Menhub: Tarif pengantaran barang dalam Perpres ojol masih digodok

Perluasan Regulasi Ojol: Tarif Pengantaran Barang Masih dalam Tahap Perumusan

Indocrowdfunding.com – Menhub – Regulasi nasional yang mengatur ekosistem transportasi berbasis aplikasi tidak lagi sekadar membahas soal mengantar penumpang dari satu titik ke titik lain. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi daring kini menjangkau ranah yang jauh lebih luas, mencakup layanan pengantaran barang hingga distribusi makanan. Namun, di balik perluasan cakupan tersebut, satu elemen krusial masih belum menemukan bentuk akhirnya: mekanisme penetapan tarif untuk jasa pengantaran barang.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa perhitungan tarif pengantaran barang masih dikerjakan bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Proses ini belum rampung karena memerlukan kalibrasi yang cermat agar angka yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak dalam rantai layanan.

Metodologi Perhitungan Tarif

Dudy menjelaskan bahwa komponen penyusun tarif pengantaran barang pada dasarnya sejalan dengan komponen tarif angkutan orang. Biaya bahan bakar, biaya perawatan kendaraan, serta faktor operasional lainnya menjadi variabel utama yang kemudian dikonversi menjadi besaran harga per kilometer.

“Karena komponen tarif itu kurang lebih sama, ada bensin, ada perawatan dan sebagainya itu adalah komponen tarif yang kita kemudian hitung menjadi berapa harga per kilometernya.”

Perbedaan mendasar terletak pada tahap kematangan regulasi. Untuk angkutan orang, kerangka penghitungan tarif sudah tersedia dan dapat dijadikan acuan langsung. Sebaliknya, tarif khusus pengantaran barang masih berada dalam fase perumusan, sehingga belum ada angka final yang bisa diumumkan kepada publik maupun pelaku usaha.

Pembagian Kewenangan Antar-Kementerian

Perluasan cakupan Perpres membawa konsekuensi struktural: tidak satu kementerian pun dapat menanggung seluruh aspek regulasi secara tunggal. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pada Selasa (18/8) bahwa pembagian kewenangan telah disepakati dalam kerangka finalisasi pembahasan.

Dalam skema tersebut, tarif pengantaran barang dan makanan berada di bawah yurisdiksi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Tarif angkutan orang tetap menjadi ranah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sementara itu, aspek yang berkaitan dengan pelaku transportasi daring secara keseluruhan diampu oleh Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pembagian ini mencerminkan kompleksitas ekosistem digital yang melampaui satu sektor saja.

Dasco menambahkan bahwa simulasi tarif untuk angkutan orang, barang, dan makanan sudah dilakukan. Akan tetapi, hasil simulasi tersebut masih harus melewati proses harmonisasi antar-kementerian sebelum dapat diumumkan secara resmi. Artinya, angka-angka yang beredar di ruang publik belum memiliki kekuatan hukum dan tidak boleh dijadikan patokan.

Proses Finalisasi dan Keterlibatan Para Pihak

Dudy mengungkapkan bahwa draf Perpres telah mencapai tahap akhir, namun masih menjalani penyempurnaan substansial. Tujuannya memastikan bahwa ketentuan yang dihasilkan selaras dengan aspirasi pengemudi sekaligus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

“Terakhir memang sudah final, dan ini masih difinalkan kembali. Maksudnya, supaya diyakinkan betul pengaturannya itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan para pengemudi dan juga sesuai dengan aturan yang bisa kita lakukan.”

Sebelum Perpres diterbitkan, pemerintah berkomitmen melibatkan organisasi pengemudi ojol serta perusahaan aplikator. Langkah ini dimaksudkan agar regulasi tidak lahir dari ruang hampa kebijakan, melainkan dari dialog langsung dengan mereka yang akan terdampak paling langsung oleh ketentuan tarif dan operasional.

Perlindungan Pengemudi Mitra Pengantaran Barang

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti dimensi perlindungan dalam regulasi pengantaran barang. Pemerintah menyiapkan pengaturan khusus bagi pengemudi yang beroperasi sebagai mitra pengantaran barang, dengan penekanan pada aspek keselamatan dan jaminan kesejahteraan mereka.

Kemkomdigi melibatkan platform digital dan para pengemudi secara langsung dalam pembahasan aturan tersebut. Tujuannya mencapai titik keseimbangan optimal antara kepentingan bisnis platform, hak konsumen, dan perlindungan pengemudi. Ketentuan teknis yang dihasilkan akan diterbitkan dalam bentuk keputusan menteri, bukan lagi sebagai bagian dari Perpres itu sendiri.

Implikasi bagi Ekosistem Transportasi Digital

Perluasan Perpres dari sekadar angkutan orang menjadi payung regulasi yang mencakup pengantaran barang dan makanan menandai pergeseran paradigma dalam tata kelola transportasi digital di Indonesia. Sebelumnya, layanan kurir berbasis aplikasi beroperasi dalam ruang regulasi yang relatif longgar, dengan tarif yang ditentukan sepihak oleh platform. Dengan hadirnya kerangka tarif yang disusun pemerintah, terdapat harapan agar transparansi harga meningkat dan persaingan antar-pelaku menjadi lebih sehat.

Di sisi lain, kompleksitas koordinasi lintas-kementerian—Kemenhub, Kemkomdigi, Kementerian UMKM, serta lembaga terkait—menyiratkan bahwa proses finalisasi tidak akan berjalan singkat. Setiap perubahan substansi pada draf berpotensi memicu putaran harmonisasi baru. Bagi jutaan pengemudi ojol yang kini juga menawarkan jasa pengantaran barang, kejelasan regulasi menjadi faktor penentu dalam perencanaan pendapatan harian mereka. Ketidakpastian tarif berkepanjangan dapat menghambat keputusan investasi pada sisi pasokan, sementara konsumen tetap membutuhkan kepastian harga untuk merencanakan kebutuhan logistik mereka.

Proses yang sedang berlangsung ini, meski belum menghasilkan angka final, setidaknya menegaskan bahwa negara tidak meninggalkan sektor pengantaran barang dalam kekosongan regulasi. Tantangan ke depan terletak pada kecepatan dan kualitas harmonisasi agar ketentuan teknis dapat diterbitkan tanpa mengorbankan substansi perlindungan yang telah disepakati.