Prabowo tegaskan pentingnya koalisi kelola negara besar

Prabowo: Skala Indonesia Menuntut Koalisi, Bukan Kepemimpinan Tunggal Satu Partai

Indocrowdfunding.com – Di hadapan ribuan peserta Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto menggarisbawari satu prinsip fundamental tata kelola negara: Indonesia terlalu besar untuk dikelola oleh satu kekuatan politik saja. Pernyataan itu ia sampaikan pada Senin, saat menutup rangkaian acara muktamar yang menjadi salah satu forum keagamaan dan kebangsaan terbesar di tanah air. Melalui siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, pesan tersebut menegaskan bahwa demokrasi Indonesia secara struktural menuntut kerja sama lintas partai.

“Karena demokrasi saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang.”

Kalimat tersebut bukan sekadar retorika politik. Ia merujuk pada realitas demografis dan geografis yang menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi yang akan menembus angka 300 juta dalam waktu dekat. Mengelola pemerintahan bagi jumlah penduduk sebesar itu, dengan keragaman etnis, bahasa, dan kepentingan daerah, menuntut distribusi kekuatan politik yang luas agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang rapuh.

Perbandingan Skala: Indonesia dan Peta Eropa

Untuk memberikan gambaran konkret tentang betapa masifnya tanggung jawab pemerintahan Indonesia, Prabowo menarik analogi langsung dengan benua Eropa. Ia menyebut bahwa luas wilayah dan kompleksitas sosial Indonesia setara dengan kawasan yang menaungi puluhan negara berdaulat secara terpisah.

“Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara.”

Perbandingan ini membawa implikasi penting bagi pembaca: jika setiap negara Eropa membutuhkan institusi pemerintahan sendiri, maka satu negara dengan skala setara secara internal menghadapi tantangan koordinasi yang jauh lebih kompleks. Tidak ada satu lembaga tunggal atau satu partai yang mampu menyerap seluruh beban administratif, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan penegakan hukum di seluruh kepulauan Nusantara.

Komposisi Koalisi di Parlemen

Prabowo kemudian menjelaskan bahwa kabinet yang ia pimpin saat ini merupakan hasil dari koalisi besar yang menghimpun mayoritas kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Dari total delapan partai yang memiliki kursi di parlemen, tujuh di antaranya bergabung dalam barisan pemerintahan. Hanya satu partai yang berada di luar struktur koalisi tersebut.

“Pemerintah koalisi yang saya pimpin termasuk besar, tujuh partai dari delapan partai di parlemen.”

Koalisi sebesar ini bukan fenomena baru dalam sejarah politik Indonesia pasca-reformasi. Sejak era multipartai kembali dibuka pada awal 1990-an, tidak ada satu partai pun yang mampu meraih mayoritas mutlak di parlemen. Koalisi menjadi mekanisme standar untuk membentuk pemerintahan yang stabil dan memiliki legitimasi legislatif. Namun, proporsi tujuh dari delapan partai yang bergabung dalam satu pemerintahan merupakan konfigurasi yang sangat luas, menandakan konsolidasi politik yang jarang terjadi dalam satu periode pemerintahan.

Kontras dengan Dinamika Politik Jepang dan Inggris

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo membandingkan stabilitas politik Indonesia dengan dua negara yang secara umum dianggap memiliki sistem demokrasi matang: Jepang dan Inggris. Ia menyoroti frekuensi pergantian kepemimpinan di kedua negara tersebut sebagai peringatan bahwa demokrasi tanpa konsolidasi koalisi yang memadai dapat menghasilkan ketidakstabilan kronis.

“Di Jepang walaupun hanya dua partai besar, tetapi dalam lima enam tahun berapa kali ganti Perdana Menteri. Di Inggris dalam lima tahun mungkin tujuh sampai delapan kali Perdana Menteri.”

Perbandingan ini mengandung pesan implisit: tanpa mekanisme koalisi yang kuat dan berkepanjangan, bahkan negara dengan sistem partai yang sederhana pun dapat terjebak dalam siklus pergantian kepemimpinan yang menghambat kontinuitas kebijakan. Bagi Indonesia, dengan keragaman politik yang jauh lebih kompleks, risiko tersebut menjadi lebih nyata jika tidak ada ikatan koalisi yang mengunci arah pemerintahan selama satu periode penuh.

Implikasi bagi Keberlangsungan Tata Kelola

Prabowo menutup pidatonya dengan penekanan bahwa sinergi antarelemen politik merupakan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan pengelolaan negara di skala Indonesia. Tanpa kerja sama lintas partai, ia berargumen, tidak ada pemerintahan yang mampu merespons kebutuhan 300 juta warga secara simultan di bidang ekonomi, keamanan, pendidikan, dan kesehatan.

Pernyataan ini juga dapat dibaca sebagai penguatan legitimasi politik bagi koalisi yang sedang berjalan. Dengan menyampaikan pesan tersebut di hadapan forum NU — organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dengan basis pendukung yang sangat luas — Prabowo sekaligus menegaskan bahwa koalisi pemerintah bukan sekadar kalkulasi elektoral, melainkan kebutuhan struktural yang diakui oleh elemen-elemen masyarakat sipil dan keagamaan. Dalam konteks politik Indonesia yang terus bergerak menuju pemilihan umum berikutnya, pesan tentang pentingnya menjaga kohesi koalisi menjadi sinyal bahwa stabilitas pemerintahan dipandang sebagai prioritas di atas persaingan partisan jangka pendek.