Kunjungi LKBN ANTARA, DJP Papua perkuat kolaborasi dengan media massa

Menjembatani Kesenjangan Informasi Pajak di Wilayah Timur: DJP Papabrama dan ANTARA Perkuat Kemitraan Strategis

Indocrowdfunding.com – Menyampaikan pesan perpajakan kepada masyarakat yang tersebar di ribuan pulau, pegunungan, dan pesisir timur Indonesia bukan perkara sederhana. Jarak geografis, keterbatasan infrastruktur komunikasi, serta keragaman budaya membuat edukasi pajak sering kali tidak sampai dengan efektif. Menyadari tantangan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) mengambil langkah konkret dengan mempererat kemitraan dengan lembaga pers nasional. Pada Kamis, jajaran pejabat Kanwil DJP Papabrama melakukan kunjungan silaturahmi ke Biro Papua Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di Jayapura, Papua, untuk membahas kerangka kerja sama jangka panjang dalam penyampaian informasi perpajakan kepada publik.

Media sebagai Pilar Kepercayaan Publik

Supriyanto, yang menjabat Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Papabrama, menegaskan bahwa lembaga pers bukan sekadar saluran distribusi berita, melainkan mitra strategis dalam membentuk pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dalam konteks wilayah Papua dan Maluku, di mana tingkat literasi pajak masih menjadi pekerjaan rumah bersama, peran media menjadi semakin krusial untuk menerjemahkan regulasi yang kompleks menjadi bahasa yang dapat dicerna oleh wajib pajak dari berbagai latar belakang.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap informasi mengenai layanan perpajakan dan peraturan terbaru dapat disampaikan secara sederhana, akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi prinsip bahwa komunikasi perpajakan tidak boleh berhenti pada jargon teknis. Masyarakat berhak memahami hak dan kewajibannya tanpa harus menjadi ahli hukum pajak terlebih dahulu. Di wilayah yang aksesnya terbatas terhadap layanan langsung, media massa menjadi jembatan utama antara otoritas pajak dan warga.

Ruang Lingkup Kolaborasi yang Dibahas

Kunjungan ke Biro ANTARA Papua itu tidak sekadar bersifat seremonial. Agenda pertemuan mencakup pemetaan peluang kerja sama konkret antara DJP dan media massa, dengan fokus pada tiga pilar utama: transformasi digital layanan perpajakan, peningkatan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, serta sosialisasi peraturan perpajakan terbaru yang berlaku di seluruh Indonesia termasuk wilayah timur.

“Melalui peran strategis media, DJP berharap informasi perpajakan dapat tersampaikan secara luas, jelas, dan berimbang kepada wajib pajak.”

Transformasi layanan perpajakan, yang mencakup digitalisasi pelaporan, pembayaran, dan konsultasi, menuntut komunikasi publik yang masif agar wajib pajak tidak tertinggal oleh perubahan sistem. Tanpa edukasi yang memadai, modernisasi layanan justru berisiko memperlebar kesenjangan antara wajib pajak yang melek teknologi dan mereka yang belum terjangkau.

Forum Diskusi dan Serapan Masukan

Di samping membahas arah kolaborasi, pertemuan tersebut juga difungsikan sebagai forum terbuka untuk menyerap perspektif media mengenai kebutuhan informasi publik di wilayah Papua dan Maluku. Supriyanto menjelaskan bahwa strategi komunikasi yang efektif harus dibangun dari pemahaman terhadap karakteristik audiens lokal, bukan sekadar replikasi pesan yang ditujukan untuk wilayah perkotaan di Jawa atau Sumatera. Media lokal, dengan jaringan koresponden dan pemahaman konteks daerah, menjadi sumber masukan berharga dalam merancang pesan yang relevan dan mudah diterima.

Kanwil DJP Papabrama menyatakan komitmennya untuk mempertahankan dan memperdalam kerja sama dengan media massa sebagai bagian integral dari strategi edukasi perpajakan. Tujuannya bukan hanya meningkatkan literasi pajak secara kuantitatif, tetapi juga mendorong budaya kepatuhan sukarela yang berakar pada pemahaman, bukan ketakutan terhadap sanksi.

Respons dari Sisi Media

Dari pihak ANTARA, Kepala Biro Papua Hendrina Dian Kandipi menyambut baik langkah penguatan sinergi tersebut. Ia menyatakan bahwa hubungan kerja sama antara ANTARA dan Kanwil DJP Papabrama telah berjalan baik selama ini dan memberikan hasil positif bagi penyebaran informasi perpajakan di wilayah timur.

“LKBN ANTARA Biro Papua senantiasa mendukung terkait penyebarluasan informasi perpajakan kepada masyarakat.”

Kandipi juga menyampaikan harapan agar ke depan cakupan informasi dan edukasi perpajakan tidak terbatas pada masyarakat umum semata, tetapi juga menjangkau kalangan jurnalis dan pekerja media. Dengan meningkatkan kapasitas media dalam memahami substansi kebijakan pajak, kualitas liputan dan edukasi yang sampai ke publik akan meningkat secara signifikan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa jurnalisme yang bertanggung jawab memerlukan pemahaman mendalam terhadap topik yang diliput, termasuk regulasi fiskal yang berdampak langsung pada kehidupan ekonomi warga.

Implikasi bagi Wilayah Timur

Langkah penguatan kolaborasi ini memiliki implikasi praktis yang luas. Bagi wajib pajak di pedalaman Papua, pesisir Maluku, dan kawasan terpencil lainnya, akses terhadap informasi perpajakan yang akurat dan mudah dipahami dapat mengurangi ketergantungan pada perantara tidak resmi, meminimalkan kesalahan pelaporan, serta membangun rasa percaya terhadap institusi negara. Bagi otoritas pajak, kemitraan dengan media nasional yang memiliki jangkauan hingga ke daerah terpencil membuka kanal komunikasi yang lebih efisien dibandingkan pendekatan satu arah melalui kanal resmi yang sering kali tidak diakses masyarakat di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital.

Di tengah upaya pemerintah pusat mendorong pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal, komunikasi perpajakan yang inklusif menjadi prasyarat agar kebijakan pajak tidak dipersepsikan sebagai beban sepihak, melainkan sebagai instrumen bersama untuk pembangunan daerah. Kolaborasi antara DJP Papabrama dan lembaga pers nasional seperti ANTARA merupakan satu bentuk nyata dari upaya tersebut, menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan administratif semata.