Mendagri soroti capaian dan penguatan pengelolaan perbatasan

BNPP Didorong Perkuat Perbatasan sebagai Beranda Indonesia

Indocrowdfunding.com – Pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia perlu terus diperkuat agar tidak hanya berfungsi sebagai garis pemisah antarnegara, tetapi juga menjadi ruang pertumbuhan yang memberi manfaat nyata bagi warga. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga memimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menekankan arah tersebut dalam peringatan HUT ke-16 BNPP RI di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis.

Momentum ulang tahun dimanfaatkan untuk menilai perjalanan lembaga tersebut, termasuk melihat hasil yang telah dicapai serta pekerjaan yang masih memerlukan perhatian. Penguatan daerah perbatasan dipandang penting karena berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan, rasa keadilan, dan ketahanan nasional.

“Di usia ke-16 tahun, kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi apa yang kira-kira plus (hal positif) yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan, dan bagaimana nanti BNPP itu ke depan,” kata Tito.

Perbatasan Bukan Lagi Halaman Belakang

Tito berharap cara pandang terhadap wilayah perbatasan terus berubah. Kawasan yang berada di tepian negara tidak seharusnya diposisikan sebagai halaman belakang Indonesia. Sebaliknya, daerah tersebut perlu tumbuh sebagai halaman depan yang mencerminkan kehadiran negara ketika berhadapan langsung dengan negara tetangga.

Gagasan itu memiliki arti lebih luas daripada pembangunan fisik semata. Perbatasan yang berkembang dapat membuka ruang aktivitas ekonomi, memperkuat layanan publik, serta membuat warga di daerah terluar merasakan manfaat pembangunan secara lebih setara. Dalam jangka panjang, kesejahteraan masyarakat perbatasan juga menjadi bagian dari penguatan sistem pertahanan negara.

Karakter daerah perbatasan yang beragam membuat pengelolaannya membutuhkan kerja lintas sektor. Kebutuhan setiap wilayah tidak selalu sama, sehingga penyusunan program perlu memperhatikan persoalan yang spesifik, mulai dari konektivitas, fasilitas lintas batas, pelayanan administrasi, hingga penyelesaian persoalan batas wilayah.

Pembangunan PLBN dan Kemajuan Penyelesaian Batas

Salah satu hasil yang disoroti adalah pembangunan sedikitnya 15 Pos Lintas Batas Negara atau PLBN, lengkap dengan fasilitas gedung yang dinilai baik. PLBN memiliki fungsi penting sebagai pintu keluar-masuk antarnegara sekaligus wajah Indonesia bagi masyarakat dan otoritas negara tetangga.

Keberadaan pos lintas batas tidak hanya berkaitan dengan pengawasan pergerakan orang dan barang. Fasilitas tersebut juga menjadi simbol pelayanan negara di wilayah terdepan. Tito menilai pengelolaan PLBN selama ini sudah berjalan cukup baik, meskipun kualitas tata kelola dan pemanfaatannya tetap perlu terus dijaga.

BNPP juga terlibat dalam upaya menangani segmen-segmen perbatasan yang sebelumnya masih menjadi sengketa, terutama batas darat dengan Malaysia dan Timor-Leste. Sejumlah perkembangan telah dicapai dengan berkurangnya bagian wilayah yang belum terselesaikan.

“Ini melibatkan tidak hanya BNPP, tapi banyak stakeholder, Kemenlu, Kemenhan, dan lain-lain, tapi BNPP masuk dalamnya,” tuturnya.

Keterlibatan berbagai lembaga menunjukkan bahwa urusan perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi. Koordinasi antara BNPP, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan yang dijalankan tetap selaras dengan kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat setempat.

Penyelesaian Masalah hingga Skala Mikro

Selain agenda besar seperti PLBN dan perundingan batas negara, BNPP juga menjalankan langkah-langkah yang menyentuh persoalan lokal. Tito menyebut upaya penanganan masalah perbatasan pada skala kecil telah dilakukan di sejumlah titik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan wilayah yang berkaitan dengan Timor-Leste.

Penanganan yang lebih mikro penting karena persoalan di lapangan sering kali membutuhkan solusi yang cepat dan sesuai kondisi daerah. Pendekatan ini juga diterapkan dalam dorongan penyelesaian persoalan perbatasan secara mendasar, termasuk di Pulau Sebatik. BNPP turut berperan membantu penanganan bencana di wilayah Sumatera.

“Kemudian program-program yang bersifat kecil, mikro, skala mikro, di beberapa titik menyelesaikan masalah-masalah perbatasan di Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Timor-Leste yang bersifat spesifik, ada juga yang berhasil diselesaikan. Ini adalah catatan-catatan yang menurut saya cukup baik,” kata Tito.

Capaian tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan evaluasi. Tantangan perbatasan dapat berubah seiring perkembangan ekonomi, kebutuhan sosial, kondisi geografis, dan dinamika hubungan dengan negara tetangga. Karena itu, program yang dijalankan harus diperiksa secara berkala agar benar-benar relevan dan berdampak.

Program Prioritas dan Komunikasi Publik

Tito meminta jajaran BNPP memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Fokusnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan melalui program yang lebih terarah. Penguatan penyusunan prioritas, rencana induk pembangunan daerah perbatasan, serta evaluasi program kementerian dan lembaga menjadi bagian dari langkah yang perlu dijalankan.

“Kita berusaha terus untuk mendorong K/L-K/L membuat program di perbatasan,” ujarnya.

Rencana induk yang kuat dapat membantu memastikan berbagai program tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan arah pembangunan yang sama, kegiatan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat saling mendukung serta lebih mudah diukur manfaatnya bagi warga.

Mendagri juga mendorong BNPP untuk menyampaikan kerja dan hasil yang telah dicapai melalui media kontemporer. Komunikasi kepada publik dinilai penting agar masyarakat memahami peran lembaga tersebut dan dukungan terhadap agenda pembangunan perbatasan semakin luas.

“Semoga di hari ulang tahun ini membuat setiap individu, anggota dari jajaran BNPP bisa bekerja dengan lebih baik, melakukan introspeksi, dan saya pasti akan mencari orang-orang yang baik untuk menempati jabatan-jabatan dan promosi yang ada di lingkungan BNPP,” kata Mendagri.

Peringatan HUT ke-16 BNPP dilaksanakan secara sederhana, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan. Kegiatan diisi dengan tumpengan, penyaluran bantuan bagi pihak yang kurang mampu dan anak-anak yatim, serta penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi pegawai yang telah mengabdi dalam masa kerja tertentu. Perayaan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan perbatasan membutuhkan kesinambungan kerja, evaluasi, dan komitmen pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.