Redaktur Karkhas ANTARA paparkan fungsi pers di sosialisasi DPRD Jatim

Pemahaman Publik tentang Peran Pers Diperkuat Lewat Sosialisasi di Situbondo

Indocrowdfunding.com – Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap membingungkan masyarakat, sebuah kegiatan literasi jurnalistik digelar di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pada Senin. Acara bertajuk “Literasi Jurnalistik di Era Disrupsi Media” ini diinisiasi oleh anggota DPRD Jawa Timur bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Situbondo. Kehadiran berbagai elemen masyarakat — mulai dari kepala sekolah tingkat SD hingga SMA, organisasi kemahasiswaan IPNU-IPPNU, Fatayat NU, Tim Penggerak PKK, hingga para jurnalis lokal — menandakan bahwa isu tata kelola informasi publik telah menyentuh ranah pendidikan dan kehidupan sosial secara langsung.

Empat Pilar Fungsi Pers dalam Kerangka Hukum Nasional

Narasumber utama kegiatan tersebut adalah Masuki M. Astro, yang akrab disapa Mas Uki, menjabat sebagai Redaktur Karkhas (karangan khas) pada Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA. Dalam paparannya yang mengusung tema “Menyelami Kerja Wartawan Menyingkap yang Tersembunyi”, ia menguraikan empat fungsi fundamental pers sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Dalam konteks secara umum yang diakui seluruh dunia, dan kebetulan juga ada dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, fungsi itu setidaknya ada empat, yakni memberi informasi, mendidik, menghibur dan menjadi kontrol sosial.”

Penjelasan ini penting bagi masyarakat yang sehari-hari terpapar konten berita tanpa memahami mekanisme di balik produksi informasi. Ketika warga mampu membedakan antara pemberitaan yang berfungsi mengedukasi dengan konten yang sekadar mengejar sensasi, mereka menjadi konsumen media yang lebih kritis — sebuah prasyarat bagi demokrasi yang sehat.

Dimensi Spiritual dalam Profesi Kewartawanan

Mas Uki kemudian membawa diskusi ke ranah yang lebih reflektif dengan merujuk karya Parni Hadi, jurnalis senior sekaligus mantan Pimpinan Redaksi LKBN ANTARA dan mantan Direktur LPP RRI, dalam bukunya berjudul Jurnalisme Profetik. Dalam karya tersebut, Parni Hadi mengaitkan tugas wartawan dengan warisan kenabian melalui empat sifat: siddiq (kejujuran), amanah (kepercayaan), tabligh (penyampaian pesan), dan fathonah (kecerdasan).

Ia juga mengutip firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Kahfi ayat 56:

“Dan kami tidak mengutus para Rasul, melainkan untuk menyampaikan kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan.”

Mas Uki menegaskan bahwa rujukan tersebut bukan berarti menyamakan wartawan dengan nabi, melainkan mengajak profesi ini menumbuhkan niat yang luhur dalam menjalankan tugasnya.

“Saya yakin, Bapak Parni Hadi tidak sedang menyamakan wartawan dengan nabi, tapi dari pernyataan ini beliau ingin menggugah kesadaran para wartawan untuk menjalankan pekerjaan kewartawanan itu dengan niat hati yang mulia, sebagaimana tugas kenabian.”

Ajakan Menjaga Integritas dari Sisi Publik

Sebagian besar peserta sosialisasi bukan jurnalis, melainkan pendidik, aktivis organisasi masyarakat, dan perwakilan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Mas Uki mengarahkan pesan khusus kepada mereka: menjaga ekosistem pers yang sehat bukan hanya tanggung jawab redaksi, melainkan juga tugas kolektif masyarakat.

“Bapak dan ibu, selemah-lemahnya iman itu saling mendoakan, dan kalau bertemu dengan teman-teman wartawan, saling mengingatkan, bahwa pekerjaan jurnalistik itu sangat mulia dan jangan dinodai dengan kegiatan-kegiatan yang justru merusak nilai-nilai pengabdian dari pekerjaan sebagai wartawan.”

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa tekanan eksternal — mulai dari iming-iming imbalan hingga intimidasi — dapat menggeser standar etika jurnalistik. Ketika masyarakat memahami bahwa setiap berita lahir dari proses pengumpulan data, verifikasi, dan penulisan yang terikat kode etik, mereka akan lebih selektif dalam menerima sekaligus lebih tegas dalam menuntut akuntabilitas media.

Dukungan Politik dan Pemerintah Daerah

Zainiye, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang menjadi inisiator kegiatan, menekankan bahwa literasi jurnalistik merupakan hak warga untuk memahami bagaimana informasi yang mereka konsumsi setiap hari diproduksi.

“Literasi jurnalistik ini akan menambah wawasan masyarakat tentang kerja wartawan mulai menghimpun data hingga menjadi sebuah berita. Mari kita dukung pers yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan dan keberimbangan yang berpedoman pada UU 40/1999 tentang Pers.”

Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah, yang turut hadir, menyampaikan apresiasi atas konsistensi perhatian DPRD Jatim terhadap sektor pendidikan dan kini juga dunia pers. Ia berharap acara semacam ini menjadi penguat kesadaran kolektif di era di mana teknologi informasi berkembang dengan kecepatan yang melampaui kemampuan banyak warga untuk menyaringnya.

“Kemarin-kemarin perhatian pada dunia pendidikan yang tiada henti, baik dari PAUD, TK, RA. Semoga acara ini menjadi penguat kepada kita semua di era teknologi makin maju.”

Sinergi PWI dengan Pemangku Kebijakan

Ketua PWI Situbondo, Diana, menegaskan bahwa organisasi profesi wartawan tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun pemahaman publik. Sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil menjadi strategi jangka panjang.

“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan ormas, untuk mendukung kami mengedukasi kepada publik.”

Di era di mana batas antara berita dan konten buatan semakin kabur, langkah-langkah seperti sosialisasi di Situbondo menjadi bagian dari upaya kolektif untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, melainkan juga penjaga bersama integritas ruang publik digital.