Eks Dirut PGN divonis empat tahun penjara kasus jual beli gas

Hendi Prio Santoso Divonis Empat Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Jual Beli Gas PGN

Indocrowdfunding.com – Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Hendi Prio Santoso, mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, atas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan skema kerja sama jual beli gas di tubuh perusahaan BUMN tersebut. Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani pada sidang yang berlangsung Kamis di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Keputusan ini menjadi sorotan karena menyentuh inti tata kelola korporasi di sektor energi nasional. PGN, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang mengelola infrastruktur transmisi dan distribusi gas bumi di Indonesia, memegang peran strategis dalam rantai pasok energi domestik. Ketika mekanisme internal perusahaan diabaikan demi kepentingan pihak tertentu, dampaknya tidak hanya berupa angka kerugian negara, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN di sektor vital.

Modus Operandi dan Besaran Kerugian

Majelis hakim menyatakan Hendi terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang sebesar 500 ribu dolar Singapura dari Arso Sadewo. Penerimaan dana itu terkait langsung dengan pencairan pembayaran di muka dalam kerja sama jual beli gas yang melibatkan PT PGN. Skema pembayaran di muka tersebut bernilai 15 juta dolar AS, dan menurut perhitungan majelis, pelaksanaannya menimbulkan kerugian negara sebesar 15 juta dolar AS atau setara dengan Rp255 miliar, menggunakan kurs konversi Rp17.000 per dolar AS.

Dalam amar putusan, hakim menyatakan Hendi bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama. Dasar hukum yang diterapkan adalah Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP Nasional jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pidana Tambahan dan Denda

Di samping hukuman penjara empat tahun, majelis menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa akan menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 80 hari. Selain itu, Hendi dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 500 ribu dolar Singapura. Majelis memperhitungkan bahwa jumlah uang yang setara telah disetorkan ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga kewajiban itu dianggap terpenuhi secara proporsional.

Timbangan Memberatkan dan Meringankan

Sebelum menetapkan berat-ringannya pidana, majelis hakim menimbang sejumlah faktor. Di sisi memberatkan, perbuatan Hendi dinilai menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar dan tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Lebih jauh, modus yang digunakan dilakukan melalui jalur di luar mekanisme korporasi resmi, sehingga merusak tata kelola perusahaan BUMN. Majelis juga mencatat bahwa Hendi tidak bersikap terbuka mengenai penerimaan uang yang diterimanya.

Sebaliknya, faktor meringankan yang dipertimbangkan meliputi: Hendi belum pernah dihukum sebelumnya, memiliki tanggungan keluarga, telah mengembalikan uang sebesar 500 ribu dolar Singapura, serta bersikap sopan sepanjang proses persidangan. Majelis turut mempertimbangkan bahwa Hendi bukan pihak yang berkewajiban melakukan uji tuntas (due diligence) maupun menilai kecukupan nilai jaminan dalam transaksi tersebut; kelalaian terkait hal itu melekat pada PT PGN sebagai entitas korporasi.

“Memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, majelis hakim memandang pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan adil bagi terdakwa maupun masyarakat,” kata Ni Kadek saat membacakan putusan.

Perbandingan dengan Tuntutan Jaksa

Vonis empat tahun ini lebih ringan satu tahun dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menuntut Hendi dengan pidana lima tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 80 hari penjara. Jaksa tidak menuntut pembayaran uang pengganti secara terpisah karena memperhitungkan bahwa dana sebesar 500 ribu dolar Singapura telah terlebih dahulu disetorkan ke rekening penampungan KPK.

Perbedaan satu tahun antara tuntutan dan putusan ini menunjukkan bahwa majelis memberikan bobot lebih besar pada faktor-faktor meringankan, terutama pengembalian dana dan status sebagai pelaku pertama kali. Dalam konteks pemberantasan korupsi di sektor energi, vonis ini sekaligus menjadi pengingat bahwa mekanisme internal korporasi BUMN—mulai dari persetujuan dewan komisaris hingga prosedur verifikasi mitra bisnis—harus dijalankan tanpa celah, agar transaksi bernilai miliaran rupiah tidak menjadi ruang bagi kepentingan pribadi yang merugikan keuangan negara.