Wapres serap aspirasi nelayan pastikan isu di lapangan tertangani

Wapres Gibran Tindak Lanjuti Keluhan Nelayan Cilacap soal Akses Solar

Indocrowdfunding.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendengarkan langsung sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan saat mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin. Ketersediaan solar bersubsidi menjadi salah satu isu utama yang dibahas karena bahan bakar tersebut menentukan kelancaran aktivitas kapal saat melaut.

Dalam pertemuan itu, Gibran menerima berbagai masukan, mulai dari kebutuhan solar, pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan minyak jelantah, hingga pelayanan desa, bantuan sosial, penyediaan air bersih, dan pentingnya akses layanan yang merata bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa pasokan solar untuk nelayan harus sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketersediaan dan kuota bahan bakar bagi kelompok nelayan.

“Solar adalah kebutuhan penting bagi nelayan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan kuota dan ketersediaan solar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Wapres.

Pengawasan Distribusi Solar Bersubsidi

Untuk merespons keluhan tersebut, Gibran meminta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa mengawal penyaluran solar bersubsidi di Cilacap. Pengawalan itu ditujukan agar distribusi bahan bakar benar-benar menjangkau nelayan yang membutuhkan serta mencegah penyalahgunaan kuota oleh pihak yang tidak berhak.

Solar bersubsidi memiliki arti penting bagi operasional kapal nelayan. Ketika akses bahan bakar terbatas, nelayan dapat menghadapi hambatan untuk berangkat melaut. Kondisi itu pada akhirnya berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan ikan dan keberlangsungan pekerjaan mereka.

Selain pasokan, Wapres juga memberi perhatian pada kendala administrasi. Sebagian nelayan masih belum memperoleh surat rekomendasi untuk membeli solar bersubsidi. Nelayan pemilik kapal dengan ukuran di bawah 30 gross tonnage atau GT yang belum memiliki dokumen tersebut diminta segera menghubungi Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.

Gibran meminta data nelayan yang menghadapi hambatan administrasi dikumpulkan agar proses penyelesaiannya dapat segera diteruskan kepada instansi terkait. Ia juga menyinggung kebutuhan koordinasi untuk persoalan pengerukan dan pembangunan talud.

“Pak Seswapres (Plt. Sekretaris Wapres), tolong minta daftar nama nelayan yang belum dapat surat rekomendasi, kita teruskan ke BPH Migas dan KKP agar kepengurusan bisa segera diselesaikan. Untuk pengerukan dan pembangunan talud kita koordinasikan ke Kementerian PU,” imbau Wapres.

Aspirasi dari Kapal Berbagai Ukuran

Dialog di TPI Tegalkatilayu memperlihatkan bahwa kebutuhan bahan bakar dirasakan oleh nelayan dengan kategori kapal yang berbeda. Agustin, salah seorang nelayan, menyampaikan apresiasi atas kebijakan solar khusus bagi kapal nelayan berukuran GT 31 hingga 200. Kebijakan itu dinilai membantu kapal dalam kategori tersebut tetap dapat menjalankan kegiatan melaut.

“Saya pertama-tama, saya sangat mengucapkan terima kasih atas kebijakan dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden terealisasi solar khusus nelayan untuk GT31-200. Ini belum pernah terjadi, ini betul-betul sungguh luar biasa. Jadi buat kapal yang GT31-200 sampai sekarang bisa melaut dengan lancar,” kata Agustin.

Di sisi lain, Temu menyampaikan persoalan yang masih dirasakan pemilik kapal dengan ukuran 30 GT ke bawah. Ia menilai pasokan solar bersubsidi di Cilacap belum mencukupi kebutuhan kelompok nelayan tersebut. Harapannya, penanganan atas persoalan itu dapat memberi rasa aman dan kepastian bagi nelayan ketika merencanakan perjalanan melaut.

“Cilacap selalu kekurangan BBM subsidi solar untuk kapal 30 GT ke bawah, Pak. Saya mohon barangkali nanti Bapak Wakil Presiden, ini yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh rakyat yang ada di Kabupaten Cilacap, supaya ini bisa terealisasi dan memberikan keamanan, kenyamanan untuk nelayan dan para nelayan bisa melaut dengan baik,” papar Temu.

Perbedaan ukuran kapal dan kelengkapan administrasi membuat kebutuhan penanganan tidak selalu sama bagi setiap nelayan. Karena itu, pendataan menjadi bagian penting untuk mengetahui apakah hambatan muncul akibat kuota, mekanisme distribusi, kelengkapan persyaratan, atau persoalan lain yang perlu dikoordinasikan.

Komunikasi Dibuka Setelah Kunjungan

Gibran menyatakan masalah yang disampaikan nelayan akan diperiksa lebih lanjut agar langkah penyelesaiannya dapat ditentukan dengan tepat. Kehadirannya di Cilacap dimaksudkan untuk menangkap kondisi yang dihadapi masyarakat secara langsung sekaligus mendorong tindak lanjut lintas lembaga.

“Coba nanti kami cek ya, kekurangan syarat-syaratnya apa. Kami hadir di sini untuk menyelesaikan permasalahan nelayan yang ada di sini,” demikian Gibran Rakabuming.

Wapres juga meminta agar komunikasi dengan perwakilan nelayan tetap berjalan setelah agenda kunjungan selesai. Perwakilan nelayan diminta mencatat nomor kontak pejabat pendamping sehingga perkembangan penanganan berbagai aspirasi dapat dipantau.

Langkah tersebut menjadi penting agar keluhan tidak berhenti pada forum dialog. Tindak lanjut atas distribusi solar, penyelesaian surat rekomendasi, serta koordinasi kebutuhan infrastruktur dapat memberi kejelasan bagi nelayan yang menggantungkan kegiatan sehari-hari pada kelancaran akses melaut.