OIKN alokasikan Rp5,3 triliun guna bangun kawasan legislatif-yudikatif

OIKN Alokasikan Rp5,3 Triliun untuk Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN

Indocrowdfunding.com – OIKN mengalokasikan Rp5,3 triliun secara khusus untuk melanjutkan konstruksi kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara. Dana tersebut merupakan bagian dari pagu indikatif total Rp6,7 triliun yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Keputusan ini menandai fase krusial pembangunan IKN di Kalimantan Timur, di mana infrastruktur pemerintahan baru harus dituntaskan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan langsung rincian alokasi anggaran tersebut di Penajam Paser Utara pada Selasa. Ia menjelaskan bahwa dari total pagu indikatif Rp6,7 triliun, porsi terbesar dialirkan ke sektor konstruksi fisik, sementara sisanya diperuntukkan bagi operasional dan pengelolaan kawasan yang telah beroperasi.

“Dari Rp6,7 triliun itu kan pagu indikatif pertama. Tapi yang Rp5,3 triliun itu untuk meneruskan (pembangunan) yudikatif legislatif yang selanjutnya. Yang lainnya untuk pengelolaan,” kata Basuki.

Peningkatan Pagu dan Tekanan Fiskal

Angka pagu indikatif OIKN dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 menunjukkan kenaikan sekitar Rp400 miliar dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada level Rp6,3 triliun. Peningkatan ini mencerminkan eskalasi kebutuhan pendanaan seiring bertambahnya cakupan proyek yang harus diselesaikan dalam satu siklus anggaran. Lonjakan tersebut bukan sekadar angka administratif, melainkan sinyal bahwa pemerintah mempercepat penyelesaian infrastruktur inti agar kawasan berfungsi penuh sesuai jadwal politik yang telah diumumkan.

Besarnya dana yang dialokasikan sejalan dengan target penyelesaian sejumlah infrastruktur utama IKN pada tahun 2027. Anggaran tidak hanya mencakup pembangunan fisik baru, tetapi juga kebutuhan pengelolaan serta pemeliharaan aset yang sudah terbangun. Dengan kata lain, otorita kini menghadapi beban ganda: membangun struktur baru sekaligus merawat struktur yang telah beroperasi.

Beban Pengelolaan yang Terus Membengkak

Kebutuhan pengelolaan infrastruktur IKN saat ini tercatat sekitar Rp500 miliar per tahun. Angka ini bersifat dinamis dan berpotensi naik signifikan seiring bertambahnya aset yang diserahkan oleh kementerian terkait kepada OIKN untuk dipelihara. Basuki menegaskan bahwa tren peningkatan biaya operasional merupakan konsekuensi logis dari ekspansi kawasan dan transfer tanggung jawab pemeliharaan dari lembaga asal ke otorita.

“Nilai tersebut berpotensi meningkat seiring bertambahnya aset yang diserahkan kepada OIKN dari kementerian terkait untuk dipelihara,” ujarnya.

Implikasinya, setiap tahun anggaran berikutnya harus mengakomodasi lonjakan biaya pemeliharaan tanpa mengorbankan pendanaan konstruksi yang masih berjalan. Tekanan fiskal semacam ini menuntut perencanaan jangka panjang yang lebih ketat dari pemerintah pusat, mengingat IKN dirancang sebagai kota pemerintahan permanen, bukan proyek sementara.

Kawasan Yudikatif: Target Rampung 25 Desember 2027

Untuk segmen yudikatif secara spesifik, pembangunan fisik ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027. Kawasan ini dirancang