BNPB: Penurunan Indeks Risiko Bencana Jadi Rapor Kinerja Pemda
Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menjadi parameter penting dalam menilai efektivitas pemerintah daerah dalam upaya mengurangi ancaman bencana di wilayahnya. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyatakan bahwa pemda harus memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) untuk penanggulangan bencana sebagai layanan dasar bagi masyarakat.
“Risiko bencana bisa dikurangi melalui peningkatan kapasitas. Indeks Risiko Bencana yang dirilis tahunan oleh BNPB berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah. Jika angka tersebut turun, artinya daerah tersebut lebih baik dalam mengelola ancaman bencana,” ujarnya dalam seminar Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan 20 Tahun Gempa Jogja, yang diikuti dari Jakarta, Kamis.
Dalam skala nasional, Raditya menjelaskan bahwa selama 10 tahun terakhir, indeks risiko bencana Indonesia telah menurun sebesar 2,8 persen. BNPB memberikan apresiasi khusus kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai berhasil mencapai penurunan risiko lebih signifikan dibanding provinsi lainnya.
Peta Ancaman dan Proyek 2026
BNPB telah menyediakan peta ancaman (hazard map) dengan skala 1:50.000 yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, sebagai pendukung penguatan kapasitas daerah. Pada 2026, rencana BNPB mencakup rilis peta kerentanan nasional dengan skala yang sama. Platform InaRISK juga menjadi alat analisis risiko yang memungkinkan akses masyarakat dan pemda untuk melihat peta ancaman hingga detail.
Lebih lanjut, Raditya menyebut bahwa untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, BNPB telah memetakan kawasan cagar budaya secara 3D sebagai langkah perlindungan warisan sejarah dari potensi bencana.
Pendekatan Berbasis Masyarakat
Raditya menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada masyarakat (people centered approach) dalam membangun ketangguhan bangsa. Menurutnya, masyarakat harus menjadi subjek utama, bukan hanya objek, dalam semua kebijakan penanggulangan bencana, investasi, hingga inovasi teknologi.
BNPB menilai bahwa pendekatan ini krusial karena tantangan kebencanaan masa depan tak terlepas dari isu perubahan iklim. Fenomena Siklon Senyar di akhir 2025, yang memicu banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menjadi bukti nyata dampak iklim terhadap kehidupan masyarakat.
Kesiapsiagaan dan Integrasi Data
“Momentum ini menuntut penguatan resiliensi bangsa yang berbasis masyarakat. Semua aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pengelolaan anggaran, harus berorientasi pada kepentingan dan keselamatan warga,” tambah Raditya. Ia berharap integrasi data antara kementerian dan lembaga dapat diperkuat, seperti sinkronisasi sistem pemantauan cuaca dengan peta terdampak milik BNPB, untuk menciptakan respons darurat yang lebih cepat dan tepat.
