RUU Penyiaran disetujui jadi usul DPR

DPR Resmi Menerima RUU Perubahan Ketiga UU Penyiaran, Buka Jalan Regulasi Era Media Digital

Indocrowdfunding.com – Pergeseran lanskap komunikasi Indonesia dari siaran konvensional menuju platform digital menuntut pembaruan kerangka hukum yang selama dua dekade lebih menjadi landasan tata kelola penyiaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang telah dua kali mengalami amandemen, kini menghadapi tantangan baru berupa maraknya layanan media berbasis internet. Dalam konteks itulah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Selasa mengambil keputusan penting di Jakarta: menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR. Dengan persetujuan ini, naskah tersebut resmi masuk tahap pembahasan bersama pemerintah dan akan melewati seluruh mekanisme legislasi sebelum berpotensi menjadi hukum yang mengikat.

Proses Persetujuan di Rapat Paripurna

Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebelum suara pemungutan dilakukan, delapan fraksi partai politik yang terwakili di parlemen telah menyampaikan pandangan tertulis masing-masing terhadap substansi rancangan undang-undang tersebut. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap kekuatan politik di Senayan memiliki kesempatan untuk menyalurkan keberatan, catatan, atau dukungan secara formal sebelum legislator mengambil sikap.

Setelah seluruh pandangan fraksi tercatat dalam risalah sidang, Dasco membuka ruang persetujuan dengan pertanyaan prosedural kepada seluruh anggota yang hadir:

“Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi I DPR tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?”

Para legislator yang hadir kemudian memberikan persetujuan, sehingga naskah resmi berstatus sebagai RUU usul DPR dan bukan lagi sekadar rancangan internal komisi. Status ini berarti pemerintah wajib merespons dan membahas substansi RUU dalam forum resmi, membuka babak baru dalam dialog legislatif mengenai arah regulasi penyiaran nasional.

Perluasan Komposisi Komisioner KPI

Salah satu perubahan struktural paling signifikan yang tertuang dalam RUU ini menyangkut jumlah anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Selama ini KPI diisi sembilan komisioner; rancangan perubahan ketiga menaikkan angka tersebut menjadi sebelas. Penambahan dua kursi ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan respons terhadap kompleksitas ekosistem media yang kini mencakup siaran televisi, radio, serta layanan streaming dan platform digital.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menjelaskan bahwa penambahan kursi dimaksudkan untuk mengakomodasi keterwakilan berbagai kepentingan yang kini hadir dalam ruang publik media. Dalam rapat harmonisasi RUU Penyiaran yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 24 Agustus, Dave merinci komposisi yang diusulkan:

“Pertimbangannya tujuh orang untuk perwakilan dari DPR, satu dari pemerintah, satu dari masyarakat, satu dari lembaga penyiaran, satu dari akademisi.”

Skema ini menempatkan mayoritas komisioner sebagai utusan parlemen, sementara empat kursi lainnya mewakili pemerintah, masyarakat sipil, industri penyiaran, dan dunia akademik. Distribusi tersebut dirancang agar tidak ada satu kelompok kepentingan pun yang mendominasi keputusan regulasi, sekaligus memastikan bahwa perspektif akademis dan aspirasi publik tetap terwakili dalam pengambilan kebijakan penyiaran.

Regulasi Platform Over-the-Top: Kepastian Hukum Tanpa Membatasi Inovasi

Di samping penyesuaian komposisi KPI, RUU Penyiaran juga memuat ketentuan baru yang secara spesifik mengatur platform media digital over-the-top atau OTT. Layanan OTT—yang mencakup aplikasi streaming video, podcast, dan distribusi konten audiovisual melalui jaringan internet—selama ini beroperasi di ruang abu-abu regulasi. Tidak ada kerangka hukum yang secara eksplisit menempatkan mereka dalam ekosistem penyiaran nasional, padahal jangkauan dan pengaruhnya terhadap publik tidak kalah besar dari stasiun televisi konvensional.

Regulasi yang diusulkan dalam RUU ini bertujuan menghadirkan kepastian hukum serta kesetaraan tanggung jawab antara penyelenggara siaran tradisional dan penyelenggara konten digital. Dengan kata lain, aturan main yang sama akan berlaku bagi siapa pun yang mendistribusikan konten audiovisual kepada khalayak luas, terlepas dari apakah medianya adalah frekuensi radio, kabel, atau protokol internet.

Dave menegaskan bahwa semangat regulasi OTT bukan untuk memperketat pembatasan terhadap pelaku industri digital. Ia menjelaskan posisi tersebut saat dihubungi pada Kamis, 20 Agustus:

“Semangatnya bukan untuk memperluas pembatasan terhadap OTT, tetapi untuk memastikan adanya tata kelola yang jelas, adil, dan proporsional di tengah perubahan ekosistem media.”

Pernyataan ini penting karena menjawab kekhawatiran kalangan industri teknologi dan platform digital yang selama ini khawatir regulasi penyiaran akan diterapkan secara analogi sehingga membebani mereka dengan kewajiban yang tidak proporsional. Pendekatan yang dikehendaki RUU adalah proporsionalitas: aturan disesuaikan dengan skala, dampak, dan karakteristik masing-masing jenis layanan, bukan satu ukuran untuk semua.

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Setelah persetujuan sebagai usul DPR, RUU Perubahan Ketiga UU Penyiaran akan memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah. Dalam fase ini, Kementerian Komunikasi dan Digital serta kementerian terkait akan memberikan pandangan, data teknis, dan posisi kebijakan. Komisi I DPR, sebagai komisi yang membidangi penyiaran, akan memimpin proses harmonisasi pasal demi pasal sebelum naskah dibawa kembali ke paripurna untuk pengesahan.

Bagi publik, substansi RUU ini menyentuh langsung hak akses terhadap informasi dan hiburan. Perubahan komposisi KPI berpotensi memengaruhi bagaimana konten siaran diawasi, bagaimana keluhan masyarakat ditangani, dan bagaimana keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan publik dijaga. Sementara itu, ketentuan OTT akan menentukan apakah platform streaming yang beroperasi di Indonesia tunduk pada standar konten, perlindungan data, dan kewajiban layanan publik yang setara dengan lembaga penyiaran konvensional.

Proses legislasi masih panjang. Namun dengan disetujuinya RUU ini sebagai usul DPR, Indonesia kini memiliki kerangka awal untuk menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana hukum penyiaran yang dirancang untuk era gelombang radio dan televisi kabel dapat beradaptasi tanpa kehilangan fungsi pelindungnya di tengah dominasi jaringan digital?