Wamenko Pangan dorong ULM jadi kampus percontohan kelola sampah

ULM Ditargetkan Jadi Kampus Pertama di Indonesia yang Kelola Sampah Mandiri Sepenuhnya

Indocrowdfunding.com – Banjarmasin, Kalimantan Selatan — Dalam rangkaian peringatan World Cleanup Day 2026 yang digelar di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) pada Selasa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan ambisi besar: menjadikan kampus tersebut sebagai prototipe institusi pendidikan tinggi yang mampu mengelola seluruh sampah secara mandiri hingga tingkat 100 persen. Target itu bukan sekadar slogan lingkungan, melainkan sebuah kerangka kerja yang menuntut penguatan sistem internal, transformasi budaya sivitas akademika, serta kontribusi riset yang terukur.

Pendekatan Pentahelix: Tidak Ada Satu Pihak yang Bisa Sendirian

Hanif menegaskan bahwa beban pengelolaan sampah tidak lagi bisa ditumpukan pada satu entitas negara. Ia menyebut kerangka kerja pentahelix — yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, sektor usaha, dan media — sebagai prasyarat mutlak bagi terciptanya sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Tanpa sinergi kelima pilar tersebut, upaya pengurangan sampah akan selalu bersifat parsial dan tidak menyentuh akar masalah.

“Penanganan sampah tidak mungkin bisa maksimal dan optimal bilamana tidak dilakukan secara bersama-sama secara pentahelix, khususnya media,” ujar Hanif di hadapan sivitas akademika ULM.

Peringatan World Cleanup Day, dalam pandangannya, bukan sekadar aksi bersih-bersih simbolik. Ia harus menjadi titik tolak perubahan perilaku dari hulu: mengurangi produksi sampah, memisahkan jenis limbah, dan membangun kebiasaan pengelolaan yang melekat pada rutinitas harian warga kampus maupun masyarakat sekitar.

Tiga Tantangan Nasional yang Belum Terpecahkan

Hanif mengidentifikasi tiga persoalan struktural yang masih menghantui pengelolaan sampah di tingkat nasional. Pertama, tata kelola — mulai dari regulasi, kelembagaan, hingga mekanisme pengawasan yang kerap tumpang tindih antarjenjang pemerintahan. Kedua, sistem pengolahan fisik yang belum merata, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi namun infrastruktur terbatas. Ketiga, dimensi komunikasi dan edukasi publik, yang menurutnya masih jauh dari kata memadai dalam membangun kesadaran kolektif untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab.

Ketiga tantangan itu, jika ditangani secara terpisah, akan menghasilkan solusi yang cacat. Oleh karena itu, pendekatan terpadu menjadi satu-satunya jalan keluar yang realistis.

Peran Strategis Perguruan Tinggi: Dari Kuliah Kerja Nyata hingga Riset Terapan

ULM, menurut Hanif, memiliki posisi unik untuk mengambil peran strategis melalui tiga pilar utama perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia mendorong agar kegiatan kemahasiswaan — termasuk program kuliah kerja nyata tematik — diarahkan secara eksplisit pada edukasi dan praktik pengelolaan sampah, baik di dalam kampus maupun di komunitas sekitar.

Langkah ini bukan tanpa preseden. Beberapa universitas di Asia Tenggara telah mengintegrasikan manajemen limbah ke dalam kurikulum wajib dan proyek akhir mahasiswa. Namun, Hanif menekankan bahwa ULM berpotensi melampaui sekadar integrasi kurikulum: ia bisa menjadi institusi yang secara operasional bebas dari ketergantungan pada pihak luar untuk pengelolaan sampahnya sendiri.

“Dengan leader yang cukup kuat, kemudian dibangun sistematis yang sangat mumpuni, saya yakin dan percaya ULM dalam waktu yang tidak terlalu lama mampu membangun menjadi universitas yang berhasil mengelola sampah mandiri 100 persen,” ujarnya.

Realisasi target tersebut, lanjutnya, bergantung pada tiga syarat: kepemimpinan yang tegas dan konsisten, sistem yang dirancang secara terencana dan terukur, serta implementasi yang tidak setengah-setengah di seluruh sudut kampus — dari fakultas, asrama, hingga area olahraga dan kantin.

Banjarmasin dan Tantangan Geografis Sungai

Karakteristik geografis Kota Banjarmasin menambah kompleksitas persoalan. Sebagai kota yang dilintasi puluhan sungai dan kanal, Banjarmasin menghadapi risiko langsung: sampah yang tidak tertangani di darat akan bermuara ke badan air dalam hitungan jam. Hal ini menuntut pendekatan pengelolaan yang lebih ketat dan terintegrasi, mencakup seluruh rantai dari sumber timbulan hingga tahap akhir pengolahan.

Kegagalan mengelola sampah di kota sungai seperti Banjarmasin tidak hanya berdampak pada kualitas air dan kesehatan warga, tetapi juga mengancam ekosistem perairan yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan dan bagian dari identitas budaya lokal. Dalam konteks perubahan iklim yang memperparah banjir dan sedimentasi, tekanan terhadap infrastruktur pengelolaan sampah akan terus meningkat.

Barometer untuk Kalimantan dan Lebih Jauh

Hanif memproyeksikan keberhasilan pengelolaan sampah di Banjarmasin sebagai barometer bagi seluruh Kalimantan Selatan dan kawasan Kalimantan secara regional. Logikanya sederhana: jika kota dengan karakteristik geografis dan demografis tertentu mampu menerapkan sistem pengelolaan yang serius dan terpadu, maka daerah lain dengan profil serupa tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan hal yang sama.

“Kalau sampah di Banjarmasin bisa ditangani serius, saya harap akan menjadi contoh bagi yang lain. Kalau Kota Banjarmasin bisa, mestinya yang lain juga bisa,” tegas Wamenko Hanif.

Pernyataan itu sekaligus menjadi tantangan implisit bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil di seluruh provinsi Kalimantan. Ia mengisyaratkan bahwa standar pengelolaan sampah tidak lagi boleh menjadi urusan lokal semata, melainkan bagian dari komitmen pembangunan yang terukur dan dapat diaudit.

Bagi ULM sendiri, undangan untuk menjadi kampus percontohan ini membawa konsekuensi nyata: alokasi anggaran khusus, pembentukan unit pengelolaan limbah yang independen, kemitraan riset dengan lembaga teknologi, serta mekanisme akuntabilitas publik yang transparan. Jika berhasil, model yang lahir dari Banjarmasin berpotensi menjadi rujukan bagi ratusan perguruan tinggi lain di Indonesia yang masih bergulat dengan persoalan sampah harian tanpa kerangka pengelolaan yang memadai.