Hashim tegaskan hunian terjangkau Manggarai tidak boleh diborong

Hashim Djojohadikusumo: Unit Hunian Terjangkau Manggarai Harus Sampai ke Tangan yang Benar

Indocrowdfunding.com – Upacara peletakan batu pertama proyek Hunian Terjangkau Manggarai yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 21 Agustus, menjadi panggung bagi satu pesan tegas dari pemerintah pusat. Di hadapan para tamu undangan dan awak media, Hashim Djojohadikusumo, yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Perumahan, menyampaikan peringatan keras: unit-unit hunian terjangkau yang akan dibangun di kawasan Manggarai tidak boleh diserobot oleh segelintir pihak yang membeli dalam skala besar. Ia menekankan bahwa praktik pembelian massal oleh investor atau spekulan akan menggeser fungsi program dari tujuan awalnya, yakni menyediakan tempat tinggal bagi kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses perumahan layak.

Pesan Inti di Balik Upacara Groundbreaking

Momen groundbreaking bukan sekadar seremoni pemotongan pita atau penancapan bendera. Bagi Hashim, acara tersebut adalah kesempatan untuk menegaskan kembali prinsip dasar program perumahan nasional. Ia mengingatkan bahwa setiap unit yang akan berdiri di kawasan Manggarai memiliki alamat penerima yang jelas: pekerja berpenghasilan menengah, keluarga muda, dan kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari pasar properti komersial. Jika unit-unit itu justru tersedot oleh pembeli institusional atau spekulan yang berniat menjual kembali dengan margin tinggi, maka program kehilangan maknanya.

“Unit Hunian Terjangkau Manggarai tidak boleh diborong oleh pihak tertentu. Pembelian dalam jumlah besar berpotensi membuat hunian tersebut tidak tepat sasaran.”

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Hashim di lokasi acara pada Jumat, 21 Agustus. Nada bicaranya tidak memberi ruang bagi interpretasi ganda: pemerintah akan mengawasi mekanisme distribusi unit agar tidak terjadi akumulasi kepemilikan oleh satu entitas.

Latar Belakang Program Hunian Terjangkau

Program hunian terjangkau merupakan salah satu instrumen kebijakan perumahan yang dirancang untuk mengisi celah antara rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan properti komersial yang harganya jauh melampaui daya beli kelas menengah. Di Indonesia, kesenjangan perumahan masih menjadi persoalan struktural. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara konsisten menunjukkan bahwa jutaan keluarga belum memiliki tempat tinggal yang layak, sementara harga properti di kawasan perkotaan terus merangkak naik setiap tahun.

Hunian terjangkau hadir sebagai jawaban atas kondisi tersebut. Unit-unitnya dijual atau disewakan pada harga yang telah dikendalikan pemerintah, dengan syarat pembeli memenuhi kriteria tertentu. Mekanisme ini memastikan bahwa manfaat program tidak bocor ke kantong-kantong yang sebenarnya tidak membutuhkan intervensi negara. Ketika mekanisme itu dilanggar melalui pembelian massal, efeknya bukan hanya merugikan satu atau dua calon pembeli sah, tetapi juga menggerogoti legitimasi program di mata publik.

Kenapa Manggarai Menjadi Titik Fokus

Kawasan Manggarai di Jakarta Selatan bukan lokasi yang dipilih secara sembarangan. Wilayah ini merupakan salah satu titik kepadatan penduduk tertinggi di ibu kota, dengan banyak permukiman padat, gang-gang sempit, dan infrastruktur yang sudah lama tertinggal. Bagi ribuan keluarga yang tinggal di sana, akses terhadap hunian yang lebih layak namun tetap terjangkau merupakan kebutuhan mendesak, bukan kemewahan. Pembangunan proyek hunian terjangkau di lokasi ini berarti mendekatkan solusi ke mereka yang paling membutuhkan, tanpa memaksa penghuni berpindah ke pinggiran kota yang jauh dari tempat kerja dan layanan publik.

Di sisi lain, lokasi strategis semacam ini justru menjadi magnet bagi spekulan properti. Harga tanah dan bangunan di sekitar Manggarai cenderung naik seiring perkembangan infrastruktur. Jika sekelompok pembeli mengakuisi puluhan atau ratusan unit sekaligus, mereka dapat menahan pasokan, mendorong harga pasar sekunder naik, dan pada akhirnya membuat program kehilangan daya guna sosialnya. Inilah yang Hashim ingin cegah sejak tahap awal.

Implikasi bagi Pengembang dan Calon Pembeli

Pernyataan Ketua Satuan Tugas Perumahan ini mengirimkan sinyal jelas kepada seluruh pemangku kepentingan. Bagi pengembang, mekanisme penjualan harus dirancang transparan: kuota per pembeli dibatasi, verifikasi kelayakan calon penghuni dilakukan ketat, dan data distribusi unit dilaporkan secara berkala kepada otoritas perumahan. Bagi calon pembeli yang memang berhak, pesan ini justru menjadi jaminan bahwa unit yang mereka incar tidak akan lenyap di pasar sekunder sebelum mereka sempat mengaksesnya.

Bagi masyarakat umum, peringatan ini menegaskan bahwa program perumahan negara bukan instrumen spekulasi. Setiap unit memiliki fungsi sosial yang harus dijaga. Pemerintah, melalui Satuan Tugas Perumahan, menyatakan kesiapan untuk melakukan pengawasan aktif mulai dari tahap pemasaran hingga serah terima kunci, memastikan bahwa tidak ada mekanisme yang memungkinkan akumulasi kepemilikan di luar batas yang diizinkan.

Langkah Selanjutnya

Setelah upacara groundbreaking pada 21 Agustus, proyek akan memasuki fase konstruksi. Selama periode pembangunan, otoritas terkait dijadwalkan menyusun pedoman distribusi unit yang lebih rinci, termasuk kriteria kelayakan, batas jumlah unit per pembeli, serta mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa haknya terabaikan. Hashim menegaskan bahwa komitmen pemerintah bukan berhenti pada seremoni, melainkan berlanjut hingga setiap kunci diserahkan ke tangan yang tepat.

Di balik semua prosedur administratif dan teknis, pesan yang ingin disampaikan sederhana: rumah adalah hak, bukan komoditas spekulasi. Dan di kawasan seperti Manggarai, di mana ribuan keluarga telah menunggu bertahun-tahun untuk keluar dari kondisi permukiman yang tidak layak, pesan itu bukan retorika—ia adalah janji yang harus ditepati.