Menlu Suriah, Utusan AS bahas penuntasan pencabutan sanksi atas Suriah

Proses Pencabutan Sanksi terhadap Suriah Masuk Tahap Kritis Setelah Pertemuan di Istanbul

Indocrowdfunding.com – Pembicaraan antara pejabat tertinggi urusan luar negeri Suriah dan perwakilan Amerika Serikat di Istanbul menandai babak baru dalam upaya membuka kembali ruang ekonomi bagi negara yang telah tercekam sanksi selama beberapa dekade. Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani dan Utusan Khusus AS untuk Suriah Tom Barrack duduk bersama pada Senin (17/8) untuk membahas secara langsung bagaimana mekanisme pencabutan sanksi terhadap Republik Arab Suriah dapat dituntaskan, sekaligus meninjau dinamika terbaru di kawasan Timur Tengah.

Agenda Pertemuan: Dari Hubungan Bilateral hingga Rekonstruksi Nasional

Kementerian Luar Negeri Suriah menyampaikan bahwa agenda diskusi mencakup penguatan relasi bilateral kedua negara, pemetaan perkembangan kawasan, serta prospek pemulihan ekonomi Suriah. Di antara poin-poin tersebut, penyelesaian prosedur pencabutan sanksi dan kemajuan proses rekonstruksi negara menjadi sorotan utama. Pernyataan resmi kementerian itu menegaskan bahwa kedua delegasi membahas langkah-langkah konkret untuk mengakhiri pembatasan ekonomi yang selama bertahun-tahun menghambat perdagangan, investasi, dan akses perbankan Suriah ke sistem keuangan global.

“Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai upaya untuk memperkuat hubungan bilateral antarnegara, perkembangan terkini di kawasan, serta prospek pemulihan ekonomi Suriah, termasuk penyelesaian proses pencabutan sanksi terhadap Republik Arab Suriah dan kemajuan proses rekonstruksi negara tersebut.”

Barrack hadir dalam kapasitas ganda: sebagai utusan khusus yang ditugaskan khusus menangani urusan Suriah, sekaligus sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki. Posisi ini memberinya akses langsung ke Ankara, yang selama perang Suriah menjadi tuan rumah jutaan pengungsi dan berperan sebagai jembatan diplomatik antara Damasko dan Washington. Pemilihan Istanbul sebagai lokasi pertemuan bukan kebetulan; kota itu telah lama menjadi titik temu bagi negosiasi yang melibatkan berbagai pihak di kawasan.

Langkah Trump Menghapus Status “Negara Pendukung Terorisme”

Langkah diplomatik yang dibahas di Istanbul tidak berdiri sendiri. Pada Juli 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Kongres AS mengenai niatnya untuk mencabut Suriah dari daftar negara pendukung terorisme (state sponsor of terrorism). Pemberitahuan tersebut memicu mekanisme hukum yang mewajibkan masa peninjauan selama 45 hari sebelum pencabutan status tersebut dapat berlaku secara resmi.

Artinya, jika tidak ada keberatan dari lembaga legislatif dalam jendela waktu tersebut, Suriah akan secara hukum keluar dari daftar yang telah menaunginya sejak tahun 1979. Periode empat setengah dekade itu menjadikan Suriah salah satu negara dengan durasi penunjukan paling lama dalam sejarah daftar tersebut, yang pertama kali dibentuk oleh Kongres AS pada era Presiden Jimmy Carter.

Implikasi Ekonomi dan Rekonstruksi

Pencabutan sanksi dan penghapusan status pendukung terorisme membawa konsekuensi ekonomi yang sangat luas. Selama Suriah tercatat dalam daftar tersebut, berbagai lembaga keuangan internasional enggan melakukan transaksi dengan entitas Suriah karena takut terkena denda. Bank-bank sentral, perusahaan asuransi, dan lembaga multilateral cenderung menghindari keterlibatan langsung. Akibatnya, sektor perbankan Suriah nyaris lumpuh, perdagangan internasional terhambat, dan aliran bantuan kemanusiaan maupun investasi pembangunan menjadi sangat terbatas.

Setelah status tersebut dicabut, pemerintah Suriah berharap dapat mengakses kembali pasar keuangan global, menarik kembali diaspora Suriah yang tersebar di Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Utara, serta membuka pintu bagi kontraktor internasional untuk terlibat dalam proyek rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat konflik. Jalan raya, jaringan listrik, fasilitas kesehatan, dan perumahan yang rusak parah selama bertahun-tahun perang memerlukan modal dan keahlian yang hanya dapat diperoleh melalui keterlibatan pihak asing.

Konteks Historis Penunjukan Sejak 1979

Suriah dimasukkan ke dalam daftar negara pendukung terorisme pada tahun 1979, pada masa pemerintahan Presiden Anwar Sadat di Mesir dan Presiden Jimmy Carter di Amerika Serikat. Penunjukan itu terkait dengan dukungan Damasko terhadap gerakan-gerakan yang dianggap Washington sebagai ancaman stabilitas kawasan. Sejak saat itu, status tersebut menjadi instrumen tekanan diplomatik dan ekonomi yang terus-menerus diterapkan, terlepas dari perubahan rezim di Washington maupun dinamika politik internal Suriah.

Pencabutan status ini, jika terealisasi penuh, akan menjadi salah satu pergeseran kebijakan paling signifikan dalam hubungan AS-Suriah dalam beberapa generasi. Bagi rakyat Suriah yang telah hidup di bawah sanksi dan isolasi internasional selama puluhan tahun, langkah tersebut bukan sekadar perubahan administratif di kertas hukum, melainkan kunci pembuka bagi pemulihan ekonomi yang telah ditunda terlalu lama.

Proses 45 hari peninjauan yang kini berjalan menjadi periode penentu. Setiap perkembangan dalam mekanisme legislatif AS akan menentukan apakah Suriah dapat segera melangkah keluar dari bayang-bayang sanksi dan memulai fase rekonstruksi yang sesungguhnya.