Wamen LH dorong peremajaan sekat kanal untuk atasi karhutla

Strategi Air dan Moratorium Pembakaran: Langkah Ganda Pemerintah Perangi Karhutla di Jambi

Indocrowdfunding.com – Medan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan ketika Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono turun langsung ke lapangan untuk mengoordinasikan upaya pencegahan yang melibatkan sektor swasta. Kunjungan yang berlangsung pada Jumat itu bukan sekadar inspeksi rutin; ia membawa pesan tegas bahwa mekanisme transfer air dari sungai-sungai terdekat ke kawasan gambut harus segera diaktifkan ulang, sekaligus mengumumkan penyusunan aturan moratorium yang melarang total pembukaan lahan melalui pembakaran.

Moratorium Tanpa Pengecualian: Penangguhan Perda Pembukaan Lahan

Salah satu langkah paling signifikan yang diumumkan dalam kesempatan tersebut adalah penyusunan surat edaran moratorium oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dokumen itu akan memblokir seluruh aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, tanpa memberikan ruang bagi pengecualian apa pun. Artinya, praktik yang selama ini masih diizinkan melalui peraturan daerah berbasis kearifan lokal—yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 2—akan ditangguhkan sementara.

Penangguhan tersebut dinilai krusial mengingat kondisi darurat kebakaran yang masih melanda sejumlah wilayah di Tanah Air. Selama masa moratorium berlaku, tidak ada izin pembakaran lahan yang dapat diterbitkan, baik untuk perkebunan, infrastruktur, maupun kegiatan masyarakat. Langkah ini menutup celah regulasi yang selama ini dimanfaatkan untuk melakukan pembakaran skala kecil yang kemudian menjalar ke area gambut di sekitarnya.

Peremajaan Sekat Kanal: Mengalirkan Air ke Zona Rawan Gambut

Di sisi teknis, Diaz mendorong perusahaan konsesi di Jambi untuk melakukan peremajaan sekat kanal yang mulai mengalami pendangkalan. Kanal-kanal tersebut berfungsi sebagai jalur distribusi air dari sungai-sungai terdekat menuju wilayah yang rentan terbakar, khususnya area lahan gambut yang kehilangan cadangan airnya pada musim kemarau. Tanpa aliran air yang memadai, gambut mengering dan menjadi bahan bakar yang sangat mudah menyala.

Wamen LH tidak hanya meminta perusahaan dalam area konsesi masing-masing untuk memperbaiki infrastruktur kanal mereka, tetapi juga menyerukan agar perusahaan-perusahaan lain di Jambi—termasuk yang berada di luar batas konsesi—ikut berpartisipasi dalam pembuatan dan pemeliharaan sekat kanal. Tujuannya adalah memastikan air dapat dialirkan secara merata ke seluruh zona yang terdampak atau berisiko tinggi kebakaran.

“Saya minta beberapa perusahaan yang ada di Jambi walaupun di luar konsesi mereka untuk ikut membantu membuat sekat kanal, membantu mentransfer (mengalirkan) air, dari sungai-sungai terdekat.”

Ia juga mengimbau perusahaan yang belum menerapkan sistem transfer air untuk mencontoh praktik yang sudah dijalankan oleh operator lain yang berhasil mengalirkan air dari sungai terdekat ke blok gambut mereka. Pendekatan ini menempatkan pengelolaan air sebagai instrumen utama pencegahan, bukan sekadar pemadaman reaktif setelah api membesar.

Inspeksi di Tanjung Jabung Timur: Pompa Bertingkat dan Bak Penampungan

Sebagai bagian dari kunjungan di Jambi, Diaz meninjau langsung salah satu perusahaan konsesi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di lokasi tersebut, ia memeriksa tiga komponen utama sistem pengelolaan air: pengelolaan intake air dari sungai, penggunaan sistem pompa bertingkat atau estafet, serta penyediaan bak penampungan untuk menyimpan cadangan air di titik-titik strategis.

Sistem pompa bertingkat memungkinkan air dipompa secara bertahap dari elevasi rendah ke elevasi lebih tinggi, mengatasi perbedaan ketinggian antara sungai dan area gambut yang berada di dataran lebih tinggi. Bak penampungan kemudian berfungsi sebagai reservoir lokal yang dapat digunakan untuk penyiraman preventif maupun pemadaman awal ketika titik panas terdeteksi.

Gotong Royong sebagai Prinsip Operasional

Diaz menegaskan bahwa pemadaman dan pengendalian kebakaran tidak dapat ditangani oleh pemerintah secara unilateral. Seluruh pemangku kepentingan—perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan lembaga terkait—harus bergerak bersama.

“Pemadaman dan pengendalian tidak bisa dilakukan sendiri (pemerintah), semua harus bahu membahu, gotong royong memberikan bantuan.”

Pernyataan ini mencerminkan pengakuan bahwa beban operasional pencegahan karhutla di kawasan gambut Jambi terlalu besar untuk ditanggung satu entitas saja. Perusahaan konsesi menguasai infrastruktur kanal dan pompa; pemerintah daerah memiliki kewenangan perizinan dan penegakan perda; sementara masyarakat lokal memahami kondisi lapangan secara langsung. Sinergi ketiganya menjadi prasyarat agar moratorium pembakaran dan program peremajaan kanal dapat berjalan efektif secara simultan.

Konteks dan Implikasi Jangka Panjang

Kawasan gambut di Jambi, khususnya di sekitar Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, merupakan salah satu titik panas karhutla tahunan di Sumatera. Ketika muka air gambut turun di bawah ambang kritis, material organik yang terkubur selama ribuan tahun mengering dan mudah terbakar. Api yang menyala di gambut kering tidak hanya menghanguskan permukaan, tetapi juga membakar lapisan bawah yang menghasilkan asap tebal berkepanjangan dan emisi karbon dalam jumlah sangat besar.

Peremajaan kanal dan aktivasi kembali sistem transfer air, jika dilaksanakan secara konsisten setiap tahun sebelum musim kemarau, berpotensi mengubah paradigma penanganan karhutla dari responsif menjadi preventif. Moratorium pembakaran yang diumumkan bersamaan dengan langkah teknis tersebut menciptakan kombinasi regulasi dan infrastruktur yang saling memperkuat: aturan melarang sumber api baru, sementara sistem air memastikan bahan bakar gambut tetap lembap sehingga api yang tidak terhindarkan dapat dipadamkan sebelum meluas.

Keberhasilan strategi ini bergantung pada komitmen berkelanjutan, bukan sekadar deklarasi satu kali. Pemantauan berkala terhadap kondisi kanal, ketersediaan cadangan air di bak penampungan, serta penegakan moratorium tanpa kompromi akan menentukan apakah musim kebakaran tahun ini menjadi titik balik bagi pengelolaan gambut di Jambi.