HKI: Percepatan penetapan PSN dan KEK pacu ekonomi RI

Indocrowdfunding.com – HKI – Jakarta – Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyampaikan percepatan pengajuan, evaluasi, dan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bisa menarik investasi, memperkuat daya saing industri, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menyampaikan percepatan penetapan PSN dan KEK diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif, mempercepat realisasi proyek industri, serta memberikan kepastian berusaha bagi investor domestik maupun asing. "Kawasan industri memiliki peran strategis sebagai motor penggerak investasi, hilirisasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, untuk mencapai target tersebut, kita membutuhkan keberanian melakukan terobosan kebijakan, khususnya dalam mempercepat proses perizinan dan realisasi investasi,” ujar Ma'ruf dalam keterangan resmi yang telah dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Menurut HKI, PSN dan KEK merupakan instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menarik investasi berskala besar, meningkatkan nilai tambah industri, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Oleh karena itu, percepatan penetapan tidak hanya diperlukan untuk usulan PSN dan KEK baru, tetapi juga untuk pengembangan dan perluasan kawasan yang telah beroperasi.

Ma'ruf menilai persaingan antarnegara dalam menarik investasi semakin ketat. Investor global tidak hanya mempertimbangkan insentif fiskal dan ketersediaan lahan, tetapi juga kecepatan pengambilan keputusan, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Untuk mengatasi kendala tersebut, HKI mengusulkan mekanisme percepatan atau fast-track approval bagi pengajuan PSN dan KEK yang telah memenuhi persyaratan, memiliki kesiapan lahan dan infrastruktur, serta didukung komitmen investasi dan potensi dampak ekonomi yang signifikan.

Mekanisme tersebut diharapkan dilengkapi dengan batas waktu pelayanan yang terukur, koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang lebih efektif, serta kepastian pengambilan keputusan. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang, dan ketentuan hukum yang berlaku.