usaha kecil di sepanjang koridor Tajur–Sukamakmur akan memperoleh jalur distribusi yang lebih singkat dan murah. Sekolah dan puskesmas yang sebelumnya sulit dijangkau pada musim hujan akan menjadi lebih terjangkau. Dalam konteks ekonomi makro kabupaten, pembukaan koridor ini berpotensi menurunkan biaya logistik dan menarik investasi skala kecil ke wilayah yang sebelumnya terpinggirkan secara geografis.

Penataan Wilayah Timur: Lahan, Jalan Baru, dan Visi Pusat Pertumbuhan

Rekonstruksi ruas Tajur–Sukamakmur merupakan satu komponen dari paket penataan kawasan timur yang lebih besar. Pada 2025, pemerintah daerah telah menyelesaikan penyediaan lahan seluas 64,5 hektare di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, yang ditunjuk sebagai lokasi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Lahan tersebut disiapkan untuk menampung aktivitas komersial, industri ringan, dan fasilitas pendukung yang diharapkan menjadi magnet ekonomi bagi seluruh sektor timur.

Selaras dengan itu, Pemkab Bogor juga membuka jalur baru sepanjang sekitar 10 kilometer yang membentang dari Jalan Transyogi menuju Desa Sukaresmi. Konstruksi jalan baru ini dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2026, sejalan dengan jadwal rekonstruksi ruas Tajur–Sukamakmur. Kombinasi kedua proyek ini menciptakan jaringan jalan yang saling terhubung, mengubah pola akses dari satu titik ke banyak titik sekaligus.

Ambisi Pemekaran dan Batas Kewenangan

Di balik seluruh paket infrastruktur tersebut tersimpan aspirasi politik-teritorial yang lebih besar: percepatan pemekaran Bogor Timur menjadi entitas otonom tersendiri. Susmanto mengakui bahwa kewenangan pembentukan daerah otonomi baru tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten, melainkan melibatkan proses di tingkat provinsi dan pusat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa segala kewenangan yang dimiliki Pemkab Bogor untuk mempersiapkan wilayah secara administratif, infrastruktur, dan tata ruang akan terus dijalankan tanpa menunggu keputusan final pemekaran.

“Supaya harapan masyarakat tersebut dapat tercapai, lalu pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor, kita menyebutnya pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat, wilayah timur.”

Dengan demikian, proyek jalan Tajur–Sukamakmur bukan sekadar pekerjaan sipil tahunan. Ia merupakan langkah operasional dari sebuah strategi jangka panjang yang menempatkan konektivitas sebagai variabel utama dalam upaya menyeimbangkan pembangunan antara bagian barat dan timur Kabupaten Bogor, sekaligus menyiapkan fondasi fisik bagi potensi pemekaran wilayah yang masih dalam proses politik.