KPBB: Pemprov DKI harus tinjau regulasi pengendalian pencemaran udara

Regulasi Udara Jakarta Berusia 21 Tahun, KPBB Desak Pemprov DKI Lakukan Revisi Segera

Indocrowdfunding.com – KPBB – Pencemaran udara di ibu kota telah menjadi ancaman kesehatan yang tak lagi bisa diabaikan, namun instrumen hukum yang seharusnya menjadi tameng warga justru menua tanpa pembaruan. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta kini telah berjalan selama lebih dari dua dekade tanpa pernah sekali pun direvisi. Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) secara tegas meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau ulang regulasi tersebut, mengingat siklus normal reviu kebijakan publik hanya berkisar lima tahun.

Siklus Reviu yang Terabaikan

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB, menyoroti ketimpangan antara usia regulasi dan standar tata kelola kebijakan yang berlaku. Dalam pernyataan resminya yang diterima di Jakarta pada Rabu, ia menegaskan bahwa Perda No 2/2005 sudah melampaui batas wajar tanpa pembaruan berarti.

“Normalnya reviu dan revisi regulasi adalah lima tahun. Namun, Perda No 2/2005 sudah lebih dari 21 tahun masih belum direviu apalagi direvisi.”

Ketidaksesuaian antara teks regulasi dan realitas lapangan bukan sekadar persoalan administratif. Dalam dua dekade terakhir, lanskap Jakarta telah berubah secara drastis: tata ruang kota mengalami pergeseran, bentang alam termodifikasi oleh pembangunan infrastruktur, pola konsumsi dan mobilitas warga bertransformasi, laju pertumbuhan ekonomi menggeser komposisi emisi, serta teknologi industri dan transportasi menghadirkan jenis-jenis polutan baru yang belum diakomodasi dalam kerangka hukum lama.

“Agar pengendalian pencemaran udara dapat efektif dilakukan.”

Perjalanan Usulan Revisi di DPRD

Proses legislasi revisi Perda tersebut telah melewati beberapa putaran tanpa hasil konkret. Pemprov DKI sebelumnya mengajukan usulan agar revisi masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, dengan harapan menjadi agenda pembahasan pada tahun 2026. Namun, DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak memasukkan rancangan tersebut ke dalam daftar prioritas pembahasan Propemperda 2026.

Usulan itu kemudian dialihkan ke Propemperda 2027 dan saat ini tengah berada dalam tahap deliberasi oleh DPRD DKI Jakarta. Keputusan akhir mengenai apakah revisi ini akan diprioritaskan dalam daftar Propemperda 2027 masih menggantung. Safrudin menilai bahwa hasil deliberasi tersebut akan menjadi cermin langsung dari komitmen politik para legislator daerah.

“Keputusannya, tentu akan merefleksikan willingness (kemauan politik) para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah akut dan kronis pencemaran udara berikut dampak fatalistiknya di atas.”

Respons Eksekutif: Komitmen Regulasi yang Adaptif

Dari sisi eksekutif, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto mengonfirmasi bahwa pertemuan antara Pemprov DKI dan KPBB telah berlangsung. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap kualitas lingkungan ibu kota menuntut kerangka regulasi yang mampu menjawab tantangan terkini, bukan sekadar mempertahankan teks yang sudah usang.

“Disampaikan Pak Gubernur, setiap kebijakan harus ada aturan ketentuan yang ada. Maka dari itu, regulasi pun disesuaikan, sehingga apa yang dilakukan, terutama masalah lingkungan, bisa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.”

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pemerintah provinsi menyadari adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan lingkungan dan landasan hukum yang menopangnya. Namun, kesadaran saja tidak cukup tanpa tindak lanjut legislasi yang konkret dan terjadwal.

Data Polusi: Jauh Melampaui Ambang Aman

Urgensi revisi regulasi semakin diperkuat oleh data kualitas udara yang menunjukkan kondisi jauh di luar batas toleransi. Safrudin menggambarkan pencemaran udara Jakarta sebagai persoalan lingkungan perkotaan yang bersifat akut, kronis, kompleks, lintas wilayah, serta berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Dalam kerangka manajemen kualitas udara yang berlaku di DKI Jakarta, hampir seluruh rata-rata tahunan konsentrasi parameter polusi udara telah melampaui baku mutu udara ambient, baik yang ditetapkan oleh pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maupun standar nasional Indonesia.

“Konsentrasi PM2.5 misalnya telah mencapai rata-rata tahunan di atas 45 µg/m³, sementara baku mutu nasional adalah 15 µg/m³ (baku mutu WHO 5 µg/m³).”

Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik teknis. Partikulat halus PM2.5 dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer mampu menembus alveolus paru-paru dan masuk ke sirkulasi darah, memicu respons inflamasi sistemik. Rata-rata tahunan di atas 45 µg/m³ berarti warga Jakarta menghirup partikel berbahaya dalam konsentrasi tiga kali lipat dari ambang nasional dan sembilan kali lipat dari rekomendasi WHO setiap hari, sepanjang tahun.

Dampak Kesehatan yang Terukur

Eksposur kronis terhadap tingkat polusi udara sedemikian tinggi berkorelasi dengan peningkatan insidensi sejumlah penyakit serius. Data epidemiologis menunjukkan keterkaitan langsung dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), eksaserbasi asma, pneumonia, penyakit jantung koroner, penyakit jantung iskemik, serta kanker nasofaring. Bagi populasi rentan—anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis—risiko tersebut berlipatganda.

Safrudin menegaskan bahwa respons kebijakan tidak boleh berhenti pada reviu regulasi semata. Pemprov DKI juga dituntut untuk melakukan peninjauan komprehensif terhadap kualitas udara dan korelasinya dengan indikator kesehatan masyarakat di wilayah ibu kota. Tanpa pemetaan dampak kesehatan yang sistematis, setiap intervensi pengendalian polusi akan kehilangan arah dan efektivitasnya.

Implikasi bagi Warga dan Pengambil Kebijakan

Bagi warga Jakarta, keterlambatan revisi regulasi berarti berbulan-bulan—bahkan bertahun-tahun—tanpa perlindungan hukum yang memadai terhadap paparan polutan udara. Bagi pengambil kebijakan, setiap penundaan memperpanjang jendela waktu di mana standar emisi yang lemah memungkinkan sumber-sumber polusi beroperasi tanpa batasan yang relevan dengan kondisi lingkungan terkini. Revisi Perda No 2/2005 bukan sekadar pembaruan administratif; ia merupakan prasyarat agar instrumen pengendalian udara Jakarta mampu merespons realitas polusi yang terus memburuk dan mengancam kesehatan jutaan penduduk ibu kota.