Special Plan: Anggota DPD dukung Bapanas perkuat intervensi harga pangan masyarakat

Anggota DPD RI Dukung Bapanas Perkuat Intervensi Harga Pangan untuk Masyarakat

Special Plan – Jakarta, 29 April 2026 – Dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Achmad Azran dan Alfiansyah Bustami, yang akrab disapa Komeng, menegaskan dukungan mereka terhadap Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam upaya memperkuat intervensi harga pangan. Menurut Azran, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas dan kemudahan akses makanan bagi masyarakat di berbagai wilayah. “Dengan sinergi ini, kita bisa bersama-sama mendorong program Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, yang bertujuan memberikan yang terbaik kepada rakyat,” ujar Azran dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis (29/4).

Kedua senator tersebut melakukan kunjungan ke Kantor Bapanas untuk memperkuat kerja sama dalam pengawasan program-program pangan. Azran menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan lembaga pangan nasional. “Hari ini, semoga ada kesepahaman dalam silaturahmi ini untuk mendorong kebutuhan pangan masyarakat ke depan,” imbuhnya.

“Pangan urusan perut. Jangan main-main dengan (urusan) perut,” tegas Senator Komeng.

Alfiansyah Bustami, yang dikenal dengan nama Komeng, menegaskan bahwa akses pangan harus menjadi prioritas. Menurutnya, kebutuhan makanan masyarakat tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan. “Program pangan harus dijaga agar tidak menghadapi hambatan, baik dari segi harga maupun ketersediaan,” ujar Komeng.

Di sisi lain, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyambut baik kerja sama dengan DPD RI. Menurut Ketut, sinergi ini akan memperkuat implementasi berbagai program intervensi pangan, termasuk penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. “Kita memiliki dua program utama, yaitu bantuan pangan yang sudah diberikan kepada 33,2 juta keluarga, dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang perlu diakselerasi,” jelasnya.

Bapanas mencatat bahwa hingga 29 April 2026, program bantuan pangan telah mencapai 8,3 juta keluarga. Total distribusi mencakup 166,2 juta kilogram beras dan 33,2 juta liter minyak goreng yang dikirim ke 38 provinsi. Ketut menambahkan bahwa batas waktu penyaluran bantuan diperpanjang hingga 31 Mei 2026, sesuai permohonan Perum Bulog yang diajukan pada akhir Maret tahun ini. “Awalnya program ini berlangsung selama Februari dan Maret, tetapi kini bisa diperpanjang karena banyak keluarga yang masih membutuhkan,” katanya.

Dalam rangka memastikan efektivitas program, Ketut juga menyoroti perluasan kemasan bantuan pangan. Jika kemasan yang sesuai standar belum tersedia, Perum Bulog dapat menggunakan bahan lain selama menambahkan identitas program sebagai bagian yang tidak terpisahkan. “Ini strategi untuk mempercepat proses distribusi tanpa mengurangi kualitas bantuan,” ujarnya.

Gerakan Pangan Murah (GPM) Dijadikan Pilihan Utama

Ketut menegaskan bahwa Bapanas akan memasifkan GPM untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia menilai program ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam menurunkan biaya pangan. “GPM akan dibangun di tingkat kelurahan atau kecamatan, lalu kami turunkan tim untuk mengawasi pelaksanaannya,” jelas Ketut.

Menurut Ketut, GPM bertujuan menjadikan harga pangan lebih terjangkau. “Harganya di bawah pasar, sehingga masyarakat bisa mendapatkan makanan dengan biaya lebih rendah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada sinergi antara Bapanas, Bulog, dan pihak lain. “Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan jaringan pangan yang merata,” katanya.

Program SPHP Jagung Pakan: Target 5 Ribu Peternak di 26 Provinsi

Selain program bantuan pangan, Ketut juga menyebutkan Bapanas sedang menyiapkan pendampingan untuk penyaluran program Stabilisasi Harga Pakan Jagung (SPHP) yang baru dimulai. Program ini ditujukan kepada lebih dari 5 ribu peternak skala mikro, kecil, dan menengah di 26 provinsi. Total populasi unggas yang menjadi target mencapai 53 juta ekor. “Bahan baku akan disalurkan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang terdaftar,” bebernya.

Ketut menjelaskan bahwa SPHP jagung pakan diharapkan mampu mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak. “Program ini memberi jaminan pasokan jagung yang stabil, sehingga peternak tidak terkena dampak kenaikan harga,” katanya. Menurut Ketut, penyaluran berlangsung sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3540/KPTS/HK.150/F/03/2026 tanggal 31 Maret 2026. “Kita juga sedang mempersiapkan tahapan distribusi selama 213,1 ribu ton jagung,” imbuhnya.

Ketut menegaskan bahwa Bapanas terus memantau pelaksanaan program tersebut. “Kami memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, terutama di daerah yang kurang terjangkau,” ujarnya. Ia juga berharap DPD RI bisa menjadi mitra strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan program. “Sinergi antara lembaga pemerintah dan legislatif akan memperkuat keberlanjutan kebijakan pangan,” jelas Ketut.

Program SPHP jagung pakan dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga di sektor pertanian. Selain itu, Ketut menyebutkan Bapanas juga berkomitmen memastikan transparansi dalam penggunaan dana bantuan. “Setiap langkah distribusi dipantau secara ketat agar tidak ada penyalahgunaan,” katanya.

Dalam sesi diskusi, Azran menyampaikan bahwa keberhasilan intervensi harga pangan akan menjadi indikator kinerja pemerintahan. “Jika Bapanas mampu menjaga stabilitas harga, maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah akan meningkat,” ujarnya. Azran juga mengharapkan DPD RI menjadi pihak yang aktif dalam memantau penerapan kebijakan tersebut.

Senada dengan Azran, Komeng menambahkan bahwa dukungan dari legislatif penting dalam menjamin keberlanjutan program. “Kita tidak bisa bekerja sendirian. Sinergi ini akan memperkuat upaya kita menjaga ketersediaan pangan,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kestabilan pangan, Bapanas juga berencana meningkatkan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. “Kolaborasi dengan Bulog dan Kementerian Pertanian akan menjadi kunci sukses,” ujarnya.

Dalam kesimpulannya, Ketut menegaskan bahwa Bapanas siap bekerja sama dengan DPD RI untuk memastikan program pangan berjalan optimal. “Kita ingin semua kebutuhan masyarakat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dengan dukungan dari anggota DPD dan Bapanas, program intervensi harga pangan diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Ini langkah strategis untuk mengurangi risiko kenaikan harga yang memengaruhi daya beli rakyat,” pungkas Ketut.

Program ini juga diharapkan menjadi contoh bagus dalam pengelolaan pangan nasional. “Bapanas akan terus berinovasi agar masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan pangan,” tutup Azran