Latest Program: HIMKI dorong penerapan insentif berbasis kontribusi ke ekonomi RI

HIMKI Dorong Penerapan Insentif Berbasis Kontribusi Ke Ekonomi RI

Latest Program – Jakarta, Kamis – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengusulkan kebijakan insentif yang lebih berpijak pada kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Langkah ini dianggap strategis untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil serta meningkatkan daya saing industri dalam pasar global. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyatakan bahwa insentif harus diberikan berdasarkan performa nyata perusahaan dalam berkontribusi pada perekonomian, bukan hanya tergantung pada status kependudukan atau kepemilikan modal.

Kebijakan yang Lebih Adil dan Kompetitif

Menurut Abdul Sobur, sistem insentif yang sekarang diterapkan seringkali tidak seimbang. Perusahaan kecil, menengah, maupun usaha berskala besar yang memiliki kontribusi ekonomi signifikan dianggap layak mendapatkan manfaat yang sama, terlepas dari ukuran atau bentuk kepemilikan mereka. “Kita perlu mewujudkan kesetaraan dalam pengaturan kebijakan insentif, sehingga perusahaan yang benar-benar berkontribusi besar kepada perekonomian nasional bisa mendapatkan penghargaan yang layak,” ujarnya. Ia menekankan bahwa insentif tersebut harus dirancang agar bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pandangan kami, insentif seharusnya berbasis kontribusi terhadap ekonomi nasional, bukan semata status perusahaan swasta atau negara,” kata Abdul Sobur.

HIMKI juga mengusulkan bahwa insentif fiskal sebaiknya diberikan secara proporsional sesuai dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan yang berhasil meningkatkan ekspor secara signifikan layak memperoleh manfaat lebih besar, seperti pengurangan pajak atau akses ke kredit tanpa bunga. Selain itu, perusahaan yang aktif dalam menciptakan lapangan kerja juga perlu diberi dukungan, karena menurutnya, pengurangan pengangguran adalah salah satu indikator utama kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kontribusi Tercermin dalam Kebijakan Insentif

Abdul Sobur menjelaskan bahwa pertumbuhan ekspor adalah salah satu parameter penting dalam menilai kontribusi industri terhadap devisa negara. Ia mencontohkan bagaimana kebijakan China yang memberikan insentif fiskal kepada perusahaan-perusahaan yang mencatatkan peningkatan ekspor menjadi model yang bisa diadopsi. “Di negara itu, insentif diatur berdasarkan performa nyata, bukan hanya status perusahaan,” tambahnya. Hal ini, menurutnya, bisa mendorong perusahaan lokal untuk lebih fokus pada ekspor sebagai sumber pendapatan utama.

Dalam konteks domestik, HIMKI juga menyoroti peran industri dalam mendorong penggunaan teknologi baru. Perusahaan yang berkomitmen mengadopsi mesin dan alat produksi modern dinilai perlu mendapatkan dukungan berupa tax allowance atau pembiayaan murah. Dengan begitu, mereka bisa lebih cepat mengadopsi inovasi yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas produk. “Ini bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga tentang kemampuan industri untuk bersaing di tingkat internasional,” jelasnya.

Merger Industri sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing

Menurut Abdul Sobur, merger antar perusahaan dalam sektor mebel dan kerajinan bisa menjadi strategi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Ia menyebutkan bahwa kebijakan relaksasi bagi merger bisa membantu penggabungan sumber daya, teknologi, dan kapasitas produksi, sehingga menghasilkan perusahaan yang lebih kuat secara ekonomi. “Dengan merger, perusahaan bisa mengoptimalkan penggunaan bahan baku, mengurangi biaya operasional, serta memperkuat posisi mereka di pasar global,” kata dia.

Di sisi lain, HIMKI menyoroti pentingnya membangun hubungan ekspor yang kuat dengan negara-negara luar. Perusahaan yang aktif dalam membangun jaringan distribusi di luar negeri dianggap layak mendapatkan insentif fiskal karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan devisa negara. Menurutnya, dukungan ini akan membantu industri lokal mengembangkan pasar ekspor yang lebih luas dan berkelanjutan. “Kita perlu memperkuat eksposur industri Indonesia di luar negeri, agar mampu menarik investasi asing dan memperluas pangsa pasar,” tuturnya.

Peran Industri dalam Mendorong Industrialisasi Nasional

Dalam keseluruhan strategi tersebut, HIMKI menegaskan bahwa dunia usaha di Indonesia harus memiliki kesetaraan dalam kondisi perekonomian. Level playing field yang sehat dianggap krusial agar target industrialisasi nasional dapat tercapai. “Kita tidak bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi tanpa mengoptimalkan potensi sektor industri,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa insentif yang tepat akan mendorong pengembangan industri yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Abdul Sobur juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sektor industri, terutama dalam menghadapi persaingan global. Menurutnya, kebijakan insentif berbasis kontribusi akan membantu perusahaan lokal membangun kekuatan kompetitif, baik dalam hal kualitas produk maupun harga. “Insentif ini bisa menjadi katalis untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan, sehingga industri bisa berkembang lebih cepat dan stabil,” katanya.

Dalam upayanya menciptakan lingkungan usaha yang adil, HIMKI juga mengusulkan adanya koordinasi antara pemerintah dan asosiasi industri. Ia menilai bahwa keterlibatan aktif pihak-pihak terkait dalam merancang kebijakan akan memastikan bahwa insentif yang diberikan tepat sasaran dan memberi dampak maksimal. “Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya diatur secara acak, tapi juga berdasarkan data dan kebutuhan nyata industri,” jelasnya.

Potensi Kebijakan Insentif untuk Masa Depan

Menurut Abdul Sobur, kebijakan insentif yang diterapkan saat ini masih terlalu bersifat umum. Ia mengusulkan bahwa insentif harus diukur secara spesifik, seperti berdasarkan volume produksi, tingkat inovasi, atau kontribusi terhadap devisa. “Ini adalah langkah untuk mengubah paradigma, agar insentif tidak hanya diberikan kepada perusahaan besar, tapi juga bisa menjangkau usaha kecil yang punya potensi tinggi,” katanya.

HIMKI juga menyoroti bahwa ekspor menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan insentif yang berimbang, perusahaan bisa lebih terdorong untuk mengeksplorasi pasar ekspor, terutama di tengah kondisi global yang semakin kompetitif. “Kita harus memastikan bahwa setiap perusahaan, terlepas dari ukuran, bisa mendapatkan peluang yang sama untuk berkembang,” ujarnya.

Dalam keseluruhan pembahasan, HIMKI menekankan bahwa insentif harus menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan yang tidak hanya melihat status perusahaan, tapi juga kontribusi nyata mereka, dianggap bisa membawa perubahan signifikan dalam struktur perekonomian nasional. “Insentif yang tepat akan membantu mengubah cara berpikir industri, agar lebih fokus pada pertumbuhan dan inovasi,” pungkas Abdul Sobur.