Menko Pangan serap aspirasi HPPA dan petani di Banyuwangi

Kunjungan Menko Pangan ke Banyuwangi: Isu Irigasi, Kenaikan Harga Gabah, dan Arah Kebijakan Pertanian Nasional

Indocrowdfunding.com – Di tengah musim kemarau yang menguji ketahanan sistem irigasi di berbagai sentra pangan Jawa Timur, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan petani secara terbuka. Pertemuan berlangsung di Balai Pertemuan DAM Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada hari Kamis. Yang hadir bukan sekadar pejabat daerah, melainkan para petani pengguna air dari Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) serta warga yang bergantung pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalibaru untuk mengairi sawah mereka.

Permasalahan Irigasi yang Menumpuk Sejak Musim Kemarau Panjang

Saluran irigasi merupakan tulang punggung produksi padi di kawasan selatan Banyuwangi. Ketika musim kemarau berkepanjangan, debit air yang tersedia menjadi sangat terbatas, sehingga setiap hambatan pada jaringan distribusi air berdampak langsung pada gagal panen. Para petani yang hadir dalam dialog tersebut mengungkap sejumlah persoalan teknis yang sudah lama mengendap: saluran irigasi tingkat sekunder tersumbat oleh penumpukan sedimen lumpur, sehingga volume air yang sampai ke sawah berkurang drastis. Kondisi ini memperparah kerentanan petani terhadap gagal panen di tengah cuaca ekstrem.

Sebagai respons atas keluhan tersebut, para perwakilan petani mengajukan permintaan konkret kepada pemerintah daerah. Mereka mendesak Bupati Banyuwangi untuk segera menerbitkan surat resmi yang memuat seluruh usulan perbaikan infrastruktur irigasi, ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, dengan tembusan ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menko Zulhas menegaskan bahwa dirinya akan mengawal langsung proses tindak lanjut dari usulan-usulan itu.

“Kami meminta pemerintah daerah dalam hal ini Bupati agar segera membuat surat resmi berbagai usulan petani ke Kementerian PU, dan tembusan ke Kemenko Pangan, dan pastinya akan saya kawal langsung,” kata Menko Zulhas.

Sinyal Positif dari Kenaikan Harga Gabah

Di samping persoalan infrastruktur, dialog tersebut juga menyinggung dinamika harga hasil panen. Berdasarkan pengakuan para petani yang hadir, harga gabah kering panen di Banyuwangi mengalami lonjakan signifikan dalam periode terkini. Angka yang sebelumnya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp5.500 per kilogram kini telah merangkak naik ke kisaran Rp7.000 per kilogram. Kenaikan tersebut, menurut Zulhas, berimplikasi langsung pada peningkatan pendapatan rumah tangga petani dan memperkuat daya beli di tingkat desa.

Pergerakan harga gabah semacam ini biasanya dipengaruhi oleh kombinasi faktor: kebijakan serapan pemerintah melalui Bulog, kondisi pasokan nasional pasca-musim tanam, serta dinamika permintaan di pasar domestik dan ekspor. Bagi petani Banyuwangi yang selama ini berada di garis bawah distribusi keuntungan rantai pangan, kenaikan harga sebesar itu menjadi penyangga ekonomi yang sangat dibutuhkan, terutama bagi mereka yang masih bergulat dengan biaya produksi yang terus melonjak.

Arah Kebijakan: Petani sebagai Subjek Utama Pembangunan

Zulhas memanfaatkan kesempatan dialog untuk menyampaikan pesan dari tingkat tertinggi pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto, ujar Zulhas, telah memberikan instruksi tegas bahwa petani tidak boleh dibiarkan dalam kondisi sulit. Konsekuensi praktis dari instruksi itu, lanjutnya, adalah percepatan perbaikan setiap kerusakan infrastruktur irigasi agar tidak ada petani yang kehilangan musim tanam akibat kelalaian birokrasi.

“Kita bisa makan kalau petaninya sehat, petaninya makmur. Yang maju dan dapat nikmat harus petani Indonesia,” kata dia.

Pernyataan tersebut menegaskan pergeseran narasi kebijakan: dari memandang petani sebagai objek bantuan menjadi subjek utama yang berhak atas kemajuan ekonomi. Dalam konteks DAS Kalibaru dan kawasan Tegalsari, pesan itu berimplikasi pada percepatan alokasi anggaran untuk rehabilitasi jaringan irigasi, penguatan kapasitas kelembagaan pengairan di tingkat kecamatan, serta penyederhanaan prosedur perizinan perbaikan saluran.

Usulan Swakelola dan Padat Karya: Model Alternatif Pembangunan Infrastruktur Air

Di antara berbagai poin yang disampaikan secara langsung kepada Menko Pangan, terdapat satu usulan yang menyentuh aspek tata kelola pembangunan. Para petani meminta agar proyek-proyek pembangunan saluran air pertanian di masa depan dapat dilaksanakan melalui mekanisme swakelola masyarakat atau skema padat karya. Pendekatan ini menempatkan warga lokal sebagai pelaksana langsung pekerjaan, bukan sekadar penerima manfaat pasif.

Model swakelola dan padat karya memiliki sejumlah keunggulan struktural. Pertama, biaya proyek cenderung lebih rendah karena mengurangi ketergantungan pada kontraktor luar. Kedua, keterampilan teknis pengelolaan irigasi tertanam langsung pada masyarakat yang akan merawat saluran tersebut, sehingga umur teknis infrastruktur meningkat. Ketiga, distribusi manfaat ekonomi terjadi secara lokal pada saat pembangunan berlangsung, bukan hanya setelah saluran beroperasi. Bagi kawasan seperti Tegalsari yang memiliki tradisi gotong royong dalam pengelolaan air, pendekatan ini sejalan dengan praktik sosial yang sudah mengakar.

Kunjungan ke Banyuwangi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan bahwa aspirasi petani di tingkat DAS tidak berhenti di meja birokrasi daerah, melainkan diterjemahkan menjadi tindakan konkret yang terukur dan terawasi. Dengan kombinasi tekanan politik dari kementerian koordinator, peningkatan harga gabah, serta dorongan untuk mengadopsi model pembangunan berbasis masyarakat, petani di selatan Banyuwangi kini memiliki ruang negosiasi yang lebih luas dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya air mereka.