PBB: Warga sipil Palestina terus hadapi aktivitas militer di Gaza
Laporan PBB: Situasi Kemanusiaan Gaza dan Tepi Barat Memerlukan Perhatian Intensif
PBB – Kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina terus memburuk seiring meningkatnya aktivitas militer dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat sipil. Berdasarkan informasi yang dirilis pada hari Kamis, 16 Juli, berbagai badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti tantangan besar yang dihadapi warga Palestina di kedua wilayah utama, yaitu Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Krisis Pengungsian di Gaza
Di Gaza, gelombang aktivitas militer yang berkelanjutan telah mendorong semakin banyak penduduk untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menegaskan bahwa masyarakat setempat masih menanggung beban terberat dari konflik yang berlangsung. Pengungsian paksa yang terjadi berulang kali menjadi salah satu faktor utama yang memperparah situasi di wilayah tersebut.
Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) pada Rabu, 15 Juli, menyampaikan kekhawatiran bahwa ketika warga dipaksa berpindah tempat, mereka menghadapi risiko kehilangan akses terhadap layanan dasar serta bantuan kemanusiaan yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka. Ketersediaan makanan, air bersih, dan fasilitas kesehatan menjadi semakin terbatas seiring perpindahan penduduk.
Sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak tersebut, OCHA melaporkan bahwa dalam periode 12 hari pertama bulan ini, PBB bersama mitra-mitranya telah berhasil menyalurkan bantuan pangan umum kepada lebih dari 250.000 orang. Distribusi bantuan ini dilakukan melalui 36 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Gaza untuk memastikan jangkauan yang lebih luas.
Dukungan untuk Petani dan Anak-Anak
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada Kamis menyampaikan perkembangan positif terkait peningkatan program bantuan tunai. Program ini dirancang untuk membantu 1.500 petani Palestina dalam mengolah lahan pertanian mereka di seluruh Jalur Gaza selama musim tanam 2026. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan masyarakat.
“Hal ini akan membantu para petani menghasilkan cukup sayuran segar untuk lebih dari 100.000 orang dan meningkatkan akses terhadap pangan bergizi bagi masyarakat rentan,” kata FAO.
Selain sektor pertanian, OCHA juga melaporkan bahwa mitra-mitra kemanusiaannya terus mendistribusikan perlengkapan belajar dan mengajar kepada para siswa serta guru selama pekan pertama Juli. Kegiatan pendidikan ini menjadi prioritas untuk memastikan anak-anak tidak kehilangan kesempatan belajar meskipun dalam kondisi sulit.
“Lebih dari 5.440 paket perlengkapan belajar, yang mencakup buku tulis, spidol, dan pensil, akan membantu sekitar 217.600 anak perempuan dan laki-laki dalam kegiatan belajar musim panas yang dimulai Sabtu (11/7) lalu,” kata OCHA.
Kekerasan Pemukim di Tepi Barat
Sementara itu, di Tepi Barat, OCHA memimpin delegasi tingkat tinggi untuk mengunjungi Desa Deir Nidham yang terletak di Kegubernuran Ramallah. Kunjungan ini bertujuan untuk memahami secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak oleh kekerasan pemukim Israel serta ekspansi pos-pos permukiman yang terus berlangsung.
Para peserta delegasi bertemu dengan keluarga-keluarga Palestina yang mengalami dampak langsung dari konflik tersebut. Mereka mendengarkan secara langsung dari masyarakat terdampak mengenai berbagai risiko yang dihadapi, termasuk ancaman terhadap keselamatan jiwa, kerusakan properti, serta gangguan terhadap kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian mereka.
OCHA mencatat bahwa serangan oleh pemukim Israel menjadi salah satu penyebab utama warga Palestina menderita luka-luka di Tepi Barat. Data menunjukkan bahwa kekerasan pemukim menyumbang 55 persen dari seluruh kasus luka-luka pada tahun 2026, menjadikannya faktor dominan dalam statistik cedera di wilayah tersebut.
OCHA kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi warga Palestina di Tepi Barat sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional. Perlindungan ini mencakup hak atas keselamatan, kebebasan bergerak, serta akses terhadap layanan dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat sipil.
