70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar rampung dipulihkan

70 Persen Lahan Terdampak Bencana di Sumbar Rampung Dipulihkan

70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar –

Proses rehabilitasi lahan pertanian yang terkena dampak bencana alam hidrometeorologi di Sumatera Barat telah mencapai titik 70 persen, menurut laporan terbaru yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (PTPH) Sumbar. Kepala dinas tersebut, Afniwirman, menyampaikan bahwa target pemulihan 3.902 hektar lahan rusak ringan dan sedang telah berjalan cukup pesat, dengan keberhasilan ini diraih sebelum akhir November 2025. Dalam wawancara di Kota Padang, Rabu (29/4), Afniwirman menekankan peran pemerintah daerah dalam menggerakkan upaya penanggulangan bencana dan pemulihan ekosistem pertanian.

Progres yang Menyentuh 70 Persen

Dalam upaya mengembalikan fungsi lahan pertanian yang rusak, pemerintah Sumbar telah mengambil langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pemulihan. Angka 70 persen yang tercapai menunjukkan bahwa sekitar 2.731 hektar dari total area yang terkena dampak telah diperbaiki. Tahun ini, berbagai program yang dijalankan melibatkan kerja sama dengan organisasi lokal, petani, serta lembaga penelitian pertanian. Program ini bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian di daerah yang rentan bencana.

Bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan telah menghancurkan sejumlah besar lahan pertanian di Sumbar. Menurut data yang dihimpun, sejak akhir 2023 hingga awal 2025, daerah-daerah seperti Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Agam menjadi korban utama. Dampak ini mencakup kerusakan pada tanaman utama seperti padi, jagung, dan kedelai, serta kerusakan infrastruktur pertanian. Dengan proses pemulihan yang berjalan, pemerintah berharap bisa mengurangi kerugian ekonomi akibat penghentian produksi pertanian selama beberapa bulan.

Kerja Sama dan Sumber Daya

Rehabilitasi lahan terdampak bencana tidak hanya bergantung pada dana pemerintah pusat, tetapi juga pada kontribusi daerah dan masyarakat. Menurut Afniwirman, pemerintah Sumbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 120 miliar untuk pendanaan pemulihan, dengan sebagian besar dana diambil dari dana darurat bencana nasional. Selain itu, beberapa program penyaluran bantuan langsung kepada petani juga dijalankan, termasuk penggunaan benih unggul, pupuk organik, dan alat pertanian sementara.

Kerja sama antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan pertanian menjadi faktor penting dalam keberhasilan ini. Sejumlah organisasi seperti Perkumpulan Pertanian Terpadu dan Balai Penelitian Tanaman Pangan (BPTP) memberikan bantuan teknis dalam pemulihan lahan. “Kami juga berupaya memanfaatkan teknologi modern, seperti drone untuk pemantauan tanah dan sistem irigasi yang lebih efisien,” tambah Afniwirman. Langkah-langkah ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas pemulihan dan mencegah ulangnya kerusakan akibat cuaca ekstrem.

Penggunaan Sumber Daya dan Teknologi

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, pemerintah Sumbar mengutamakan penggunaan sumber daya lokal dan teknologi inovatif. Contohnya, dalam pemulihan lahan yang tergenang air, petani diberdayakan untuk menggali saluran drainase dan menyusun sistem irigasi kecil. Sementara itu, di daerah yang mengalami longsor, tim khusus dikerahkan untuk membersihkan tanah dan memperbaiki kondisi permukaan tanah.

Penggunaan teknologi digital juga menjadi bagian dari strategi pemulihan. Dengan bantuan peta digital dan sistem pemantauan cuaca real-time, petani dapat memprediksi musim hujan dan mengambil langkah pencegahan lebih awal. Afniwirman menambahkan, “Teknologi ini membantu kami mengoptimalkan penggunaan lahan dan meminimalkan risiko kekambuhan bencana.” Pemulihan juga melibatkan penguatan ekosistem pertanian dengan penanaman tanaman penutup tanah dan pengurangan penggunaan pestisida berlebihan.

Kendala dan Tantangan

Apalagi proses pemulihan tidak tanpa tantangan. Afniwirman mengungkapkan bahwa sejumlah area masih menghadapi hambatan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. “Beberapa wilayah masih mengalami kesulitan dalam pengangkutan peralatan, sehingga kami sedang mencari solusi transportasi alternatif,” jelasnya. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi ancaman bagi upaya pemulihan, terutama karena musim hujan tahun ini diperkirakan lebih intens dibandingkan tahun lalu.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berencana meningkatkan keterlibatan masyarakat setempat melalui pelatihan teknis dan program kemitraan. “Kami juga berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan progres pemulihan, karena keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah,” kata Afniwirman. Dengan menambahkan pelatihan di bidang pertanian organik dan pengelolaan air, diharapkan lahan yang dipulihkan bisa berfungsi optimal dalam jangka panjang.

“Hingga saat ini, kita telah berhasil memulihkan sekitar 70 persen dari total lahan yang rusak. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan masyarakat untuk bangkit setelah bencana,” ujar Afniwirman dalam wawancara Rabu (29/4).

Proyeksi Pemulihan dan Target Berikutnya

Proses pemulihan lahan pertanian di Sumbar diproyeksikan akan rampung pada akhir November 2025, dengan target 100 persen pemulihan untuk semua area yang terdampak. Pada tahap awal, fokus utama diberikan pada lahan yang bisa diperbaiki dalam waktu singkat, sementara lahan yang rusak berat akan diprioritaskan untuk perbaikan pada kuartal pertama 2026.

Pemulihan ini juga terkait dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pertanian terhadap bencana. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Pertanian mengakui keberhasilan Sumbar sebagai model bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa. “Dengan pendekatan yang komprehensif, kita bisa membangun sistem pertanian yang lebih kuat,” ujar Direktur Pusat Penelitian Pertanian, yang dihadirkan dalam acara konsultasi teknis di Padang.

Kebutuhan Tambahan dan Peran Petani

Sementara itu, Afniwirman menegaskan bahwa pemulihan lahan pertanian membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga keuangan. “Kami perlu dana tambahan sebesar Rp 50 miliar untuk mempercepat progres,” jelasnya. Dana ini akan digunakan untuk membangun lebih banyak unit air, menanam pohon peneduh, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air di lahan pertanian.

Peran petani sendiri tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan pemulihan. Banyak petani yang telah mengadopsi teknik pertanian baru, seperti penggunaan benih tahan cuaca ekstrem dan metode tanam yang lebih efisien. “Petani menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan, karena mereka adalah pelaku utama,” kata Afniwirman. Selain itu, program bantuan